(Business Lounge Journal – News and Insight)
Volkswagen sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar menekan biaya. Produsen otomotif terbesar di Eropa itu sedang berusaha menjalankan salah satu restrukturisasi paling besar dalam sejarahnya. Namun, masalahnya bukan hanya bagaimana menyelamatkan profitabilitas perusahaan, melainkan bagaimana menjalankan perubahan ketika pihak-pihak yang memiliki kekuatan di dalam perusahaan justru tidak sepakat mengenai arah yang harus ditempuh.
Manajemen Volkswagen ingin melakukan langkah yang lebih agresif: memangkas hingga sekitar 50.000 pekerjaan tambahan, mempertimbangkan penutupan sejumlah pabrik di Jerman, serta memisahkan atau melakukan spin-off terhadap beberapa divisi. Langkah tersebut muncul ketika perusahaan menghadapi tekanan dari tarif Amerika Serikat, lemahnya penjualan di China, dan semakin kuatnya persaingan produsen otomotif Asia, terutama dari China.
Namun, rencana tersebut menghadapi perlawanan kuat dari perwakilan pekerja dan pemerintah negara bagian Lower Saxony, yang merupakan pemegang saham terbesar kedua Volkswagen. Di sinilah persoalan Volkswagen menjadi menarik bukan hanya sebagai berita otomotif, tetapi sebagai persoalan corporate governance dan strategic leadership.
Strategi Tidak Berhenti di Ruang Direksi
Volkswagen memiliki struktur governance yang berbeda dari banyak perusahaan publik lainnya. Supervisory board perusahaan terdiri dari 20 anggota yang terbagi rata antara perwakilan pemegang saham dan pekerja. Lower Saxony juga memiliki posisi strategis sebagai pemegang saham sekitar 20% dan memiliki pengaruh signifikan dalam struktur perusahaan. Dengan struktur seperti ini, keputusan strategis tidak semata-mata ditentukan oleh manajemen dan pemegang saham. Kepentingan pekerja, pemerintah daerah, dan keberlanjutan industri di Jerman ikut masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam kondisi normal, model seperti ini dapat menjadi kekuatan. Perusahaan memiliki mekanisme untuk mempertimbangkan dampak keputusan bisnis terhadap pekerja dan masyarakat. Namun ketika perusahaan menghadapi tekanan kompetitif yang sangat cepat, mekanisme tersebut juga dapat membuat perubahan menjadi lebih sulit. Dan Volkswagen sedang berada dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat.
Perusahaan menghadapi tekanan dari China, sementara industri otomotif global sedang mengalami perubahan besar menuju kendaraan listrik, software-defined vehicles, dan model bisnis baru. Pada saat yang sama, struktur biaya produksi di Jerman membuat sejumlah fasilitas Volkswagen semakin sulit bersaing.
CFO Volkswagen Arno Antlitz bahkan mengatakan bahwa empat lokasi produksi di Jerman menghadapi ketidakpastian karena belum memiliki rencana produksi lanjutan yang secara ekonomi layak. Ia memperkirakan mempertahankan kapasitas berlebih dan melanjutkan produksi seperti sebelumnya dapat menciptakan kerugian biaya sekitar €1,5 miliar per tahun. Artinya, persoalan ini bukan sekadar keinginan manajemen untuk melakukan efisiensi. Ada tekanan ekonomi yang nyata di belakangnya.
Turnaround Menjadi Perebutan Kekuasaan
Yang membuat situasi Volkswagen semakin rumit adalah munculnya beberapa versi solusi. Manajemen menginginkan restrukturisasi yang lebih agresif. Sementara perwakilan pekerja dan Lower Saxony mengajukan alternatif yang berusaha mempertahankan lebih banyak pekerjaan dan fasilitas produksi. Ketiga proposal tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam supervisory board.
Jika kesepakatan tidak tercapai, manajemen Volkswagen bahkan mempertimbangkan langkah yang tidak biasa: membawa keputusan tertentu langsung kepada pemegang saham melalui Extraordinary General Meeting (EGM).
Secara teori, langkah tersebut dapat mengurangi kemampuan blok pekerja untuk menghambat rencana karena dalam forum pemegang saham, pekerja tidak memiliki hak suara seperti di supervisory board. Namun, struktur hukum Volkswagen membuat langkah tersebut tidak sederhana dan berpotensi memunculkan sengketa hukum. Dengan kata lain, perusahaan bukan hanya sedang mencari cara untuk mengubah bisnis. Ia sedang mencari cara untuk mengubah bisnis ketika struktur kekuasaan internalnya sendiri menjadi bagian dari masalah yang harus dinegosiasikan. Ini adalah dilema yang sering muncul dalam organisasi besar.
Semakin besar perusahaan, semakin banyak kepentingan yang harus diakomodasi. Tetapi semakin banyak kepentingan yang terlibat, semakin sulit pula melakukan perubahan secara cepat.
Harga dari Terlambat Berubah
Kasus Volkswagen juga menunjukkan satu persoalan penting dalam manajemen: restrukturisasi yang terlambat hampir selalu menjadi lebih mahal. Saat sebuah perusahaan masih berada dalam kondisi sehat, perubahan dapat dilakukan secara bertahap. Perusahaan masih memiliki waktu untuk berinvestasi, melakukan eksperimen, memindahkan sumber daya, dan mengembangkan kemampuan baru. Namun ketika tekanan kompetitif sudah memengaruhi profitabilitas, ruang untuk melakukan perubahan menjadi semakin sempit. Setiap pabrik yang tidak efisien menjadi beban. Setiap lini produk yang tidak kompetitif membutuhkan sumber daya. Setiap keputusan yang ditunda berarti biaya tetap berjalan. Pada titik tertentu, pilihan yang sebelumnya bisa dilakukan secara bertahap berubah menjadi keputusan yang jauh lebih menyakitkan. Itulah yang tampaknya sedang dihadapi Volkswagen.
Perusahaan telah menyepakati paket restrukturisasi kurang dari dua tahun lalu setelah melalui negosiasi panjang dengan pekerja. Kini manajemen kembali mendorong perubahan yang lebih besar. Serikat pekerja bahkan telah memperingatkan akan melakukan perlawanan maksimal jika kesepakatan sebelumnya dipertanyakan kembali. Situasi ini memperlihatkan bahwa resistance to change bukan selalu karena organisasi tidak memahami kebutuhan perubahan. Kadang-kadang semua pihak memahami bahwa perubahan memang diperlukan, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai siapa yang harus menanggung biayanya. Manajemen melihat biaya tenaga kerja dan kapasitas produksi sebagai bagian dari persoalan daya saing. Pekerja melihat pekerjaan dan pabrik sebagai bagian dari keberlangsungan ekonomi masyarakat. Pemegang saham melihat profitabilitas dan nilai perusahaan. Pemerintah daerah melihat dampaknya terhadap ekonomi regional. Semua pihak memiliki alasan yang rasional. Dan justru karena semuanya rasional, komprominya menjadi sulit.
Pelajaran untuk Perusahaan
Volkswagen memberikan pelajaran penting bagi perusahaan yang sedang melakukan transformation atau turnaround. Perubahan bisnis tidak cukup hanya memiliki business case yang kuat. Manajemen juga membutuhkan change case yang kuat—penjelasan mengenai bagaimana perubahan tersebut akan dilakukan, siapa yang terdampak, bagaimana transisinya, dan bagaimana organisasi membangun dukungan terhadap perubahan.
Strategi yang secara finansial benar belum tentu dapat dieksekusi jika organisasi tidak siap menerimanya. Sebaliknya, mempertahankan konsensus internal juga tidak selalu berarti perusahaan sedang membuat keputusan yang benar. Ada titik ketika konsensus yang terlalu panjang justru menjadi bentuk lain dari penundaan. Karena itu, tantangan terbesar CEO dalam turnaround bukan hanya memilih strategi yang tepat. Ia harus mampu menentukan kapan harus bernegosiasi, kapan harus berkompromi, dan kapan organisasi sudah tidak memiliki kemewahan untuk menunda keputusan.
Volkswagen kini berada tepat di persimpangan tersebut.
Pada 4 September, supervisory board dijadwalkan kembali membahas rencana restrukturisasi. Namun menjelang pertemuan itu, peluang tercapainya terobosan besar masih dinilai tipis. Perundingan antara manajemen, pekerja, pemegang saham utama, dan pemerintah negara bagian belum menghasilkan titik temu yang jelas.
Apa pun hasilnya, persoalan Volkswagen memberikan gambaran tentang tantangan perusahaan besar di era perubahan industri yang sangat cepat. Perusahaan bisa saja memiliki teknologi, modal, dan strategi yang tepat. Tetapi jika organisasi tidak mampu bergerak dengan kecepatan yang dibutuhkan pasar, keunggulan tersebut tidak otomatis menjadi kemenangan. Dalam dunia bisnis yang berubah cepat, kemampuan melakukan perubahan akhirnya bukan lagi sekadar persoalan strategi.
Ia menjadi persoalan governance, leadership, dan keberanian organisasi untuk menentukan apa yang harus dipertahankan—dan apa yang harus dilepaskan.