(Business Lounge Journal – News and Insight)
Joko Widodo telah dilantik kembali untuk periode pemerintahannya yang kedua (2019 – 2024). Dalam pidatonya yang pertama ada beberapa hal penting yang disampaikannya:
Satu abad Indonesia merdeka
Telah menjadi impian Bangsa Indonesia bahwa pada tahun 2045, Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.
Selain itu, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun dengan menempati 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. “Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai,” demikian diucapkan Presiden Jokowi. “Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif,” terang Presiden Jokowi.
Mengembangkan nilai-nilai baru
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, Bangsa Indonesia harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru sehingga tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton. Presiden Jokowi pun mengajak Bangsa Indonesia untuk menjadikan inovasi menjadi budaya serta mendobrak rutinitas. “Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata,” demikian diucapkan Presiden Jokowi dalam pidatonya. “Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.” Sebagai contoh Presiden Jokowi menggambarkan seperti ketika mengirim pesan melalui SMS atau WA, jika ada sent, artinya telah terkirim. Jika ada delivered, artinya telah diterima. Maka, tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent.
Berada di puncak bonus demografi
Presiden Jokowi menyadari bahwa saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, yaitu saat penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif.
Lima hal yang akan dikerjakan dalam lima tahun kedepan
Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama. Hal ini tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan dengan endowment fund yang besar untuk manajemen SDM. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.
Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, diminta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.
Kelima adalah transformasi ekonomi. Transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pura babbara’ sompekku… Pura tangkisi’ golikku…”
“Layarku sudah terkembang… Kemudiku sudah terpasang…”
Kita bersama
Menuju Indonesia maju!!!
Business Lounge Journal/VMN/BLJ