(Business Lounge – Finance) – Pemerintah Indonesia mulai fokus untuk membangun sektor infrastruktur di kawasan timur Indonesia sebagai langkah untuk menjawab keinginan para investor terhadap perbaikan sektor infrastruktur dalam negeri. Pemerintah sendiri menyadari bahwa untuk mencapai keseimbangan pembangunan di seluruh negeri, dibutuhkan keseimbangan infrastruktur.
Di kawasan timur Indonesia memang kondisi infrastrukturnya tidak sebaik di kawasan barat, terutama pulau Jawa. Deputi Menteri PU Achmad Hermanto Dardak menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa pemerintah harus menyeimbangkan pembangunan infratruktur ke kawasan-kawasan yang belum memiliki infrasruktur memadai. Dardak sendiri menjabarkan rencana Kementerian PU untuk membangun jalan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Indonesia harus mengalihkan sebagian anggaran yang biasanya digunakan untuk subsidi ke program-program pengembangan sosial dan infrastruktur apabila ingin memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, menarik investor dan menurunkan kemiskinan, demikian pendapat dari Bank Dunia. Pertumbuhan ekonomi yang makin cepat menuntut peningkatan kapasitas jalan dan pelabuhan agar distribusi barang dan jasa antarpulau bisa lebih cepat dan terjangkau.
Pengeluaran untuk infrastruktur di Indonesia justru mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 4% dari GDP dibandingkan angka 8%-an di tahun 1995 dan 1996. Pemerintah Indonesia telah berencana untuk menginvestasikan 3,000 triliun rupiah (309 miliar dolar) hingga akhir tahun 2014 untuk pengembangan sektor infratruktur, fasilitas manufaktur dan proyek-proyek seperti bendungan sebagai bagian dari rencana pembangunan 2011 – 2025.
Fokus Anggaran Harus Diperbaiki
Seperti yang kita maklumi, APBN Indonesia saat ini masih didominasi oleh beberapa pos yang tidak memberikan nilai tambah, contohnya adalah pengeluaran subsidi. Meskipun saat ini pengeluaran modal cukup mengalami peningkatan, akan tetapi pengeluaran untuk subsidi, terutama subsidi BBM, masih sangat tinggi. Bank Dunia berpendapat bahwa kebijakan fiskal Indonesia masih bisa diperbaiki prioritasnya. Saat ini, menurut lembaga dunia tersebut, kelemahan kebijakan fiskal Indonesia adalah mengenai kualitas dan efisiensi pengeluaran.
Bank Dunia juga mencatatkan bahwa kelambanan realisasi anggaran menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan penundaan pembangunan sektor infrastruktur. Kementerian PU, salah satu lembaga dengan pengeluaran terbesar, hingga tanggal 13 Desember lalu baru merealisasikan pengeluaran sebanyak 77% dari budget tahunannya sebesar 75 triliun rupiah. Hingga akhir tahun mendatang lembaga ini diperkirakan baru bisa merealisasikan anggaran mencapai 92%.
Beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah revisi anggaran yang berbelit-belit, penundaan akibat birokrasi dan permasalahan akuisisi lahan yang bisa sangat lama. Kondisi ini harus dibenahi apabila Indonesia ingin tetap sukses mempertahankan kesinambungan pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu yang paling tinggi di Asia.
Indonesia juga harus mempersiapkan infrastruktur demi kesiapannya untuk menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan secara otomatis mengangkat hambatan-hambatan perdagangan antar negara ASEAN di akhir tahun 2015 mendatang.
(Ika Akbarwati/IC/BL)