(Business Lounge – News & Insight) – Sebuah langkah yang dilakukan lebih dari 100 negara untuk mengirimkan kepemimpinan Korea Utara ke Pengadilan Kriminal Internasional karena menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan diajukan Selasa kemarin ketika komite hak asasi manusia Majelis Umum PBB dalam jumlah yang besar mendukungnya.
Tapi resolusi yang menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan dalam mengekspos pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk tuntutan pidana dan sanksi tampaknya akan gagal sama seperti kepada Tiongkok dan Rusia, keduanya adalah anggota tetap pemegang hak veto, keduanya telah menentang drive untuk mempertanyakan pertanggungjawaban pemerintah Kim.
Namun, 111 suara negara mendukung resolusi yang dibawa oleh Uni Eropa dan Jepang yang menyoroti kekejaman yang diduga dilakukan oleh pemerintah Pyongyang dan memacu diplomatnya untuk membersihkan citra negara komunis garis keras itu. Sembilan belas negara, termasuk Rusia dan Tiongkok, menentang langkah tersebut dan 55 abstain.
Resolusi Uni Eropa-Jepang untuk mengejar dituntutnya pemimpin Korea Utara didorong oleh laporan 400-halaman dari komisi PBB yang melakukan penyelidikan pada bulan Februari kemarin dengan merinci pelanggaran yang dilakukan terhadap tahanan politik, ada sebanyak 120.000 pelanggaran dan merupakan penganiayaan yang “melebihi semua orang lain baik secara durasi, intensitas dan kengerian ” dilansir dari latimes.
Laporan ini disusun dari wawancara dengan para pembelot Korea Utara, beberapa di antaranya ditujukan pada komite hak di New York dengan cerita yang menceritakan bagaimana segala penyiksaan yang dilakukan terhadap orang yang mereka cintai. Komite laporan penyelidikan menuduh pemerintah Korea Utara melakukan pembunuhan massal, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, aborsi paksa dan kekerasan seksual.
“Akhirnya, PBB telah mengirimkan pesan hari ini bahwa para penguasa Korea Utara yang kelaparan dan memperbudak rakyat mereka sendiri harus bertanggung jawab,” kata Hillel Neuer, direktur eksekutif UN Watch yang berbasis di Jenewa. “Ini merupakan dorongan kuat untuk jutaan korban yang menderita dan bisa dikatakan mereka mengalami situasi terburuk pelanggaran hak asasi manusia di planet ini.”
Penasihat senior Human Rights Watch Param-Preet Singh juga memuji sikap resolusi sebagai “suara yang kuat” dari masyarakat internasional yang mendorong Pyongyang untuk mengubah perilakunya.
Arum/Journalist/VM/BL
Editor: Iin Caratri