Proposal Republik Atasi Krisis Utang di Amerika

(Business Lounge – World News)   Presiden Barack Obama dan fraksi Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis kemarin, memulai perundingan  atas proposal Republik untuk memperpanjang kewenangan pemerintah Amerika Serikat (AS) melakukan peminjaman untuk selama enam minggu ke depan. Ini membuka jalan bagi kebuntuan politik anggaran yang berpotensi menimbulkan krisis utang di Amerika.

Proposal yang diajukan Ketua DPR AS John Boehner tersebut  akan memperpanjang kewenangan pemerintah AS untuk melakukan peminjaman hingga 22 November. Proposal tersebut juga menyatakan pemerintah AS bisa melakukan hal itu tanpa harus memenuhi permintaan Republik yang selama ini ditolak Gedung Putih.

Obama mengadakan pertemuan dengan sekelompok anggota DPR senior fraksi Republik di Gedung Putih.  Setelah pertemuan tersebut, para anggota DPR yang hadir mengatakan Obama tidak menyetujui proposal pagu utang ini namun juga tidak menolaknya. “Ia tidak bilang iya, iya ,” ujar Kepala Komisi Anggaran DPR Paul Ryan. “Kami akan terus bernegosiasi malam ini.”

Usai pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Gedung Putih merilis pernyataan yang berisi “Obama ingin mencapai progres yang berkelanjutan” dalam memecahkan kebuntuan. “Usai berdiskusi soal kemungkinan kebijakan di masa depan, belum ada keputusan tertentu yang diambil” mengenai apa langkah selanjutnya, ujar Gedung Putih.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan publik menyalahkan Partai Republik sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kebuntuan anggaran ini. Survei The Wall Street Journal/NBC News mendapati 53% orang Amerika menunjuk Republik sebagai penyebab penutupan parsial sementara pemerintah AS, atau shutdown. Sementara 31% menyalahkan Obama. Citra Partai Republik pun merosot ke titik terendahnya dalam sejarah jajak pendapat Journal/NBC, yang dimulai tahun 1989.

Proposal Republik ini hanya menyinggung masalah pagu utang dan tidak membahas bagaimana Demokrat dan Republik dapat mencapai kesepakatan tentang draft undang-undang yang diperlukan untuk membuka kembali pemerintah AS. Meski demikian, Komite Alokasi DPR Hal Rogers, dari Partai Republik, usai pertemuan mengatakan para perunding kini membicarakan bagaimana cara menyelesaikan kedua isu tersebut.

Staf sejumlah anggota DPR dari Republik mengatakan proposal plafon utang mereka mencakup larangan permanen bagi Departemen Keuangan AS untuk menggunakan kebijakan ekstrim yang sering digunakan untuk menghindari default, atau kegagalan memenuhi kewajiban utang.

Persyaratan ini akan menghambat praktek-praktek yang memungkinkan Departemen Keuangan membatasi investasi dana pensiun dan dana lainnya jika pemerintah terhambat oleh plafon utang. Selama puluhan tahun, langkah tersebut memberi ruang bagi Departemen Keuangan untuk terus meminjam dan membayar utang AS saat Kongres berdebat soal kenaikan plafon utang. Gedung Putih belum mengatakan apakah akan menerima syarat yang diajukan Republik itu.

(Iin Caratri/IC/BL-WSJ)

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x