(Business Lounge – Global News) Uber dan DoorDash tengah berupaya keras agar para pengemudinya mendapatkan perlakuan yang sama dalam kebijakan pengecualian pajak terhadap tip. Proposal kebijakan pajak dari Partai Republik (GOP) yang diajukan baru-baru ini hanya mencakup keringanan pajak bagi karyawan tetap, sementara pekerja lepas atau kontraktor independen, seperti pengemudi layanan ride-sharing dan pengantar makanan, tidak termasuk dalam manfaat tersebut. Langkah ini memicu perdebatan luas mengenai kesetaraan dalam kebijakan pajak dan perlindungan tenaga kerja di sektor ekonomi gig.
Menurut The Wall Street Journal, GOP mengusulkan skema yang memungkinkan karyawan tetap, seperti pelayan restoran dan pekerja layanan pelanggan, untuk menerima tip tanpa dikenakan pajak tambahan. Namun, Uber dan DoorDash menilai kebijakan tersebut tidak adil karena mengesampingkan para pekerja independen yang juga mengandalkan tip sebagai bagian utama dari pendapatan mereka.
Pihak Uber dan DoorDash telah melobi anggota Kongres agar kebijakan ini diperluas dan mencakup pekerja mereka. Menurut Bloomberg, kedua perusahaan ini berpendapat bahwa pengemudi ride-sharing dan pengantar makanan memainkan peran krusial dalam ekonomi layanan, terutama setelah pandemi yang meningkatkan permintaan terhadap layanan antar makanan dan transportasi berbasis aplikasi.
CEO Uber, Dara Khosrowshahi, dalam wawancara dengan CNBC, menyatakan bahwa tip yang diberikan kepada pengemudi adalah bentuk apresiasi langsung dari pelanggan atas layanan yang mereka berikan. “Tidak ada alasan logis mengapa pekerja restoran mendapatkan insentif pajak sementara pengemudi kami, yang sering bekerja dalam kondisi yang sama menantangnya, tidak mendapatkan perlakuan serupa,” ujar Khosrowshahi.
Di sisi lain, Partai Republik yang mengajukan kebijakan ini berpendapat bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong sektor jasa tradisional yang terdampak oleh perubahan pola konsumsi akibat maraknya layanan digital. Menurut Financial Times, mereka melihat industri restoran sebagai sektor yang paling membutuhkan insentif ini untuk menarik lebih banyak tenaga kerja kembali ke lapangan setelah lonjakan PHK selama pandemi.
Namun, para kritikus menilai kebijakan ini memperlihatkan ketidakseimbangan dalam cara pemerintah memperlakukan pekerja berbasis kontrak. The New York Times melaporkan bahwa pekerja gig telah lama menghadapi tantangan terkait perlindungan tenaga kerja, termasuk akses terhadap tunjangan kesehatan, hak cuti, dan sekarang, insentif pajak.
Bagi para pengemudi dan pekerja gig lainnya, kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian tambahan. Menurut Reuters, beberapa pengemudi DoorDash di California menyatakan kekecewaannya karena merasa bahwa pemerintah hanya memperhatikan pekerja industri tradisional sementara mereka yang bekerja di sektor baru masih harus berjuang sendiri dalam sistem yang belum memberikan perlindungan penuh.
Seiring dengan meningkatnya tekanan dari perusahaan teknologi besar seperti Uber dan DoorDash, beberapa anggota Kongres dikabarkan mulai mempertimbangkan revisi terhadap proposal ini. Politico melaporkan bahwa beberapa senator telah menyuarakan perlunya inklusi pekerja gig dalam skema ini, mengingat besarnya populasi pekerja independen di Amerika Serikat.
Apabila kebijakan ini tetap tidak mencakup pekerja gig, maka akan semakin menguatkan kesenjangan antara pekerja tetap dan kontraktor independen. Uber dan DoorDash menegaskan bahwa mereka akan terus melobi pemerintah agar kebijakan ini lebih adil dan merangkul seluruh jenis tenaga kerja, tanpa diskriminasi berdasarkan status ketenagakerjaan.
Dalam beberapa bulan ke depan, hasil dari negosiasi ini akan menjadi penentu penting bagi masa depan ekonomi gig di AS. Jika Uber dan DoorDash berhasil mendorong perubahan kebijakan, hal ini dapat menjadi preseden bagi industri lain yang bergantung pada pekerja kontrak, sehingga memperjelas status mereka dalam sistem perpajakan dan tenaga kerja di masa depan.