(Business Lounge – Global News) Boeing tengah berupaya untuk membatalkan kesepakatan pengakuan bersalah yang sebelumnya telah dicapai dengan Departemen Kehakiman AS selama bulan-bulan terakhir pemerintahan Biden. Langkah ini menunjukkan upaya perusahaan untuk mengurangi dampak hukum dari penyelesaian kasus yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan dan insiden fatal yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX. Jika permintaan ini dikabulkan, hal tersebut dapat mengubah cara perusahaan besar menghadapi tuntutan hukum terkait keselamatan dan kepatuhan regulasi.
Menurut laporan dari The Wall Street Journal, Boeing telah mengajukan permintaan resmi kepada Departemen Kehakiman untuk meninjau kembali kesepakatan tersebut dan mencari kemungkinan revisi yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Kesepakatan ini awalnya dibuat sebagai bagian dari penyelesaian hukum atas dua kecelakaan tragis yang menewaskan ratusan orang. Dalam dokumen pengajuan, Boeing berargumen bahwa perubahan dalam struktur manajemen dan peningkatan prosedur keselamatan yang telah diterapkan sejak saat itu harus dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam kasus ini.
Sementara itu, Bloomberg melaporkan bahwa upaya Boeing ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum yang signifikan, terutama dari keluarga korban yang merasa bahwa perusahaan belum sepenuhnya bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar serta menilai bahwa pembatalan kesepakatan tersebut hanya akan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap Boeing. Beberapa kelompok advokasi keselamatan penerbangan juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap dampak potensial dari perubahan ini terhadap industri penerbangan secara keseluruhan.
Menurut Reuters, tekanan dari investor dan pemegang saham juga menjadi faktor utama di balik keputusan Boeing untuk mencoba membatalkan kesepakatan ini. Perusahaan ingin memastikan bahwa dampak hukum yang diterima tidak menghambat operasional dan pertumbuhan bisnisnya di masa depan. Boeing mengalami tekanan finansial akibat penurunan permintaan pesawat selama pandemi dan terus berupaya untuk memperbaiki reputasi serta mempertahankan hubungan dengan maskapai penerbangan global.
Sumber dari Financial Times menyoroti bahwa Boeing juga telah melobi pejabat pemerintah untuk mencari solusi yang lebih menguntungkan, termasuk kemungkinan penyelesaian alternatif yang dapat mengurangi denda atau persyaratan pengawasan ketat terhadap perusahaan. Para analis hukum menyatakan bahwa langkah ini bukan hal yang mudah karena melibatkan pertimbangan politik, opini publik, serta dampak hukum jangka panjang terhadap kredibilitas sistem peradilan di Amerika Serikat.
Laporan dari The Guardian menyoroti bahwa Departemen Kehakiman AS masih mempertimbangkan apakah akan menerima permintaan Boeing atau tetap mempertahankan kesepakatan awal yang telah disetujui. Para pejabat pemerintah khawatir bahwa membatalkan kesepakatan ini dapat menciptakan preseden yang memungkinkan perusahaan besar lainnya untuk menegosiasikan ulang atau menghindari tanggung jawab hukum di masa depan.
Sementara itu, The New York Times menyatakan bahwa para eksekutif Boeing telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan regulator untuk membahas bagaimana perusahaan dapat meningkatkan langkah-langkah kepatuhan dan sistem keselamatannya guna memenuhi standar baru yang lebih ketat. Boeing juga berupaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan dan mitra industri dengan menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan keamanan penerbangan.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, hasil dari negosiasi ini akan berdampak besar pada industri penerbangan secara keseluruhan dan citra Boeing sebagai pemimpin dalam pembuatan pesawat komersial. Jika Departemen Kehakiman akhirnya menyetujui perubahan dalam kesepakatan ini, hal tersebut dapat membuka pintu bagi perusahaan lain untuk mencari kesepakatan hukum yang lebih menguntungkan di masa depan. Sebaliknya, jika permintaan Boeing ditolak, maka perusahaan harus menghadapi konsekuensi hukum dan finansial yang lebih besar, yang dapat mempengaruhi operasionalnya dalam jangka panjang.
Dalam jangka pendek, keputusan ini juga akan memengaruhi hubungan Boeing dengan regulator global, termasuk otoritas penerbangan di Eropa dan Asia yang telah memperketat pengawasan terhadap pesawat produksi perusahaan tersebut. Keputusan akhir yang diambil dalam kasus ini akan menjadi penentu arah masa depan Boeing serta memperlihatkan bagaimana pemerintah menangani kasus hukum yang melibatkan perusahaan multinasional dengan pengaruh besar di sektor industrinya.