(Business Lounge – News & Insight) Pada Jumat (14/11) Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) mengabarkan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un berencana untuk mengirim utusan khusus ke Rusia demi untuk mendapatkan dukungan untuk menangkis resolusi PBB mengenai catatan hak asasi manusianya.
PBB memang sedang melakukan penyelidikan atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Korea Utara. Apa lagi Uni Eropa dan Jepang telah secara khusus memberikan laporannya. (Baca: Uni Eropa dan Jepang Laporkan Korut ke PBB). Berusaha untuk mempertahankan diri maka Korea Utara pun mencari dukungan.
Choe Ryong Hae-, salah seorang pembantu utama Kim, akan melakukan perjalanan ke Rusia “segera sebagai utusan khusus,” demikian dikata Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) seperti dilansir oleh AFP.
Majelis Umum PBB direncanakan akan mengadakan voting minggu depan untuk sebuah resolusi yang telah disusun oleh Uni Eropa dan Jepang mengenai catatan pelanggaran HAM yang dilakukan Korea Utara. Resolusi ini pun mengajukan pemimpin Korea Utara untuk dirujuk ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk kemungkinan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan.
Resolusi ini menyusul penyelidikan PBB yang komprehensif, berdasarkan kesaksian orang-orang buangan Korea Utara, yang merincikan jaringan yang luas dari kamp penjara dan mendokumentasikan berbagai kejahatan kemanusiaan. Korea Utara telah meluncurkan kampanye diplomatik untuk membatalkan resolusi tersebut dan bahkan menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk dilakukannya kunjungan oleh penyidik PBB jika rekomendasi untuk rujukan ke ICC dijatuhkan.
Resolusi itu mengacu pada temuan penyelidikan PBB yang mencatat bahwa adanya “alasan yang kuat untuk mempercayai bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pada tingkat tertinggi negara selama beberapa dekade.” Resolusi ini meminta Dewan Keamanan PBB untuk “mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin akuntabilitas,” termasuk rujukan untuk memungkinkan mengunjungi ICC yang bermarkas di Den Haag.
Tetapi beberapa pendapat mengatakan bahwa adanya kemungkinan resolusi akan diblokir oleh Tiongkok, yang adalah sekutu utama Korea Utara serta Rusia yang juga memiliki hak veto di PBB, demikian dilansir oleh AFP.
uthe/Journalist/VMN/BL
Editor: Ruth Berliana