(The Manager’s Lounge, Risk Management) – Risiko Politik Negara dan Daerah Risiko Politik umumnya sering juga disebut sebagai risiko negara karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara, misal perubahan struktur politik di suatu negara, perubahan / penetapan kebijakan baru di negara tersebut seperti undang-undang pajak, kebijakan ekspor impor, dan lain-lain. Selain pada tingkat antar negara, ruang lingkup risiko politik di Indonesia bisa bersifat antar daerah, antar suku, antar komunitas atau antar pendukung suatu partai politik. Ambillah contoh kerusuhan di Tarakan, Kalimantan Timur yang terjadi pada bulan September 2010 merupakan gejolak risiko politik antar suku, yaitu suku Bugis dengan suku Tidung. Kerusuhan ini menyebabkan tutupnya toko-toko, sekolah-sekolah dan kantor-kantor demi keamanan warga. Perekonomian kota Tarakan menjadi lumpuh total. Sebutlah perusahaan-perusahaan besar, seperti PT Medco, Pertamina, PT Sterling Jaya, dll yang terpaksa tidak beroperasi dan meliburkan karyawan-karyawannya akibat kerusuhan itu. Hal ini memperlihatkan bahwa pengusaha-pengusaha perlu mengantisipasi gejolak risiko politik di suatu negara atau daerah. Guna menghindari risiko politik yang terlalu tinggi yang berdampak pada timbulnya kerugian dalam investasi, pengusaha yang ingin berinvestasi di daerah tentu perlu mengamati :
1. Stabilitas politik di daerah yang bersangkutan. Demo massal di suatu negara berkembang yang stabil kondisi politiknya lebih kecil dampaknya pada kinerja perusahaan dibandingkan dengan demo yang terjadi di suatu negara berkembang yang tidak stabil kondisi politiknya.
2. Kepastian dan penegakan hukum
3. Gejolak risiko politik apa saja yang mungkin terjadi di daerah tersebut, apakah suku,komunitas dan lain-lain
Peranan Risk Management
Dari sisi risk management, sejumlah langkah di bawah ini perlu dilakukan untuk melindungi perusahaan dari risiko politik, yaitu :
1. Seorang manajer risiko harus melakukan perencanaan dan due diligence, karena banyak sekali pengusaha yang memulai bisnis mereka di negara atau daerah yang tidak mereka pahami / kenal tanpa meluangkan waktu untuk memastikan apakah ada kesempatan untuk meraih kesuksesan yang lebih baik daripada kesuksesan yang diperoleh saat ini
2. Kembangkan dan bina hubungan baik dengan aparat-aparat pemerintah dan tokoh masyarakat lokal yang terkait / ada hubungannya dengan bisnis anda, karena hal ini merupakan pendekatan yang disarankan, walaupun hal ini tidak selalu perlu untuk dilakukan
3. Ciptakan hubungan baik dengan pekerja lokal untuk mendapatkan suatu lingkungan investasi yang risiko politiknya sangat kecil. Seringkali, pengusaha-pengusaha asing dirasakan tidak menghargai orang-orang yang bekerja bagi mereka. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan. Contoh peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi di Batam, kepulauan Riau antara para pekerja dan manajemen PT Drydock World Graha, perusahaan galangan kapal milik pengusaha asal Timur Tengah. Para pekerja melakukan aksi anarkis dengan menggelar sweeping terhadap para pekerja warga negara asing, membakar & merusak mobil-mobil dan ruangan kantor. Hal ini disebabkan karena timbulnya kemarahan para pekerja yang mayoritas warga negara Indonesia akibat perkataan seorang manajer berkewarganegaraan India yang sering mengatakan, “Orang Indonesia bodoh !”
4. Perkuat peranan CSR (Corporate Social Responsibility) terutama di lingkungan komunitas terdekat dengan lokasi usaha, sehingga masyarakat lokal tidak merasa terpinggirkan.
5. Pertimbangkan manfaat / keuntungan menggunakan asuransi terhadap risiko politik (Political Risk Insurance/ PRI) untuk risiko politik yang akan dihadapi pengusaha dalam menjalankan perusahaannya di suatu negara / daerah. Politik bisa begitu bergejolak di berbagai tingkat. Pengusaha harus cerdas dalam mengatasi dampak buruknya dengan risk management yang tepat.
pic.:pemudaindonesiabaru.onsugar.com
(Dina Boenanto/TA/TML)