Jepang Pertimbangkan Pemilu Mendadak Bulan Depan

(Business Lounge – News & Insight) Jepang dikabarkan memiliki kemungkinan akan menghadapi pemilu pada bulan depan, dua tahun lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Hal ini diusulkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe seperti yang dilansir oleh harian Nikkei.

Kebijakan Abenomics

Perdana Menteri Shinzo Abe dikenal dengan abenomicsnya, yaitu kebijakan menaikkan pajak penjualan yang semula 5% menjadi 8% pada awal April 2014. Kebijakan ini kemudian dijadikan kambing hitam atas penurunan tajam dari pertumbuhan ekonomi kuartal kedua Jepang.

Sebagai lanjutannya, Abe telah merencanakan untuk menaikkan kembali pajak penjualan dari 8% menjadi 10% pada tahun depan. (Baca: Jepang Akan Naikkan Pajak Penjualan Lagi Tahun Depan). Namun hal ini diputuskan untuk ditangguhkan terlebih dahulu. Selanjutnya Abe mengusulkan untuk diadakannya pemilu untuk mendapatkan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkannya.

Pemilu Akan Diadakan 14 atau 21 Desember 2014

Banyak suara yang dilontarkan menentang kebijakan Abe termasuk Partai Demokrasi Liberal yang adalah partainya sendiri. Selanjutnya Partai Demokrasi Liberal dan koalisinya Partai Komeito yang adalah partai junior, mulai melakukan persiapan untuk mengadakan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember atau 21 Desember.

Berita mengenai pemilu ini muncul menjelang rilis data GDP kuartal ketiga pada hari Senin (10/11) kemarin. Sedangkan kenaikan pajak selanjutnya yang dijadwalkan diberlakukan pada Oktober 2015 juga dikabarkan oleh media Yomiuri Shimbun akan ditunda hingga April 2017.

Inflasi Pada Bulan Lalu

Secara mengejutkan pada bulan lalu terjadi inflasi yang disambut gembira oleh pasar dan menaikkan harga saham yang semula memiliki valuasi yang kecil. Dampak pelojakan ini ditambah lagi berita ditundanya kenaikan pajak penjualan selanjutnya dianggap akan menjadi poin yang menguntungkan bagi Abe di mata para pemilih.

Namun berbagai pendapat masih menyertai keputusan ini. Termasuk apabila pada kenyataannya menunda kenaikan pajak yang semula dijadwalkan pada Oktober 2015, kemudian menjadi suatu keterlambatan.

Jajak Pendapat: Berkurangnya Pendukung Abe

Mikitaka Masuyama dari Graduate Institute for Policy Studies Nasional mengatakan bahwa perhitungan Abe merupakan kepentingan politik. Pemilihan umum bisa saja dianggap sebagai sebuah taktik yang tepat untuk dapat memerintah anggota parlemen tetapi kemungkinannya tidak tepat untuk pengelolaan pemerintah. Hal ini diperkirakan dapat memangkas jumlah kursi mereka di parlemen.

Dukungan publik bagi pemerintah Abe memang berkurang hingga sekitar 50 persen. Ini merupakan dukungan terendah sejak ia mengambil alih kekuasaan pada Desember 2012. Demikian hasil tiga buah jajak pendapat yang dilakukan akhir pekan lalu oleh lembaga penyiaran publik NHK dan dua surat kabar utama. Lebih dari 70 persen pemilih menentang kenaikan pajak yang dijadwalkan Oktober tahun depan, demikian hasil dari jajak pendapat tersebut.

uthe/Journalist/VMN/BL
Editor: Ruth Berliana

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x