(Business Lounge Journal – General Management)
Presiden Jokowi telah menyampaikan kepada media terkait keputusannya dalam memilih siapa saja yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, pada Kamis, 24 Oktober 2019. Dua hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi menjadi titik berat baginya memilih para menteri adalah kompetensi dan KPI. Kompetensi, karena inilah yang akan memampukan para menteri dapat menyelesaikan KPI yang dimiliki oleh Presiden Jokowi.
Mengapa Nadiem Makarim?
Presiden Jokowi menyadari bahwa bentangan Indonesia sangatlah besar. Lebih dari 300 ribu sekolah dengan lebih dari 50 juta pelajar tersebar di 17ribu pulau dan 514 kabupaten/kota. Sehingga tidaklah mudah mengelola sekolah, pelajar, serta tenaga pengajar yang begitu banyak. Sedangkan di sisi lain, dituntut standard yang sama untuk semua sekolah. Hal inilah yang ditetapkan Presiden Jokowi menjadi KPI Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju. Hal ini dapat dicapai dengan peluang dari teknologi yang bisa mempermudah dan membuat lompatan sehingga apa yang semula tidak mungkin menjadi mungkin.
Pak Jokowi pun menjelaskan bahwa saat ini kita berada pada era dirupsi, era yang sulit dihitung, era yang sulit dikalkulasi, penuh resiko, oleh sebab itu untuk menyongsong masa depan sangat diperlukan sebuah penguasaan data. Dalam hal ini, Nadiem Makarim dinilai memiliki pengalaman bagaimana mengorganisir sebuah data sehingga bisa memprediksi masa depan, memprediksi selera konsumen, memprediksi selera politik, bagaimana perilaku anak muda sekarang. Kemampuan untuk menguasai Internet of Thing, Artificial Intelligence, Big Data, dan beberapa hal lainnya, juga telah menjadi kelebihan menteri termuda ini. “Kita membutuhkan bukan sekedar tahu, tapi mengerti bagaimana mengimplementasikan inovasi inovasi yang ada. Berani, keluar dari kotak, berani out of the box, berani tidak rutinitas, berani tidak monoton, sehingga akan memunculkan lompatan-lompatan yang besar. Itu yang saya lihat,” demikian diucapkan Presiden Jokowi.
Mengapa Terawan Agus Putranto?
Dokter Terawan diyakini memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang Menteri Kesehatan, terkait latar belakangnya dalam mengelola RSPAD, sehingga beliau diyakini dapat mengelola anggaran, personalia, serta me-manage pendistribusian anggaran. Hal ini terkait kepada salah satu KPI yang diberikan Presiden Jokowi untuk anggaran kesehatan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Latar belakang berikutnya yang diyakini Presiden Jokowi adalah bagaimana dokter Terawan menjabat sebagai ketua dokter militer dunia. “Artinya pengalaman beliau, track record beliau tidak diragukan, termasuk pengalaman dalam mengahdapi bencana dan anacama-ancaman endemic,” demikian disampaikan Presiden Jokowi mengingat Indonesia berada pada posisi bencana ancaman endemic, ini juga yang menjadi salah satu KPI yang diberikan oleh Presiden Jokowi, terkait pencegahan yang mencakup penerapan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, olah raga yang sehat sehingga mencipakan masyarakat yang sehat.
Mengapa Tito Karnavian?
Pemilihan menteri dari kalangan militer bukanlah hal yang baru, sebab sebelumnya pernah terjadi. Sedangkan kompetensi yang dimiliki Tito terkait pengalamannya sebagai Kapolri, maka ia dinilai memiliki kemampuan berbicara hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian, toleransi, disertai kemampuan melakukan pendekatan yang lunak.
Sedangkan yang menjadi KPI Mendagri pada era pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua ini adalah menanggulangi radikalisme, intoleransi yang diyakini benar secara konkrit dapat dilakukan oleh kementerian agama. Sedangkan KPI lainnya termasuk perbaikan kualitas pelayanan haji.
Hal lainnya adalah bagaimana pengalaman dalam menjalin hubungan dengan kepala daerah juga dapat mendukung KPI yang diberikan kepada Mendagri terkait mendukung Cipta Lapangan Kerja, sehingga investasi di darerah dapat berlangsung. “Saya sampaikan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang publik di daerah-daerah agar bisa dikordinasikan dengan baik dengan kepala daerah yang ada sehingga tata kelola dalam layanan pada dunia usaha, tata kelola layanan dalam dunia bisnis, dalam investasi, itu benar-benar bisa ramah dan cepat sehingga kita harapkan penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan,” demikian disampaikan Presiden Jokowi. Presiden juga mengakui bahwa dalam 5 tahun kemarin banyak dunia usaha yang ingin berinvestasi baik lokal, nasional, dan internasional namun terkendala keamanan dan tertib sosial.
Ruth Berliana/VMN/BL/Managing Partner Human Capital Development