(Business Lounge – Global News) Kesepakatan hukum bernilai $7,4 miliar antara perusahaan farmasi Purdue Pharma, keluarga pendirinya Sackler, dan koalisi jaksa agung dari 55 negara bagian dan wilayah Amerika Serikat resmi diumumkan pada pertengahan Juni 2025. Kesepakatan ini menandai babak akhir dari puluhan tahun kontroversi seputar peran Purdue dalam krisis opioid nasional yang telah merenggut lebih dari 500.000 nyawa sejak akhir 1990-an. Dalam kesepakatan ini, keluarga Sackler tidak hanya menyerahkan kepemilikan Purdue, tetapi juga dilarang secara permanen untuk menjual opioid di pasar Amerika Serikat.
Dana $7,4 miliar tersebut akan didistribusikan secara bertahap selama 15 tahun. Sekitar $1,5 miliar berasal dari kontribusi awal keluarga Sackler, diikuti oleh $900 juta dari dana Purdue Pharma, dan sisanya akan dibayarkan dalam empat tahap selanjutnya. Salah satu poin terobosan dari kesepakatan ini adalah bahwa lebih dari $850 juta dari total dana akan disalurkan langsung kepada para korban kecanduan opioid—praktik yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam perjanjian litigasi skala besar serupa, di mana biasanya dana hanya mengalir ke lembaga pemerintah negara bagian.
Kesepakatan ini menyusul keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang pada tahun sebelumnya membatalkan kesepakatan awal karena dianggap memberikan kekebalan hukum permanen bagi keluarga Sackler terhadap tuntutan sipil, tanpa persetujuan penuh dari semua pihak yang dirugikan. Dalam perjanjian yang baru, para korban yang tidak ikut serta dalam penyelesaian tetap memiliki hak untuk menuntut Sackler secara pribadi, membuka kemungkinan bagi keadilan individual di luar mekanisme kompensasi kolektif.
Dana penyelesaian ini dirancang untuk digunakan secara luas dalam penanganan dan pencegahan kecanduan opioid, termasuk pembiayaan klinik rehabilitasi, program pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, dan pengembangan sistem data untuk memantau penggunaan obat penghilang rasa sakit secara nasional. Fokus penggunaan dana pada tiga tahun pertama setelah penyelesaian ditetapkan, dengan sistem pengawasan yang akan ditentukan oleh regulator independen untuk memastikan penggunaan yang efektif dan transparan.
Dengan berakhirnya kendali keluarga Sackler atas Purdue, perusahaan ini akan direstrukturisasi sebagai entitas publik yang sepenuhnya berfokus pada kesehatan masyarakat dan pengobatan berbasis tanggung jawab sosial. Produk-produk opioid dari Purdue tidak lagi dapat dipasarkan di AS, dan segala hasil dari penjualan produk lainnya akan digunakan untuk menutupi kewajiban kepada publik dan korban.
Kesepakatan ini bukan hanya penutupan sebuah bab hukum, tetapi juga sinyal perubahan paradigma dalam cara Amerika Serikat mengelola akuntabilitas korporasi atas krisis kesehatan publik. Banyak kalangan menilai bahwa keputusan ini akan menjadi preseden penting dalam penanganan kasus-kasus farmasi lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya sistemik.
Jaksa Agung New York, Letitia James, yang menjadi salah satu arsitek utama kesepakatan ini, menyatakan bahwa “akhir dari kekuasaan Sackler adalah awal dari keadilan.” Ia menekankan bahwa untuk pertama kalinya, para korban mendapatkan pengakuan eksplisit dan kompensasi langsung atas penderitaan mereka, bukan hanya menjadi angka statistik dalam laporan kesehatan masyarakat.
Namun tidak sedikit pula yang melihat kesepakatan ini sebagai kemenangan setengah hati. Meskipun jumlah kompensasi tergolong besar, kekayaan keluarga Sackler secara keseluruhan diperkirakan melebihi $11 miliar, yang sebagian besar tersimpan dalam bentuk aset luar negeri yang sukar dilacak. Sejumlah organisasi korban tetap menuntut transparansi lebih besar atas sumber dana keluarga Sackler dan meminta proses hukum tambahan di negara lain di mana perusahaan afiliasi Purdue pernah beroperasi.
Krisis opioid di Amerika Serikat bermula dari pemasaran agresif OxyContin oleh Purdue pada akhir 1990-an. Dengan menekankan keamanan dan rendahnya risiko ketergantungan—klaim yang kelak terbukti tidak berdasar—Purdue mendorong lonjakan resep opioid, yang memicu gelombang pertama krisis ketergantungan narkotika di kalangan pasien dan konsumen umum. Seiring meningkatnya penyalahgunaan, rantai distribusi dan promosi Purdue terus menuai kecaman dari publik, akademisi, dan kalangan medis.
Sejak 2019, Purdue mengajukan perlindungan kebangkrutan dan mulai bernegosiasi dengan negara bagian, wilayah, serta perwakilan korban untuk menyelesaikan ribuan gugatan hukum yang diajukan terhadap perusahaan dan keluarga pendirinya. Kesepakatan terbaru ini merupakan hasil dari mediasi ulang yang berlangsung selama lebih dari dua tahun, dengan melibatkan puluhan firma hukum, pakar hukum kebangkrutan, serta pengacara korban.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, proses pemungutan suara dari para pemangku kepentingan dijadwalkan berlangsung hingga September 2025. Jika mayoritas menyetujui, maka pengadilan kebangkrutan federal akan menetapkan pengesahan akhir, dan distribusi dana kepada negara bagian, pemerintah lokal, dan individu korban akan dimulai secara bertahap.
Kesimpulannya, penyelesaian ini menjadi salah satu tonggak terpenting dalam sejarah litigasi kesehatan publik di Amerika Serikat. Ia tidak hanya menandai berakhirnya peran dominan keluarga Sackler dalam industri farmasi opioid, tetapi juga memberikan struktur baru bagi sistem kompensasi korban dan upaya preventif jangka panjang. Meskipun jalan menuju pemulihan penuh dari krisis opioid masih panjang, keputusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum, jika ditekan cukup lama dan kuat, dapat membuahkan keadilan yang substantif.