(Business Lounge – Business Today) – Google Inc hari Selasa kemarin meminta izin kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk membeberkan sejumlah data yang sebelumnya bersifat rahasia. Google ingin mengumumkan jumlah dan cakupan permohonan rahasia dari pihak berwenang, termasuk Badan Keamanan Nasional AS (NSA), yang meminta data pengguna.
- Akhir pekan lalu, pemerintah AS mengakui lembaga pemerintah telah mengirimkan permohonan rahasia terkait aktivitas pengguna kepada perusahaan konten Internet, sesuai dengan Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing atau FISA.
Dalam surat yang ditandatangani direktur hukum Google David Drummond, perusahaan itu meminta izin untuk menerbitkan laporan mengenai permohonan rahasia tersebut. Google beralasan, pemerintah sudah berbicara secara terbuka mengenai permohonan semacam itu.
Secara spesifik, Drummond berkata Google berniat menerbitkan permohonan FISA sebagai bagian dari “laporan transparansi” yang terbit secara rutin dua kali setahun. Dalam laporan ini, Google mencantumkan jumlah permohonan data pengguna yang mereka terima dari aparat pemerintah di berbagai belahan dunia.
Menurut Drummond, permohonan FISA itu akan diterbitkan sebagai bagian dari “jumlah keseluruhan” permintaan data pengguna terkait keamanan nasional. Google akan menerbitkan “jumlah [permohonan] yang kami terima” dan “cakupan” permohonannya, termasuk jumlah akun yang diminta dan jenis informasi yang diinginkan.
Dalam surat itu, Drummond membantah “dugaan pers bahwa kepatuhan kami terhadap permohonan [FISA] membuat pemerintah AS mendapat akses tak terbatas terhadap data pengguna kami.” Dugaan itu sama sekali tak benar, tegasnya. Menurut Drummond, spekulasi semacam itu berakar dari perintah untuk merahasiakan permohonan FISA.
Pekan lalu, surat kabar Washington Post dan Guardian memuat artikel berdasarkan dokumen rahasia NSA yang menyiratkan pemerintah AS mendapat “akses langsung” terhadap server Google, Yahoo Inc, Microsoft Corp, Facebook Inc, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut membantah keberadaan akses semacam itu. Mereka menandaskan hanya mematuhi permintaan informasi dari pihak berwenang.
Google belakangan ini menjadi pelopor di kalangan perusahaan internet dengan menerbitkan laporan mendalam mengenai permohonan informasi pengguna dari pemerintah, kata beberapa advokat pakar privasi. Google menerbitkan “laporan transparansi” yang merunut jumlah permintaan per negara. Perusahaan Internet besar lain, seperti Microsoft dan Twitter Inc, kini mulai mengikuti langkah Google.
Sebelumnya, Google menyatakan jumlah keseluruhan “permintaan data pengguna” dari pihak berwenang di berbagai belahan dunia melonjak menjadi di atas 42 ribu per tahun pada 2012. Sedangkan pada 2010, mereka mendapat sekitar 27.600 permohonan. Google menyatakan mereka menyerahkan “sejumlah data” kepada pihak berwenang dalam kira-kira 90% dari total kasus.
Sumber : Wall Street Journal