(Business Lounge – Economy) Tiga tahun setelah mengalami kebangkrutan nasional yang mengguncang perekonomiannya, Sri Lanka kini berusaha membuktikan bahwa masa terburuk telah berlalu. Negara kepulauan di Samudra Hindia itu memang belum sepenuhnya pulih dari krisis yang meledak pada 2022, tetapi berbagai indikator ekonomi menunjukkan arah yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Pemerintah saat ini meyakini bahwa fondasi ekonomi yang lebih kuat telah mulai terbentuk, meskipun tantangan besar masih membayangi di depan.
Menurut Penasihat Senior Bidang Ekonomi Presiden Sri Lanka, Duminda Hulangamuwa, prioritas utama pemerintahan Presiden Anura Kumara Dissanayake sejak mengambil alih kekuasaan pada 2024 adalah menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah menilai bahwa tanpa stabilitas fiskal, moneter, dan keuangan, mustahil bagi negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah memilih melanjutkan program Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai bagian dari strategi pemulihan nasional.Hulangamuwa menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan semata-mata karena adanya program IMF. Menurutnya, bahkan tanpa IMF sekalipun Sri Lanka tetap membutuhkan kebijakan ekonomi yang disiplin. Pemerintah berkeyakinan bahwa ekonomi yang stabil akan menciptakan kepercayaan bagi investor, memperkuat nilai tukar mata uang, menjaga inflasi tetap terkendali, dan membuka peluang pertumbuhan yang lebih sehat di masa depan.
Hasil awal dari kebijakan tersebut mulai terlihat. Pada tahun lalu, pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto sebesar 15,2 persen. Namun realisasinya mencapai 16,4 persen. Kinerja fiskal juga melampaui target yang ditetapkan. Surplus primer yang semula ditargetkan sekitar 2,5 persen dari PDB berhasil mencapai 5,6 persen. Angka-angka tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kondisi keuangan negara mulai bergerak ke arah yang lebih baik.
Perbaikan fiskal itu terbukti penting ketika Sri Lanka harus menghadapi berbagai guncangan sepanjang tahun. Negara tersebut menghadapi tekanan akibat kebijakan tarif Amerika Serikat, berbagai tantangan ekonomi domestik, serta konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi global. Dalam situasi tersebut, pemerintah mampu mengalokasikan sekitar 500 miliar rupee dari dana negara untuk menghadapi tekanan ekonomi tanpa harus mencari pinjaman tambahan dari pasar.
Ketika konflik di Timur Tengah menyebabkan lonjakan harga energi, pemerintah kembali menggelontorkan sekitar 92 miliar rupee untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya listrik, bahan bakar, pupuk, serta memberikan dukungan kepada para nelayan. Menurut pemerintah, langkah tersebut hanya dapat dilakukan karena kondisi fiskal negara saat ini jauh lebih stabil dibandingkan masa krisis beberapa tahun lalu.Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa stabilitas bukanlah tujuan akhir. Stabilitas hanyalah landasan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hulangamuwa mengatakan bahwa sekitar 40 persen dari pertumbuhan ekonomi berasal dari terciptanya lingkungan yang stabil, sementara sisanya harus datang dari investasi dan aktivitas ekonomi produktif yang baru.
Karena itu, pemerintah kini menaruh perhatian besar pada upaya menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Menurut Hulangamuwa, Sri Lanka tidak mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi enam hingga tujuh persen hanya dengan mengandalkan pasar domestiknya yang relatif kecil. Negara itu harus menjual lebih banyak barang dan jasa ke pasar internasional agar mampu tumbuh lebih cepat.Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah sektor prioritas yang dianggap memiliki keunggulan dibandingkan negara lain. Salah satu sektor yang paling menjanjikan adalah pelabuhan dan logistik. Posisi geografis Sri Lanka yang berada di jalur pelayaran internasional memberikan keuntungan yang sulit ditandingi oleh banyak negara di kawasan.
Pemerintah melihat peluang besar untuk memperluas bisnis transshipment atau pengiriman ulang barang yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Pelabuhan Colombo. Untuk mendukung strategi tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan terminal baru serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Proyek tersebut diperkirakan dapat menarik investasi hingga sekitar 800 juta dolar AS dalam beberapa tahun mendatang.
Selain terminal baru, pemerintah juga ingin membangun pusat logistik modern yang mampu bersaing dengan fasilitas serupa di Dubai maupun Singapura. Selama ini Sri Lanka dinilai masih tertinggal dalam penyediaan layanan logistik bernilai tambah. Karena itu, otoritas pelabuhan berencana membuka tender untuk pembangunan kawasan logistik baru yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing negara dalam perdagangan global.Pemerintah juga berupaya mengembangkan bisnis bunkering atau pengisian bahan bakar kapal di Colombo dan Trincomalee. Langkah ini dipandang sebagai peluang tambahan untuk meningkatkan devisa sekaligus memperkuat posisi Sri Lanka sebagai pusat maritim regional. Menurut Hulangamuwa, seluruh proyek tersebut dapat menarik investasi hingga sekitar satu miliar dolar AS dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
Selain pelabuhan, sektor pariwisata menjadi fokus penting lainnya. Pemerintah menilai bahwa Sri Lanka sebenarnya telah memiliki produk wisata yang kuat, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Selama ini wisatawan masih terkonsentrasi pada sejumlah destinasi tertentu sehingga potensi ekonomi yang lebih luas belum sepenuhnya tergarap.Karena itu, pemerintah ingin melakukan diversifikasi produk wisata. Selain wisata alam yang sudah terkenal, Sri Lanka berupaya mengembangkan wisata golf, wisata kereta api, resor eksklusif, penerbangan domestik, serta berbagai kegiatan internasional yang dapat menarik wisatawan dengan daya beli tinggi. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan sektor pariwisata secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah bahkan menargetkan pendapatan pariwisata yang saat ini berada di kisaran tiga hingga empat miliar dolar AS dapat meningkat hingga sekitar delapan miliar dolar AS. Untuk mencapai target tersebut, Sri Lanka harus memperluas promosi internasional sekaligus menciptakan lebih banyak destinasi dan pengalaman wisata baru yang mampu menarik wisatawan premium.Di sektor manufaktur, pemerintah mengakui bahwa ketergantungan terhadap ekspor teh dan garmen masih cukup besar. Selama beberapa dekade, kedua sektor tersebut menjadi tulang punggung ekspor Sri Lanka. Namun pemerintah menyadari bahwa ketergantungan yang terlalu besar terhadap sejumlah komoditas tertentu dapat menjadi risiko bagi perekonomian.
Meski banyak pihak mendorong Sri Lanka masuk ke industri elektronik dan teknologi tinggi, Hulangamuwa menilai transformasi tersebut membutuhkan waktu. Menurutnya, Sri Lanka harus terlebih dahulu membangun keterampilan tenaga kerja, memperkuat kapasitas industri, dan menciptakan ekosistem yang mendukung sebelum mampu bersaing dalam sektor manufaktur berteknologi tinggi.Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara tersebut adalah keterbatasan tenaga kerja. Tidak seperti India atau Vietnam yang memiliki populasi besar, Sri Lanka sering menghadapi kesulitan menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mendukung proyek industri berskala besar. Bahkan beberapa investor mengaku kesulitan merekrut pekerja ketika ingin membuka pabrik di wilayah tertentu.
Karena itu, pemerintah lebih memilih fokus pada industri bernilai tambah tinggi dibandingkan manufaktur padat karya. Industri garmen tetap menjadi prioritas karena telah memiliki jaringan pasar yang kuat dan reputasi yang baik di tingkat global. Pemerintah juga berupaya memperluas kawasan industri dan menarik investasi baru melalui berbagai insentif yang tersedia.Dalam strategi pembangunan ekonomi tersebut, sektor swasta memegang peranan yang sangat penting. Pemerintah berpendapat bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi seharusnya dijalankan oleh sektor swasta, sementara pemerintah berfungsi menciptakan regulasi, menyediakan infrastruktur, dan menjaga iklim usaha yang sehat.
Sebagai bagian dari strategi itu, pemerintah telah membuka berbagai peluang investasi swasta di sektor energi. Lebih dari 200 megawatt kapasitas pembangkit listrik baru telah diberikan kepada investor swasta, termasuk proyek tenaga surya dan tenaga angin. Pemerintah juga membuka peluang investasi pada proyek penyimpanan energi dan pengembangan jaringan transmisi listrik.Selain itu, berbagai aset milik negara yang selama bertahun-tahun kurang produktif mulai ditawarkan kepada investor. Bandara Mattala, proyek fosfat, sejumlah properti milik pemerintah, serta berbagai aset strategis lainnya kini masuk dalam daftar yang akan dikembangkan bersama sektor swasta.
Menurut Hulangamuwa, salah satu pencapaian terbesar pemerintah saat ini adalah menciptakan iklim investasi yang lebih transparan. Pemerintah berupaya menghilangkan praktik favoritisme politik dan memastikan bahwa investor memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan proposal bisnis mereka. Kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan minat investor asing.
Meski demikian, tantangan besar masih muncul dari perusahaan milik negara yang selama bertahun-tahun membebani anggaran. Salah satu contoh paling nyata adalah SriLankan Airlines. Maskapai nasional tersebut memiliki sejarah panjang kerugian dan utang yang besar.Ketika pemerintahan baru mulai bekerja pada 2024, SriLankan Airlines memiliki kewajiban sekitar 800 juta dolar AS yang sebagian besar telah mengalami gagal bayar. Pemerintah kemudian mengambil alih sebagian besar beban utang tersebut dan melakukan restrukturisasi agar perusahaan dapat terus beroperasi.
Namun persoalan belum sepenuhnya selesai. Kenaikan harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah kembali memberikan tekanan terhadap kinerja keuangan maskapai. Karena itu, kabinet telah menunjuk International Finance Corporation (IFC), bagian dari Kelompok Bank Dunia, sebagai penasihat keuangan untuk mengevaluasi berbagai opsi restrukturisasi.Pemerintah kini mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk masuknya investor strategis yang dapat mengambil sebagian saham atau hak pengelolaan perusahaan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa SriLankan Airlines tetap memiliki nilai strategis sebagai maskapai nasional yang berperan penting pada masa-masa krisis.
Di tengah berbagai upaya reformasi tersebut, banyak pengamat mempertanyakan apakah Sri Lanka berisiko mengalami krisis ekonomi baru setelah program IMF berakhir pada 2027 dan pembayaran utang mulai meningkat pada 2028. Hulangamuwa menolak pandangan tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan segala cara untuk mencegah terulangnya krisis seperti yang terjadi pada 2022. Menurutnya, pembayaran utang Sri Lanka setelah restrukturisasi diperkirakan tetap berada di kisaran tiga miliar dolar AS per tahun hingga 2038. Angka tersebut dianggap masih dapat dikelola selama ekonomi terus tumbuh, cadangan devisa meningkat, dan penerimaan ekspor terus bertambah.
Meski optimistis, pemerintah tetap menyadari bahwa ancaman terbesar sering kali berasal dari luar negeri. Konflik geopolitik, kenaikan harga energi, perlambatan ekonomi global, dan gangguan perdagangan internasional merupakan faktor yang berada di luar kendali pemerintah. Perang di Timur Tengah, misalnya, telah meningkatkan tagihan impor energi Sri Lanka secara signifikan dalam waktu singkat.Karena itu, pemerintah menilai bahwa pembangunan cadangan devisa merupakan salah satu prioritas paling penting. Semakin besar cadangan devisa yang dimiliki negara, semakin besar pula kemampuan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak guncangan eksternal tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Hulangamuwa menegaskan bahwa seluruh angka ekonomi yang membaik tidak akan berarti jika tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, Presiden Dissanayake selalu mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari surplus anggaran, pertumbuhan ekonomi, atau rasio utang semata.
Tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sri Lanka. Pertumbuhan ekonomi harus tercermin dalam pekerjaan yang lebih baik, transportasi yang lebih nyaman, perumahan yang lebih layak, serta akses yang lebih luas terhadap kebutuhan dasar. Bagi pemerintah, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya setelah negara berhasil keluar dari salah satu krisis ekonomi terbesar dalam sejarahnya.