(Business Lounge – Tax) Ada begitu banyak timbul pertanyaan bagi perusahaan yang belum PKP. Bagaimana jika terjadi perusahaan yang belum PKP mendapat order harus membuat faktur pajak,sementara perusahaan tersebut membeli barang tidak dikenakan PPN,nah apakah perusahaan ini harus menjadi PKP terlebih dahulu?
Bagi perusahaan yang mau PKP itu tergantung dari perusahaan karena tidak menjadi keharusan bagi perusahaan.Tetapi apabila perusahaan tersebut belum PKP maka perusahaan tersebut tidak dapat membuat faktur pajak,untuk pembeli yang tidak kena PPN dan dia sudah PKP tidak ada masalah berarti perusahaan tersebut tidak ada ppn masukannya.
Disini saya menjelaskan perbedaan antara PKP dan non PKP :
Perusahaan yang PKP
a. Pengusaha yang telah wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha Kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak seperti tersebut diatas berkewajiban untuk :
1) Melaporkan usahanya (mendaftarkan perusahaannya) untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
2) Memungut PPN/PPn BM yang terutang.
3) Menyetor PPN/PPnBM yang terutang (yang kurang dibayar)
4) Melaporkan PPN/PPn BM yang terutang (menyampaikan SPT Masa PPN/PPn BM).
b. Pengusaha kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi boleh memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Dengan demikian, atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan PPN, kecuali jika Pengusaha Kecil tersebut memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
c. Apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku, pNeredaran bruto (omzet) Pengusaha telah melewati batasan Pengusaha Kecil, Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.
d. Apabila dalam satu tahun buku peredaran bruto Pengusaha Kena Pajak tidak melebihi batasan Pengusaha kecil, maka Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Hak PKP
a. Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP
b. Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN
Non PKP
Non PKP tidak boleh menkreditkan Pajak Masukkan yang diterima atas Perolehan BKP/JKP.
Lena Yong/Praktisi dan Kontributor Business Lounge
Editor: Iin Caratri
Artkel lainnya:
Perencanaan Pajak Bagi Individual
PPN Dan PKP Yang Gagal Berproduksi
Komponen Pajak Dari Bisnis Properti