(Busines Lounge – World News) Dalam kampanyenya, Jokowi-JK mengusung Ekonomi Berdikari sebagai visi utamanya. Berdikari berarti berdiri di atas kaki sendiri. Hal ini mencerminkan suatu kedewasaan dari bangsa kita yang sudah saatnya untuk dapat membangun perekonomian yang tidak bergantung kepada bangsa lain. Lalu dari manakah pembangunan tersebut dapat dimulai? Apakah dari kota ke desa? Dari pemerintah ke masyarakat? Atau sebaliknya.
Ekonomi Berdikari pada Masa Soekarno
Ternyata ekonomi berdikari ini pun menjadi suatu topik pidato Presiden RI I, Soekarno di depan Sidang Umum ke-IV MPRS pada tanggal 22 Juni 1966. Bahwa Indonesia harus berdikari di bidang ekonomi. Kala itu, Soekarno mengemukakan bahwa dalam keadaan perekonomian bagaimanapun sulitnya, kita tidak melepaskan jiwa “self-reliance” yaitu jiwa percaya kepada kekuatan-diri-sendiri, jiwa self-help atau jiwa berdikari. Soekarno juga menambahkan bahwa berdikari tidak berarti mengurangi, melainkan memperluas kerjasama internasional, terutama antara semua negara yang baru merdeka seperti Indonesia kala itu. Namun Berdikari menolak adanya ketergantungan kepada imperialis, kerja sama yang tidak sama-derajat dan yang tidak saling menguntungkan.
Pembangunan Pasar Tradisional
Jokowi-JK memaparkan program-programnya untuk mewujudkan ekonomi berdikari ini dengan pembangunan pasar tradisional serta memberikan ruang untuk para pedagang kaki lima. Sesederhana itukah? Ya, Jokowi memang terkenal dengan pemikirannya yang sederhana dan merakyat namun tidak jarang tepat kepada sasaran.
Mengapa pasar tradisional? Mengapa pedagang kaki lima?
Tidak dapat dipungkiri menjamurnya supermarket kerap kali mematikan pasar tradisional. Hal ini bahkan sudah mulai merambah ke kota-kota kecil. Orang senang berbelanja di supermarket karena konsep perkotaan yang ditawarkan. Elit, bersih, sekaligus bisa cuci mata demikian banyak orang berpendapat. Bagaimana dengan pasar tradisional? Orang enggan pergi kesana, malas berbecek ria, ataupun masih harus tawar menawar harga yang enggan dilakukan banyak orang. Tetapi apakah kualitas barang-barang di pasar tradisional kalah dengan barang-barang di supermarket? Salah besar jika berpendapat demikian. Buah-buahan di pasar Puri jauh lebih menarik dibandingkan dengan beberapa supermarket lainnya.
Lalu bagaimana caranya agar pasar tradisional dapat bersaing dengan banyaknya supermarket? Pemerintah memang harus jeli untuk dapat menengahi hal ini.
Di mana para petani dapat menjual hasil pertaniannya? Di mana para nelayan dapat menjual hasil tangkapannya? Di mana para pengrajin tempe dan tahu dapat menjual hasil olahannya? Ya, ke pasar tradisional. Tetapi siapa yang mau pergi ke sana? Sementara di pasarlah uang akan berputar dengan begitu cepat.
Jokowi-JK menawarkan konsep pasar tradisional yang berbeda. Pasar yang tidak becek, pasar yang bersih. Pasar yang memiliki zoning sehingga memudahkan orang untuk berbelanja. Dengan konsep pasar tradisional yang berbeda, maka diharapkan mereka yang bermobil dan yang berdompet tebal tidak akan merasa enggan pergi kesana. Dampaknya, para pedagang kecil pun akan memiliki perekonomian yang meningkat.
Tidak Ada Perencanaan Bagi Pedagang Kaki Lima
Jokowi dalam debat capres kemarin (15/6) mengatakan bahwa hampir semua kota tidak memiliki perencanaan untuk mengakomodir para pedagang kaki lima. Pengangguran demikian sebenarnya mereka dapat dikategorikan. Benar juga. Tetap tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah mereka cukup banyak dan telah mengisi kota-kota yang ada di Indonesia ini. Tidak perlu susah mencarinya, mereka telah memiliki kavling di jembatan-jembatan penyeberangan, trotoar-trotoar bahkan persimpangan jalan. Jika Kamtib datang mereka akan segera mengepak barang dagangannya untuk segera berlalu. Tetapi mereka akan kembali lagi menempati kavlingnya bila kondisi sudah aman. Mereka adalah warga Indonesia yang juga membutuhkan hidup serta secara tidak langsung akan berdampak kepada perekonomian bangsa kita.
Jokowi-JK mencoba untuk menangani para pedagang kaki lima ini dengan memberikan ruang bagi mereka sehingga perekonomian mereka pun akan semakin meningkat.
Mengatasi Kemiskinan yang Semakin Meningkat
Jokowi beranggapan bahwa yang terbaik bukanlah menyediakan anggaran bagi rakyat miskin tetapi membangun system sehingga dapat dipastikan kemana anggaran yang telah ditetapkan itu akan bermuara, yaitu melalui adanya system Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat. Masalah kesehatan dan pendidikan sudah menjadi masalah bagi banyak masyarakat kecil.
Selain itu investasi pun tidak lagi diutamakan pada pulau Jawa dan Sumatera, melainkan dialihkan ke daerah-daerah yang memiliki angka kemisikinan yang tinggi. Hal ini tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
Dalam hal meningkatkan upah, Jokowi telah menaikkan 44% UMR setelah 5 tahun tidak ada kenaikan significant.
Jokowi pun menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai lebih dari 7% yaitu dengan terciptanya system investasi dan regulasi yang terbuka dan mendukung para investor lokal untuk berinvestasi. Selain itu kesempatan untuk melakukan eksport dibuka sebesar-besarnya bagi industry perumahan. Diberikan ruang untuk memasarkannya. Hal ini akan menambah pee r bagi para duta besar untuk tidak hanya tahu berdiplomasi tetapi juga menjadi marketing bagi Negara kita yang akan memasarkan produk-produk bangsa kita.
Pemberdayaan Masayarakat Kecil
Dengan demikian, ekonomi berdikari bagi bangsa Indonesia dewasa ini adalah bagaimana dapat mencapai swasembada dengan memberdayakan kekuatan yang ada. Sampai hari ini masyarakat kecil merupakan suatu kekuatan tersimpan yang belum diberdayakan secara maksimal. Padahal sebagaian besar rakyat Indonesia masaih ada pada level ini. Karena itu, pemberdayaan masyarakat kecil yang dilibatkan di dalam pembangunan perekonomian dapat menjadi suatu langkah efektif di dalam mencapai perekonomian bangsa yang berdikari.
Uthe/ Journalist/VMN/BL
Editor: Ruth Berliana
Image : wikipedia