(Business Lounge – World News) Senin, 9 Juni 2014 telah berlangsung debat capres dan cawapres yang membahas mengenai pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan negara hukum. Dibagi kedalam 6 sessi, debat ini dilangsungkan antara Prabowo/Hatta Rajasa dan Jokowi/Jusuf Kalla. Berikut beberapa uraian dari pemaparan masing-masing pasangan.
Prabowo-Hatta
Pasangan dengan nomer urut satu ini menjelaskan agenda terpenting, paling utama dan menjadi unggulan untuk dilaksanakan, yaitu komitmen untuk bekerja sekeras tenaga untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi, menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia juga menghapuskan diskriminasi, menegakkan hukum dan pengakuan hak asasi manusia.
Hal lainnya yang akan menjadi perhatian bagi Prabowo-Hatta adalah peningkatan kesejahteraan para aparat pemerintahan termasuk pemda dan menteri guna menutup kebocoran yang mengakibatkan penggunakan APBD untuk kepentingan pribadi. Prabowo-Hatta juga menyinggung sumber alam Indonesia yang banyak mengalir ke luar negeri. Dalam sessi ini, Prabowo juga banyak mengungkapkan kesetujuannya dengan beberapa hal yang telah dipaparkan Jokowi-JK seperti recruitment dengan sistem terbuka serta e-government.
Untuk biaya pelaksanaan demokrasi di Indonesia terhitung masih sangat mahal sehingga menjadi penyebab perilaku koruptif, Prabowo menegaskan bahwa partai pendukungnya untuk tidak merongrong dikemudian hari. Untuk memenuhi ongkos politik maka masyarakat yang harus menyumbang kepada partainya. Anggota partai harus berkorban untuk partainya.
Sedangkan ketika ditanyakan mengenai penyelesaian HAM masa lalu dan mempertahankan pelaksanaan HAM pada masa yang akan datang, Prabowo mengatakan bahwa pelaksanaan tugas sebagai prajurit yang menilai adalah atasan. Prabowo pun mengatakan bahwa ia bertanggung jawab dan hati nuraninya bersih serta pembela HAM yang paling keras. Untuk itu ia mempersilakan JK untuk bertanya kepada atasan Prabowo pada waktu itu.
Jokowi-JK
Dengan kompak pasangan ini menguraikan secara sederhana dan dengan contoh-contoh konkrit sehigga dapat dengan mudah dipahami oleh siapapun. Demokrasi dengan sederhana diuraikan tindakan mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Itulah sebabnya Jokowi-JK melakukan blusukan untuk mendengar suara rakyat dan melakukan dialog, contoh konkrit adalah penyelesaian Tanah Abang dan Waduk Pluit yang diselesaikan dengan dialog. Jokowi-JK menekankan kepada pembangunan sistem seperti e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online dan IMB online. Pola recruitment dengan seleksi dan promosi terbuka, bukan karena kedekatan, bukan karena senang tidak senang. JK menambahkan kepastian hukum tercipta dengan adanya ketauladanan. Pemimpinlah yang harus melakukan hukum terebih dahulu. Langkah konkristnya dengan memperkuat KPK, disiplin, staff dan anggarannya begitu juga dengan polisi dan jaksa.
Jokowi-JK menekankan akan melanjutkan apa yang baik yang telah berlangsung namun tetap memasukkan unsur ideologi serta prinsip-prinsip yang harus tetap dijunjung tinggi. JK menyinggung pertumbuhan GDP kita yang menurun yang seharusnya dianalisa untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik lagi. Perencanaan itu penting tetapi yang paling penting juga adalah pelaksanaannya dan pengawasannya yang selama ini masih sangat lemah.
Untuk biaya pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dapat memicu perilaku koruptif, Jokowi-JK sudah mengantisipasinya dengan menggunakan pembiayaan dari rakyat melalui sumbangan rakyat yang akan diaudit oleh lembaga yang kredibel sehingga tidak dapat ditekan oleh siapa pun juga. Jokowi-JK yang bukan ketua partai namun dicalonkan sebagai presiden dan wakil membuktikan adanya rekam jejak dan prestasi. Mereka berharap hal ini membawa perubahan bagi demokrasi di Indonesia. Koalisi yang ramping tidak perlu banyak parpol yang penting bekerja mengedepankan kepentingan rakyat bukan membagi menteri, membagi kursi.
Pada sessi saling bertanya antar pasangan capres-cawapres, Jokowi memaparkan bahwa pemilihan langsung kepala daerah dan gubernur dilaksanakan dengan serentak untuk mengurangi biaya. Untuk pemekaran daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangan potensi ekonomi daerah itu untuk mandiri, luas wilayah, jumlah penduduk. Apabila sudah dimekarkan tidak mandiri dan hanya membebankan maka dapat ditarik kembali. Jawaban ini didukung oleh Hatta walaupun sebagai saingan dari Jokowi.
Acara debat ini pun diakhiri dengan masing-masing pasangan kembali lagi menekankan point-point penting untuk meyakinkan rakyat Indonesia. Jokowi mengakhirinya dengan berterimakasih kepada seluruh rakyat Indonesia, ibunda Jokowi, Iriana Widodo, Mufida Yusuf Kalla serta semua anak-anak kedua belah pihak yang telah mendukung. Jokowi pun sempat berseloroh dengan mengatakan kepastian hukum adalah yang utama kalau Presiden nomer dua yang langsung disambut meriah oleh semua pendukungnya.
Uthe/journalist/VMN/BL
Editor: Ruth Berliana
Image: Antara