(Business Lounge – News & Insight) Tiongkok dan 20 negara lainnya, telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk membangun Bank Investasi Infrastruktur Asia sebagai penyeimbang bank pembangunan internasional milik Barat. Para penandatangan menempatkan nama mereka ke Memorandum of Understanding (MoU) untuk membangun Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada upacara di Balai Agung Rakyat di Beijing.
Ke-20 negara tersebut itu adalah India, Singapore, Vietnam, Philippines, Mongolia, Laos, Cambodia, Oman, Uzbekistan, Thailand, Sri Lanka, Qatar, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Brunei, Kazakhstan, Kuwait, Malaysia and Myanmar.
Lembaga, yang perkembangannya didorong oleh Tiongkok ini, akan berbasis di Beijing menurut kantor berita resmi Xinhua, dan diharapkan memiliki modal awal sebesar US $ 50 miliar. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi permintaan daerah berkembang untuk sector transportasi, bendungan, pelabuhan dan fasilitas lainnya, demikian seperti dirilis oleh AFP.
Setelah upacara penandatanganan, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan, “Di Tiongkok kami memiliki pepatah rakyat yang berbunyi jika Anda ingin menjadi kaya, pertam-tama bangunlah jalan. Saya percaya hal ini jelas mendeskripsikan tentang pentingnya infrastruktur untuk pembangunan ekonomi.”
Kebangkitan Tiongkok menjadi ekonomi terbesar kedua dunia telah disertai dengan keinginan untuk memainkan peranan yang lebih besar lagi di organisasi internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB, yang telah didominasi oleh Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Tapi selain Tiongkok, di antara 10 ekonomi terbesar di Asia hanya India dan Singapura yang menandatangani nota AIIB, sedangkan Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia tidak hadir.
Tiongkok menyatakan bahwa AIIB ini terbuka untuk lebih banyak lagi negara yang akan bergabung. Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, Hua Chunying mengatakan bahwa pihak Tiongkok terus menjalin komunikasi dengan AS, Jepang, Indonesia, dan negara-negara lain. Tiongkok pun menyatakan akan menyambut partisipasi negara-negara lain.
Xi juga mengatakan bahwa untuk AIIB, operasionalnya perlu mengikuti aturan dan prosedur multilateral. Selain itu juga sangat penting untuk belajar dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, serta lembaga-lembaga pembangunan multilateral lainnya.
Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan pada Juli lalu bahwa perkiraan untuk kebutuhan infrastruktur di negara-negara berkembang setidaknya US $ 1 triliun (12,000 triliun rupiah) per tahun, jauh melampaui kapasitas yang saat ini ada di lembaga investasi swasta. Kim berharap bahwa kebutuhan investasi baru dalam infrastruktur besar ini dapat diakomodir dengan adanya kerja sama.
uthe/Journalist/VMN/BL
Editor: Ruth Berliana