(Business Lounge – Strategic Management) Tata kelola perusahaan dan etika bisnis merupakan pilar utama dalam keberlangsungan dan keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi. Dalam buku Strategic Management karya Frank T. Rothaermel, pembahasan mengenai tata kelola perusahaan (corporate governance) dan etika bisnis ditekankan sebagai kerangka yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Tata kelola yang baik dan penerapan nilai-nilai etis tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja finansial. Lebih dari itu, tata kelola dan etika bisnis membentuk fondasi budaya perusahaan yang akan bertahan melampaui kepemimpinan individual atau tren industri sesaat.
Tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai sistem relasi dan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa kepentingan manajemen selaras dengan kepentingan pemilik modal atau pemegang saham. Dalam kerangka ini, dewan direksi memainkan peran kunci sebagai jembatan antara pemegang saham dan manajemen. Mereka bertanggung jawab dalam pengawasan strategi, evaluasi kinerja eksekutif, dan pengambilan keputusan strategis yang penting. Peran mereka semakin penting di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam bisnis.
Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diakomodasi melalui Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman ini menekankan lima prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Implementasi prinsip-prinsip ini menjadi acuan penting, terutama bagi perusahaan terbuka dan BUMN, guna menciptakan perusahaan yang dikelola secara sehat, efisien, dan berintegritas, serta memiliki daya saing jangka panjang di tingkat nasional dan global. Di Indonesia, perusahaan yang menerapkan prinsip ini secara konsisten akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari investor dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas mengharuskan manajemen bertanggung jawab atas tindakan dan hasilnya. Transparansi mendorong keterbukaan dalam pelaporan keuangan dan non-keuangan. Sementara itu, independensi dan fairness memastikan bahwa tidak ada dominasi dari pihak tertentu dalam pengambilan keputusan strategis, terutama di lingkungan bisnis yang sangat dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dan kepentingan politik.
Rothaermel juga menyoroti pentingnya struktur tata kelola yang seimbang. Salah satu mekanisme penting adalah pemisahan peran antara CEO dan ketua dewan direksi untuk mencegah akumulasi kekuasaan. Selain itu, keberadaan direktur independen, komite audit, dan sistem kompensasi yang mengaitkan imbalan dengan kinerja jangka panjang sangat dianjurkan untuk memperkuat efektivitas dewan. Ketika tata kelola lemah, perusahaan rentan mengalami penyimpangan arah strategis, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan sumber daya yang berdampak sistemik.
Etika bisnis berjalan seiring dengan tata kelola yang baik. Etika mencerminkan nilai-nilai moral yang memandu perilaku organisasi dan individu dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks strategis, etika menjadi dasar dalam membangun budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang mengintegrasikan etika dalam strategi bisnisnya cenderung memiliki loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, reputasi merek yang kuat, dan hubungan jangka panjang yang sehat dengan mitra serta komunitas sekitar. Etika bisnis juga mencerminkan nilai keberlanjutan, yang mendorong perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat luas.
Isu-isu etika sering muncul dalam bentuk konflik kepentingan, pelaporan informasi yang menyesatkan, eksploitasi tenaga kerja, atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan kode etik yang jelas, menyediakan pelatihan etika, dan menciptakan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang melindungi pelapor dari tindakan balasan. Penerapan kode etik harus didukung oleh kepemimpinan etis (ethical leadership) yang ditunjukkan oleh contoh nyata dari para pemimpin puncak. Kepemimpinan yang tidak hanya berbicara tentang nilai, tetapi juga menjalankannya, menjadi magnet budaya positif yang meresap ke seluruh lini organisasi.
Contoh krisis tata kelola dan etika yang terkenal seperti skandal Enron, Volkswagen emissions scandal, dan kasus Wells Fargo menunjukkan bahwa kegagalan dalam aspek ini dapat menyebabkan kerugian finansial besar dan kehancuran reputasi. Di sisi lain, perusahaan seperti Patagonia dan Unilever dikenal luas karena mengintegrasikan prinsip etika dan keberlanjutan dalam setiap aspek bisnis mereka. Komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi bagian dari strategi dan daya tarik merek.
Krisis-krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 turut memperkuat pentingnya penerapan tata kelola dan etika bisnis. PT Indofarma Tbk, misalnya, tersandung kasus manipulasi laporan keuangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan kelemahan dalam pengawasan internal dan akuntabilitas keuangan. Di sektor teknologi keuangan, PT Investree Radhika Jaya mengalami tekanan akibat kurangnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik layanan P2P lending, sehingga memicu sorotan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, PT Garuda Indonesia kembali diterpa isu terkait konflik internal dan skandal penyelundupan, yang menunjukkan bahwa integritas manajerial dan akuntabilitas publik masih menjadi tantangan besar. Kasus-kasus ini mencerminkan pentingnya sistem pengawasan yang kuat, budaya integritas, serta tanggung jawab strategis terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, dan publik luas. Dalam konteks global yang saling terhubung dan disorot secara cepat melalui media sosial dan platform digital, kegagalan etika bukan lagi masalah internal—ia segera menjadi isu reputasi yang mengancam eksistensi bisnis.
Penerapan tata kelola yang baik dan etika bisnis tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis di era globalisasi dan keterbukaan informasi. Konsumen dan investor kini lebih sadar terhadap isu keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan transparansi. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun sistem tata kelola dan budaya etika yang kuat sebagai fondasi kepercayaan dan keunggulan bersaing. Banyak lembaga pemeringkat dan lembaga pembiayaan global kini juga menilai kinerja ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagai bagian penting dari evaluasi bisnis, yang menandai pergeseran bahwa etika dan tata kelola bukan pelengkap, melainkan pusat pertimbangan strategis.
Tata kelola perusahaan dan etika bisnis tidak bisa dipisahkan dari strategi perusahaan. Keduanya merupakan komponen esensial yang menentukan arah, keberlanjutan, dan legitimasi organisasi. Perusahaan yang mampu menyeimbangkan pencapaian keuntungan dengan kepatuhan terhadap prinsip etika dan tata kelola yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Dalam jangka panjang, investasi pada tata kelola dan budaya etika akan memberikan imbal balik bukan hanya dalam bentuk laba, tetapi juga stabilitas, ketahanan, dan kepercayaan publik yang sulit dibeli dengan iklan atau promosi.