(Business Lounge – News & Insight) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) dalam keterangannya kepada BBC mengatakan 160 anggotanya telah gagal untuk menyepakati sebuah pakta pabean global yang disusun dalam pertemuan di Bali Desember lalu.
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan semula diharapkan akan mengefisienkan prosedur kepabeanan global, dan harus diselesaikan pada hari Kamis lalu (31/7). Namun hal ini belum berhasil dicapai disebabkan adanya perselisihan, termasuk adanya tuntutan India untuk konsesi pada penimbunan makanan.
Gagal Mencapai Kesepakatan
Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo sebagaimana dilansir oleh BBC mengatakan bahwa WTO belum mampu menemukan solusi yang akan memungkinkan organisasi ini dapat menjembatani kesenjangan yang ada. Azevedo meminta agar semua anggota WTO dapat mengintropeksi diri sehubungan dengan akan adanya dampak dari ketidaksepakatan ini.
Duta besar AS untuk WTO, Michael Punke, mengatakan bahwa kegagalan untuk menyetujui kesepakatan telah menempatkan organisasi perdagangan ini dalam sebuah area yang sangat tidak pasti. Sebelumnya WTO diperkirakan akan berhasil mencapai perjanjian komprehensif pertamanya ini sejak didirikan pada tahun 1995. Namun India memveto proposal pada tahap akhir, menuntut konsesi yang lebih besar atas subsidi pertanian dan stok pertanian.
Paket Bali
WTO telah bersidang pada 3-7 Desember tahun lalu dan menghasilkan sebuah perjanjian dagang yang kemudian dikenal dengan Paket Bali yang bertujuan melonggarkan batasan perdagangan global. Paket ini adalah bagian dari Putaran Pembangunan Doha yang dimulai tahun 2001. Sebelumnya muncul perkiraan dari Peterson Institute for International Economics yang mengatakan jika perjanjian ini benar-benar diterapkan maka aktivitas ekonomi global akan mencapai US$1 triliun. Selain itu jumlah lapangan pekerjaan akan naik menjadi 21 juta, dan biaya perdagangan internasional turun 10–15%.
Paket Bali terdiri dari sepuluh keputusan terpisah konferensi menteri yang mengatur Perjanjian Bantuan Dagang, keamanan pangan di negara berkembang, kapas serta perlakuan untuk negara berkembang.
Paket ini meliputi penurunan tarif impor dan subsidi pertanian, sehingga negara-negara berkembang akan dengan mudah bersaing dengan negara-negara maju di pasar global. Selain itu negara maju juga akan menghapus batasan impor produk pertanian dari negara berkembang dan tidak lagi membebankan tarif terhadap jumlah produk pertanian yang melebihi batasan impor, tetapi masih dibolehkan melakukan impor hasil tani tanpa batas. Target penting lainnya adalah reformasi birokrasi dan formalitas bea cukai untuk membantu kemudahan perdagangan.
Tuntutan India
Sebelum tercapai sebuah kesepakatan pada akhir konferensi tahun lalu, negosiasi ini nyaris gagal. India menuntut agar negaranya dibolehkan memperpanjang subsidi pertanian domestik sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal ini mendapatkan tantangan dari AS. Selain itu Kuba, Bolivia, Nikaragua, dan Venezuela keberatan atas penghapusan pasal terkait embargo AS terhadap Kuba. Akhirnya, India dan AS menyetujui bahwa solusi permanen terhadap subsidi India akan diputuskan pada perundingan terpisah empat tahun lagi, sementara Kuba setuju negaranya tidak akan memveto perjanjian ini.
Meski negosiasi bertujuan menghasilkan perjanjian universal dan multilateral tanpa pengecualian tetapi India telah berhasil mengajukan pengecualian terhadap program subsidi pertaniannya dengan mengancam akan menjegal perundingan ini.
Kamis (31/8) India mengulangi kembali apa yang hampir terjadi tahun lalu dengan menveto kesepakatan yang telah ada. Memutuhkan waktu kembali untuk dapat membahas kesepakatan ini.
uthe/Journalist/VMN/BL