Meutya Hafid: ASEAN Harus Berhenti Menjadi Sekadar Pasar Digital dan Mulai Menentukan Arah Ekonomi Dunia

(Business Lounge Journal – Economy)

Asia Tenggara telah melewati satu fase penting dalam perjalanan transformasi digitalnya: menghubungkan masyarakat ke internet. Jaringan dibangun, perangkat semakin terjangkau, dan ratusan juta orang kini terhubung ke dunia digital. Namun, menurut Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, pekerjaan yang sesungguhnya justru baru dimulai.

Berbicara dalam Asia Economic Summit (AES) 2026 di Jakarta, Meutya menyebut dekade terakhir sebagai “babak ekspansi”. Kini, ASEAN memasuki babak berikutnya yang jauh lebih menantang, yakni mengubah konektivitas menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. “Bagian tersulit, sekaligus yang paling bernilai, adalah menghubungkan sistem-sistem kita dan mengubah pertumbuhan digital menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Meutya, inilah momentum ketika Asia Tenggara harus berhenti dipandang sekadar sebagai pasar konsumen dan mulai mengambil peran sebagai kawasan yang ikut menentukan arah ekonomi digital global.

Indonesia, menurutnya, menjadi gambaran paling jelas mengenai peluang tersebut. Dengan populasi sekitar 281 juta jiwa atau hampir 40 persen dari total penduduk ASEAN, Indonesia memiliki skala ekonomi yang sulit diabaikan. Sebagai anggota G20, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen selama satu dekade terakhir. Negara ini juga memiliki cadangan mineral kritis yang dibutuhkan dalam berbagai industri masa depan, serta berhasil menarik investasi asing langsung senilai US$55 miliar sepanjang tahun lalu.

Namun, yang membuat Indonesia berbeda bukan hanya ukuran ekonominya.

Indonesia saat ini merupakan ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan nilai sekitar US$100 miliar, atau hampir sepertiga dari total ekonomi digital kawasan. Jutaan masyarakat telah terkoneksi secara digital, bahkan jumlah sambungan telepon seluler telah melampaui jumlah penduduknya.

Pemerintah juga membangun infrastruktur publik digital melalui sistem pembayaran nasional QRIS yang kini mulai diadopsi lintas negara. Dalam dua tahun terakhir, Indonesia berhasil mengamankan berbagai komitmen investasi besar di bidang kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan dari perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, NVIDIA, dan Indosat. Sementara itu, kapasitas pusat data nasional meningkat lebih dari 260 persen. “Ketika banyak negara hanya memiliki skala atau kedalaman digital, Indonesia memiliki keduanya,” kata Meutya.

Kombinasi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mendorong lahirnya kekuatan ekonomi digital regional.

Prospek pertumbuhannya pun sangat besar. Dari nilai sekitar US$100 miliar saat ini, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$360 miliar pada 2030. Pertumbuhan itu ditopang oleh pesatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan menembus US$150 miliar, bonus demografi berupa 220 juta penduduk muda yang akrab dengan teknologi, serta jutaan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Namun, Meutya mengingatkan bahwa peluang sesungguhnya terletak pada kemampuan ASEAN untuk tumbuh bersama.

Ekonomi digital ASEAN saat ini diperkirakan bernilai sekitar US$300 miliar. Melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA), ia meyakini nilainya dapat meningkat hingga US$2 triliun pada tahun 2030. Bahkan, AI diperkirakan mampu menambah kontribusi antara 30 hingga 80 persen terhadap Produk Domestik Bruto kawasan.

Yang paling penting, pertumbuhan tersebut harus dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “UMKM mencakup 97 persen dari seluruh bisnis di ASEAN. Jika teknologi dapat menjangkau mereka, maka bukan hanya ekonomi yang tumbuh, tetapi seluruh kawasan akan terangkat,” ujarnya.

Meski demikian, Meutya menilai pertumbuhan semata tidak otomatis menghadirkan kekuatan. Banyak kawasan berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi digital tinggi, tetapi sebagian besar nilai ekonominya justru mengalir ke platform-platform global yang berkantor pusat jauh dari tempat nilai itu diciptakan.

Karena itu, Indonesia mendorong dua pendekatan utama.

Pertama adalah value retention, yaitu memastikan porsi nilai ekonomi yang lebih adil tetap berada di dalam negeri. Nilai yang dihasilkan melalui infrastruktur digital, aktivitas ekonomi, serta kreativitas masyarakat tidak boleh seluruhnya dinikmati pihak luar. “Tujuan kita adalah mempertahankan lebih banyak dari apa yang kita bangun,” tegas Meutya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Pendekatan kedua adalah productivity spillover, yakni memastikan pertumbuhan digital meningkatkan produktivitas ekonomi riil.

Ia menggambarkan seorang nelayan yang kini dapat menjual hasil tangkapannya langsung ke pasar melalui aplikasi digital dan memperoleh keuntungan lebih besar. Atau pelaku usaha kecil yang dapat menjangkau konsumen lintas negara tanpa kehilangan sebagian besar marginnya kepada perantara. “Pertumbuhan platform bukanlah tujuan akhirnya. Tujuan sesungguhnya adalah nilai ekonomi yang tetap berada di rumah sendiri dan produktivitas yang menyebar ke seluruh sektor riil,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia memandang ekosistem digital sebagai bangunan yang terdiri atas empat lapisan. Lapisan pertama adalah infrastruktur fisik seperti jaringan serat optik, pusat data, satelit, menara telekomunikasi, dan perangkat digital. Di atasnya terdapat infrastruktur virtual berupa layanan komputasi awan, kapasitas komputasi, keamanan siber, dan berbagai fondasi digital lainnya. Lapisan berikutnya adalah platform penghubung seperti sistem pembayaran, identitas digital, marketplace, serta logistik yang mempertemukan produsen dengan konsumen. Sementara lapisan paling atas adalah layanan yang digunakan masyarakat sehari-hari, mulai dari aplikasi digital, layanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi, perdagangan elektronik, hingga berbagai solusi AI.

Pelajarannya sederhana. “Jika kita hanya membangun lapisan teratas, kita akan terus bergantung pada pihak lain. Namun jika seluruh lapisan diperkuat, kita akan memiliki ekosistem yang lengkap, produktif, dan berdaulat,” kata Meutya.

Indonesia pun menawarkan kerangka kerja regional yang disebut sebagai enam kapabilitas utama atau the six Cs. Mulai dari memperkuat konektivitas dan kapasitas komputasi kawasan, membangun kompetensi sumber daya manusia digital, memperlancar perdagangan digital melalui standar bersama, menyelaraskan regulasi, mempercepat inovasi, hingga memperkuat akses terhadap permodalan.

Namun, di balik seluruh optimisme tersebut, Meutya juga mengingatkan berbagai risiko yang menyertai perkembangan AI.

Akses yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan sosial. Nilai data yang semakin tinggi menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap ancaman siber. Biaya untuk menciptakan penipuan digital semakin murah, sementara kejahatan siber tidak mengenal batas negara. Ia juga mengingatkan bahwa jika model-model AI global tidak memahami bahasa, budaya, dan nilai-nilai Asia Tenggara, maka kawasan ini berisiko kehilangan identitasnya sendiri. “Ini bukan alasan untuk memperlambat inovasi. Justru menjadi alasan untuk bertindak lebih cepat dan lebih terarah,” ujarnya.

Sebagai respons, Indonesia tengah menyusun peta jalan nasional AI dengan prinsip sovereign by design. Model yang ditawarkan kepada ASEAN bertumpu pada tiga kata kunci: berdaulat, interoperabel, dan terpercaya. Berdaulat berarti setiap negara tetap memiliki kendali atas data, komputasi, dan model AI sesuai aturan masing-masing. Interoperabel berarti adanya standar terbuka dan pengakuan bersama agar sistem lintas negara dapat saling terhubung.

Sementara terpercaya berarti penerapan perlindungan bersama yang selaras dengan prinsip tata kelola AI ASEAN. “Kepercayaan bukanlah penghambat kemajuan. Dalam era AI, kepercayaan justru menjadi fondasi yang memungkinkan adopsi dan investasi,” kata Meutya.

Menutup pidatonya, ia mengajak seluruh negara ASEAN untuk memanfaatkan momentum yang ada saat ini. “Kita tidak hanya harus bergerak cepat, tetapi juga bijaksana. Kita tidak hanya harus saling terhubung, tetapi juga menjadi kuat,” ujarnya. Indonesia, lanjut Meutya, siap bekerja sama dengan Singapura dan seluruh negara ASEAN untuk membangun masa depan digital yang benar-benar dimiliki oleh kawasan ini sendiri. Sebab, jendela peluang itu terbuka sekarang. Dan keputusan yang diambil hari ini akan menentukan apakah Asia Tenggara hanya menjadi pengguna teknologi global, atau tampil sebagai salah satu kekuatan yang membentuk masa depan ekonomi digital dunia.