(Business Lounge – Human Resources) Bagi “Andreas”, seorang lulusan keuangan di Tallinn, Estonia, mencari pekerjaan bukan lagi sekadar persoalan mengirim lamaran dan menunggu panggilan wawancara. Beberapa kali dalam seminggu, apartemennya berubah menjadi studio fotografi kecil. Ia menata pakaian, mengambil gambar, lalu menjualnya secara daring. Penghasilan dari menjual pakaian menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup sambil terus mencari pekerjaan tetap yang sesuai dengan pendidikannya.
Andreas sebenarnya memiliki tujuan yang cukup jelas. Ia ingin bekerja di sektor perbankan dan berharap mendapatkan posisi junior yang memungkinkan perusahaan mengajarinya menjadi seorang profesional. Namun, justru di titik itulah persoalannya muncul. Lowongan yang benar-benar terbuka bagi orang tanpa pengalaman ternyata sangat terbatas. Dalam satu minggu, ia terkadang hanya menemukan beberapa pekerjaan yang sesuai. Bahkan, dalam satu bulan, jumlah posisi entry-level yang benar-benar bisa dilamarnya bisa sangat sedikit.
Selama berbulan-bulan, Andreas terus mengirimkan lamaran. Ia melihat pengalaman sebagai salah satu hambatan terbesar. Perusahaan menginginkan kandidat yang sejak awal sudah dapat menunjukkan kemampuan dan pengalaman kerja, sementara lulusan baru membutuhkan kesempatan pertama untuk memperoleh pengalaman tersebut. Di sinilah muncul lingkaran yang sulit diputus, perusahaan membutuhkan pengalaman, tetapi anak muda membutuhkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pengalaman.
Persoalan tersebut bukan hanya dirasakan oleh satu orang. Statistics Estonia mencatat tingkat pengangguran anak muda usia 15–24 tahun mencapai 22,4 persen pada kuartal II 2026, jauh di atas tingkat pengangguran keseluruhan Estonia yang sebesar 6,6 persen. Angka pengangguran muda memang turun dibandingkan 25,4 persen pada kuartal II 2025, tetapi masih menunjukkan kesenjangan besar antara pasar kerja secara keseluruhan dan kesempatan bagi generasi muda.
Kontras itu menjadi semakin menarik karena Estonia dikenal sebagai salah satu negara paling digital di Eropa. Negara kecil di kawasan Baltik tersebut memiliki ekosistem teknologi yang berkembang dan perusahaan-perusahaan yang mampu berekspansi secara internasional. Namun, kemajuan digital tidak otomatis menciptakan pekerjaan entry-level dalam jumlah besar bagi anak muda lokal.
Perusahaan teknologi yang berkembang justru sering mencari tenaga kerja dengan kemampuan khusus. Ketika keahlian tersebut tidak tersedia dalam jumlah cukup di dalam negeri, perusahaan dapat merekrut profesional dari negara lain. Dengan demikian, sebuah negara dapat memiliki perusahaan teknologi yang sangat sukses sekaligus menghadapi persoalan pengangguran anak muda yang cukup serius.
Fenomena seperti ini sebenarnya semakin relevan untuk dibaca dari perspektif Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia secara keseluruhan jauh lebih besar, tetapi anak muda tetap menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan kelompok usia yang lebih tua. Menurut BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, dengan jumlah pengangguran sekitar 7,24 juta orang dari angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang. Pada periode yang sama, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang.
Namun angka nasional tersebut tidak menggambarkan seluruh cerita. Data BPS berdasarkan Sakernas 2025 menunjukkan TPT kelompok usia 15–19 tahun mencapai 23,34 persen, sedangkan kelompok usia 20–24 tahun mencapai 14,35 persen. Setelah memasuki kelompok usia 25–29 tahun, angkanya turun menjadi 6,67 persen. Dengan kata lain, risiko tidak memiliki pekerjaan jauh lebih tinggi pada kelompok usia yang baru memasuki pasar kerja.
Ada persoalan lain yang bahkan lebih luas daripada sekadar pengangguran. BPS mencatat bahwa persentase pemuda usia 15–24 tahun yang tidak sedang sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan – Not in Employment, Education, or Training(NEET) di Indonesia mencapai 19,44 persen pada 2025. Artinya, hampir satu dari lima pemuda dalam kelompok usia tersebut berada di luar tiga aktivitas utama yang menjadi jalur menuju pendidikan lanjutan atau pasar kerja.
Angka nasional tersebut juga menyembunyikan perbedaan besar antarwilayah. Pada 2025, misalnya, persentase NEET tercatat 24,84 persen di Jawa Barat, 23,72 persen di Banten, 29,52 persen di Sulawesi Utara, 28,49 persen di Maluku, dan 26,34 persen di Papua. Sebaliknya, DKI Jakarta berada pada 12,83 persen dan Bali 5,33 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesempatan transisi dari pendidikan menuju pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh kondisi nasional, tetapi juga oleh struktur ekonomi dan karakter pasar kerja masing-masing daerah.
Indonesia juga menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pendidikan. Pada 2025, BPS mencatat terdapat lebih dari 904 ribu penganggur berpendidikan universitas pada Agustus, sementara jumlah penganggur lulusan akademi atau diploma mencapai sekitar 146 ribu orang. Pada periode yang sama, jumlah pengangguran lulusan SMA umum mencapai sekitar 2,29 juta orang dan lulusan SMK sekitar 1,92 juta orang.
Angka tersebut tidak berarti pendidikan tinggi tidak berguna. Justru sebaliknya, data itu menunjukkan bahwa memperoleh gelar belum tentu langsung menghasilkan pekerjaan. Ada persoalan mengenai kesesuaian keterampilan, lokasi pekerjaan, pengalaman, bidang studi, serta kemampuan perusahaan menciptakan posisi yang sesuai dengan jumlah lulusan baru yang masuk setiap tahun.
Di sinilah pengalaman Estonia memiliki relevansi bagi Indonesia. Dahulu, pekerjaan entry-level sering menjadi tempat seseorang belajar. Pekerjaan administratif, pengolahan data sederhana, layanan pelanggan, pekerjaan dokumentasi, atau berbagai tugas repetitif dapat menjadi tangga pertama sebelum seseorang memperoleh tanggung jawab yang lebih besar.
Kini sebagian pekerjaan tersebut mulai berubah karena otomatisasi dan artificial intelligence. Tugas yang sebelumnya membutuhkan tenaga manusia dapat dilakukan perangkat lunak dengan lebih cepat. Perusahaan kemudian memiliki alasan ekonomi untuk mengurangi pekerjaan yang sifatnya sangat repetitif.
Perubahan tersebut menciptakan dilema baru. Perusahaan membutuhkan pekerja yang dapat langsung menghasilkan nilai, sementara lulusan baru membutuhkan ruang untuk belajar. Jika pekerjaan pertama semakin sedikit membutuhkan manusia, bagaimana seseorang memperoleh pengalaman yang menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan kedua?
Persoalan ini juga berkaitan dengan perubahan ekspektasi generasi muda. Anak muda semakin memperhatikan fleksibilitas, keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan, serta kesempatan berkembang. Dari sudut pandang perusahaan, produktivitas, komitmen, dan kemampuan memenuhi target tetap menjadi kebutuhan utama.
Perbedaan tersebut tidak selalu harus dilihat sebagai konflik antargenerasi. Justru perubahan struktur pekerjaan membuat perusahaan perlu menemukan cara baru untuk melatih pekerja muda. Fleksibilitas mungkin menjadi bagian dari desain pekerjaan, sementara program mentoring, apprenticeship, magang berbayar, dan jalur karier awal dapat menjadi mekanisme untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan pekerja baru.
Negara juga mempunyai peran penting. Pengalaman negara-negara Eropa menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang menghubungkan sekolah dengan perusahaan dapat membantu anak muda memperoleh pengalaman sebelum memasuki pasar kerja sepenuhnya. Model pendidikan vokasi dan dual apprenticeship di Jerman dan Belanda sering menjadi contoh bagaimana pembelajaran teori dapat dipadukan dengan pengalaman langsung di tempat kerja.
Bagi Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena jumlah penduduk usia muda sangat besar. Ketika jutaan anak muda memasuki pasar kerja setiap tahun, tantangannya bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, tetapi juga memastikan terdapat cukup banyak pekerjaan pertama yang memungkinkan seseorang belajar, mendapatkan pengalaman, dan kemudian naik ke pekerjaan yang lebih produktif.
Karena itu, angka pengangguran anak muda seharusnya dibaca bersama dengan data NEET, pendidikan, kualitas pekerjaan, serta transisi dari sekolah menuju dunia kerja. Seseorang mungkin tidak tercatat sebagai penganggur karena tidak sedang mencari pekerjaan, tetapi pada saat yang sama juga tidak sedang sekolah, bekerja, ataupun mengikuti pelatihan. Kondisi seperti itu menunjukkan adanya potensi tenaga manusia yang belum sepenuhnya terserap.
Estonia memberikan gambaran mengenai paradoks ekonomi digital. Negara dapat memiliki perusahaan teknologi kelas dunia dan tingkat pengangguran nasional yang relatif rendah, tetapi anak mudanya tetap dapat kesulitan memperoleh pekerjaan pertama. Indonesia menghadapi skala persoalan yang berbeda, tetapi memiliki pertanyaan yang sama: bagaimana memastikan generasi muda memperoleh kesempatan pertama untuk masuk ke dunia kerja?
Gelar universitas mungkin masih menjadi modal penting, tetapi dunia kerja modern meminta lebih dari sekadar ijazah. Pengalaman, keterampilan digital, kemampuan beradaptasi, kemampuan berkomunikasi, bahasa, dan pemahaman terhadap kebutuhan industri semakin menentukan perjalanan seseorang setelah lulus.
Pertanyaan yang muncul kemudian bukan lagi hanya, “Apa gelar yang dimiliki seorang lulusan?” tetapi juga, “Di mana ia bisa mendapatkan pengalaman pertamanya?” Sebab jika semua perusahaan meminta pengalaman, sementara semakin sedikit perusahaan menyediakan pekerjaan untuk pemula, maka generasi muda akan menghadapi sebuah lingkaran yang sulit ditembus.
Perusahaan membutuhkan pekerja berpengalaman. Anak muda membutuhkan kesempatan untuk memperoleh pengalaman. Pendidikan menyediakan pengetahuan. Teknologi mengubah jenis pekerjaan yang tersedia. Dan pemerintah harus memastikan terdapat jembatan yang menghubungkan semuanya. Di situlah tantangan pasar kerja masa depan berada. Bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi menciptakan pintu masuk menuju pekerjaan.