(Business Lounge Journal – News and Insight)
ASTANA — Kazakhstan tengah memasuki fase baru pembangunan nasional. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari terbentuknya lembaga legislatif baru bernama Kurultai, tetapi juga dari agenda yang dibawa Presiden Kassym-Jomart Tokayev: memperkuat investasi, membangun industri dan infrastruktur, menarik talenta global, mempercepat transformasi digital, mengembangkan artificial intelligence (AI), serta memperkuat ketahanan energi.
Bagi dunia usaha, perubahan kelembagaan ini menarik karena agenda yang disampaikan dalam pembukaan sidang pertama Kurultai pada 28 Agustus 2026 memiliki cakupan yang cukup luas pada sektor ekonomi dan pembangunan. Kurultai merupakan lembaga legislatif unikameral baru Kazakhstan yang dibentuk berdasarkan Konstitusi baru yang disetujui melalui referendum nasional pada 15 Maret 2026 dan mulai berlaku pada 1 Juli. Lembaga ini memiliki 145 anggota yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun.
Pemilihan Kurultai sendiri berlangsung pada 23 Agustus dengan tingkat partisipasi 74,08%. Dari tujuh partai yang mengikuti pemilu, lima partai berhasil memperoleh kursi. Adilet Party memperoleh 110 dari 145 kursi, disusul Auyl Party dengan 10 kursi, Respublica dengan 9 kursi, Ak Zhol Democratic Party dengan 8 kursi, dan Nationwide Social Democratic Party dengan 8 kursi.
Namun, yang lebih menarik bagi dunia bisnis bukan hanya bagaimana kursi tersebut terbagi, melainkan agenda apa yang kini berada di depan lembaga baru tersebut.
Investasi dan industri menjadi bagian penting
Dalam pidatonya, Tokayev menempatkan modernisasi ekonomi sebagai salah satu bagian penting dari agenda pemerintahan. Ia menyoroti industrialisasi, pembangunan fasilitas produksi baru yang didukung investasi publik dan asing, serta pembaruan infrastruktur di berbagai wilayah. Infrastruktur yang disebut mencakup sektor perkotaan, transportasi, energi, air dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Pemerintah juga diarahkan untuk menggunakan sumber daya National Fund pada proyek yang memberikan hasil sosial dan ekonomi jangka panjang.
Artinya, agenda pembangunan Kazakhstan tidak hanya berbicara mengenai pembentukan institusi baru, tetapi juga mengenai bagaimana investasi dan pembangunan infrastruktur digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Kazakhstan juga ingin memperkuat daya tariknya terhadap talenta dan modal asing. Salah satu instrumen yang disebut adalah Golden Visa, yang ditujukan untuk mendukung upaya menarik tenaga profesional berkualifikasi tinggi, teknologi maju dan modal asing. Tokayev meminta pemerintah mengajukan reformasi kebijakan migrasi yang lebih luas melalui sebuah rancangan undang-undang untuk dipertimbangkan oleh Kurultai.
AI mulai masuk ke ruang legislasi
Transformasi digital menjadi agenda lain yang cukup menonjol. Tokayev menyerukan penerapan E-Parliament dalam pekerjaan Kurultai. Sistem tersebut dirancang sebagai ekosistem layanan digital yang dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum lebih awal sekaligus meningkatkan efisiensi analisis parlemen. Yang menarik, AI tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari perkembangan teknologi, tetapi juga mulai digunakan dalam proses pembuatan kebijakan. Tokayev mendorong para deputi menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas legislasi dan mengurangi risiko korupsi.
Namun, penggunaan teknologi tersebut tetap ditempatkan bersama keahlian manusia. Tokayev menegaskan bahwa AI tidak dapat menggantikan keahlian profesional di bidang hukum dan rancangan undang-undang strategis tetap memerlukan kajian ahli secara menyeluruh.
Pemerintah juga diharapkan menyiapkan berbagai langkah hukum terkait penerapan AI dalam pendidikan menengah, pengembangan industri digital assets dan implementasi strategi Digital Qazaqstan. Kurultai juga akan membahas regulasi platform online dan media massa untuk memperkuat perlindungan hak warga di ruang informasi.
Energi dan ketahanan ekonomi
Energi menjadi bagian lain dari agenda modernisasi Kazakhstan. Kurultai diharapkan mempercepat legislasi untuk memperkuat ketahanan teknologi sektor energi sekaligus mengembangkan sumber energi alternatif. Dalam factsheet pidato Tokayev, modernisasi energi ditempatkan dalam agenda yang lebih luas terkait daya saing ekonomi dan ketahanan nasional.
Pendekatan ini berjalan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas produksi baru. Dengan demikian, sektor energi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi salah satu bagian dari agenda pembangunan ekonomi yang lebih luas.
Membangun talenta sekaligus memperbarui kepemimpinan
Perubahan juga terlihat dari komposisi Kurultai pertama. Dari 145 anggota, 49 atau 33,8% merupakan perempuan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan parlemen sebelumnya yang memiliki 18 perempuan dari 98 anggota atau 18,4%. Sebanyak 18 anggota atau 12,4% berada dalam kategori pemuda. Sementara itu, 109 anggota atau 75,2% memasuki parlemen nasional untuk pertama kalinya.
Tokayev mengaitkan masuknya perempuan, anak muda dan wajah-wajah baru dengan tujuan pembaruan personel di seluruh cabang kekuasaan. Ia menekankan pentingnya menghadirkan warga yang inovatif, konstruktif dan bertanggung jawab dalam politik.
Bagi agenda pembangunan ekonomi, pembaruan tersebut berjalan berdampingan dengan perhatian terhadap sumber daya manusia. Dalam pidatonya, Tokayev menekankan bahwa kemampuan suatu negara menghadapi perubahan global juga berkaitan dengan investasi pada human potential, selain kapasitas ekonomi, ilmu pengetahuan, pertahanan dan diplomasi.
Kazakhstan melihat dirinya sebagai middle power
Di tengah perubahan global, Tokayev juga menggambarkan Kazakhstan sebagai middle power. Ia menilai lingkungan internasional semakin tidak dapat diprediksi, dengan menurunnya kepercayaan di antara kekuatan-kekuatan besar dan melemahnya efektivitas sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kondisi tersebut, organisasi regional dan negara-negara middle power dinilai semakin menonjol.
Dalam kerangka tersebut, Kazakhstan menyatakan akan terus mempertahankan kepentingan nasionalnya dengan mempromosikan perdamaian, persahabatan dan kemitraan yang saling menguntungkan. Tokayev juga menghubungkan posisi internasional Kazakhstan dengan stabilitas domestik, persatuan nasional dan keberlanjutan reformasi.
Agenda ekonomi berjalan bersama agenda sosial
Modernisasi yang disampaikan Tokayev juga mencakup isu sosial. Presiden memprioritaskan undang-undang yang memberikan dukungan komprehensif dan terarah bagi anak-anak penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan dan sosial yang lebih berkualitas.
Tokayev juga mendukung proposal pemerintah untuk melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun mendaftarkan diri di platform media sosial. Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan undang-undang baru mengenai perpustakaan dan penerbitan pada tahun ini sebagai bagian dari perkembangan intelektual Kazakhstan.
Dengan demikian, agenda yang dibawa ke dalam fase baru Kazakhstan mencakup beberapa lapisan sekaligus: pembangunan industri dan infrastruktur, investasi asing, talenta dan migrasi, transformasi digital, AI, energi, pendidikan, serta perlindungan sosial.
Pembentukan Kurultai menjadi kerangka kelembagaan baru untuk menjalankan agenda tersebut. Setelah pemilu 23 Agustus, lima partai memperoleh kursi dan membentuk 145 anggota Kurultai pertama. Lembaga ini kemudian memulai pekerjaannya pada 28 Agustus dengan agenda membentuk kepemimpinan, faksi politik, komite dan badan kerja lainnya, sekaligus mengambil keputusan atas sejumlah pengangkatan yang membutuhkan persetujuan Kurultai.
Bagi Kazakhstan, fase baru ini karena itu bukan hanya tentang perubahan struktur parlemen. Dalam agenda yang disampaikan Presiden Tokayev, perubahan kelembagaan tersebut berjalan bersamaan dengan upaya membangun kapasitas ekonomi, menarik investasi dan talenta, mempercepat teknologi digital dan AI, memperkuat energi, serta mempertahankan posisi Kazakhstan sebagai negara yang mengedepankan perdamaian dan kemitraan yang saling menguntungkan.