(Business Lounge Journal – News and Insight)
Amerika Serikat (AS) semakin memperkuat hubungan dengan negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik, tidak hanya dalam bidang keamanan tetapi juga ekonomi. Dalam briefing media yang digelar Asia Pacific Media Hub, Deputy Assistant Secretary of State Matt Murray menjelaskan bahwa kunjungan Deputy Secretary of State Christopher Landau ke Palau, Federated States of Micronesia (FSM), Solomon Islands, dan Kiribati pada 31 Agustus hingga 11 September menunjukkan komitmen AS untuk memperkuat hubungan dengan kawasan tersebut. Di Pacific Islands Forum (PIF) di Palau, AS mengumumkan dukungan lebih dari US$150 juta untuk berbagai kebutuhan, termasuk ketahanan energi, infrastruktur penting, teknologi digital, kerja sama perdagangan, keamanan maritim, serta kerja sama ilmiah dan teknis.
Dari Bantuan ke Perdagangan dan Investasi
Salah satu pesan utama AS dalam kunjungan tersebut adalah perubahan pendekatan ekonomi terhadap negara-negara Pasifik. Washington ingin memperkuat hubungan komersial dengan mendorong pertumbuhan yang dipimpin sektor swasta. Murray mengatakan AS akan mendorong perdagangan dibandingkan bantuan dan mulai mengarahkan kembali program bantuan luar negerinya untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta di kawasan Pasifik. Salah satu contohnya adalah kerja sama AS dengan Australia, Jepang, New Zealand, dan Taiwan untuk memastikan seluruh negara anggota PIF terhubung dengan jaringan kabel bawah laut yang terpercaya. AS juga terus mendukung South Pacific Tuna Treaty yang selama hampir empat dekade telah membantu mendukung lapangan kerja dan mata pencaharian masyarakat Amerika maupun negara-negara kepulauan Pasifik. Pada Februari 2026, AS juga menggelar Pacific Islands Trade and Investment Summit di Honolulu yang mempertemukan lebih dari 80 perusahaan Amerika dengan para pemimpin pemerintahan negara-negara Pasifik untuk membahas peluang kerja sama dan bisnis. Setelah pertemuan tersebut, sejumlah pembicaraan bisnis mulai bergerak, termasuk dengan perusahaan geothermal AS di Vanuatu dan Tonga, investasi pada kabel bawah laut, serta pengembangan konektivitas internet satelit di Papua New Guinea. Melihat besarnya minat dari negara-negara Pasifik, AS bahkan berencana menggelar Pacific Investment Summit kedua pada awal 2027.
Energi dan Keamanan Maritim Jadi Prioritas
Selain perdagangan dan investasi, energi menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak bagi negara-negara Pasifik. Murray mengatakan banyak negara di kawasan tersebut menghadapi dampak kenaikan biaya energi terhadap anggaran nasional, sementara kapasitas penyimpanan bahan bakar dan kestabilan jaringan listrik juga masih menjadi tantangan. Untuk itu, AS berencana menyediakan US$60 juta untuk membantu negara-negara Pasifik menghadapi dampak krisis energi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dukungan tersebut antara lain diarahkan untuk mengatasi tekanan anggaran, meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan bakar, dan menjaga kestabilan jaringan listrik. Di Tonga, AS juga merencanakan studi kelayakan untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan, kapasitas penyimpanan bahan bakar, infrastruktur pipa, serta sistem regulasi. Di sisi lain, AS memperkuat kerja sama keamanan maritim untuk menghadapi perdagangan narkoba, meningkatkan pemantauan wilayah laut, dan memberantas illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. Washington mengumumkan proyek regional senilai US$17 juta untuk membantu negara-negara Pasifik memperbarui hukum dan kebijakan terkait IUU fishing, mengembangkan pelatihan, serta menggunakan teknologi baru. Dalam kunjungannya, Landau juga didampingi oleh Komandan US Coast Guard Admiral Kevin Lunday, menunjukkan bahwa keamanan maritim menjadi bagian penting dari keterlibatan AS di kawasan.
China Jadi Tantangan, Indonesia Perlu Memperhatikan
Penguatan hubungan AS dengan negara-negara Pasifik berlangsung di tengah meningkatnya perhatian Washington terhadap aktivitas China di kawasan tersebut. Menjawab pertanyaan dari German Press Agency mengenai peran China, Murray mengatakan AS memiliki kekhawatiran terhadap sejumlah aktivitas China, termasuk IUU fishing, economic coercion, korupsi, kerusakan lingkungan, serta aktivitas militer. AS juga menyoroti hubungan China dengan Taiwan dan menegaskan dukungannya terhadap partisipasi Taiwan sebagai development partner dalam PIF. Namun, Murray menekankan bahwa keterlibatan AS di Pasifik bukan hanya untuk menghadapi China, melainkan juga untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara kawasan berdasarkan kepentingan ekonomi dan keamanan bersama. Dalam konteks ini, Indonesia memang tidak disebut secara langsung dalam briefing tersebut. Namun, relevansinya bagi Indonesia muncul ketika seorang jurnalis dari Manila Times menanyakan bagaimana peningkatan kerja sama keamanan dan maritim AS di Pasifik dapat melengkapi strategi Filipina di bawah Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) dan kerja sama maritime domain awareness. Murray menjelaskan bahwa meskipun ia tidak secara langsung menangani EDCA, tujuan kerja sama AS di Pasifik memiliki kesamaan, terutama dalam meningkatkan keamanan maritim, memerangi IUU fishing, dan memperkuat pemantauan wilayah laut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi dan keamanan di kawasan Pasifik semakin berjalan beriringan, dengan investasi, energi, teknologi digital, dan keamanan maritim menjadi bagian penting dari hubungan AS dengan negara-negara kepulauan di kawasan tersebut.