(Business Lounge – News & Insight) Pada Selasa (25/11) dikabarkan PBB mengadopsi resolusi perlindungan privasi digital yang untuk pertama kalinya mendesak pemerintah untuk menawarkan ganti rugi kepada warga yang ditargetkan dalam pemantauan aktivitas.
Resolusi yang disajikan oleh Jerman dan Brazil didasarkan pada teks penting yang disajikan tahun lalu setelah pengungkapan Edward Snowden tentang “pengintaian” yang dilakukan oleh pemerintah AS dan Inggris. “Ketika teknologi “pengintaian” digunakan, maka situasi yangtercipta menjadi tidak adanya lagi privasi di dalam komunikasi lewat Internet,” demikian dikatakan Duta Besar Jerman Harald Braun kepada komite PBB. Braun memperingatkan bahwa tanpa pemeriksaan yang tepat, “kita berisiko berubah menjadi negara Orwellian” Negara yang warganya terus-menerus dipantau.
Resolusi tersebut diadopsi secara konsensus oleh panitia komite HAM dari Majelis Umum dan sekarang akan diteruskan kepada seluruh Majelis pada bulan Desember. Berikutnya akan dinegosiasikan dengan Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat (Negara anggota yang disebut Lima Mata aliansi intelijen atau The Five Eyes). Kelima Negara tersebut dianggap berusaha untuk membatasi ruang lingkup resolusi itu.
Lima negara yang tidak termasuk dalam 65 negara yang mensponsori resolusi ini, yaitu Prancis, Rusia, Turki, dan negara-negara Eropa Timur memiliki sejarah perdebatan atas pengawasan yang dilakukan oleh negara.
Sementara resolusi ini tidak mengikat, ini membawa beban politik dan membantu membentuk perdebatan tentang privasi online sebagai hak asasi manusia. Resolusi ini menghimbau semua pemerintah untuk mengadopsi undang-undang nasional yang akan menjamin hak warga negara untuk memiliki privasi online.
Pertama, pemerintah diharapkan untuk “memberikan ganti rugi kepada individu yang hak privasinya telah dilanggar oleh karena adanya pengawasan secara sewenang-wenang dan melanggar hukum.” Ini termasuk referensi untuk metadata yang dapat dikumpulkan untuk mengungkapkan informasi pribadi seperti waktu, tanggal dan lokasi dari mana pengguna mengakses emailnya. “Metadata dapat dianggap privasi-sensitif sama seperti isi komunikasi,” demikian dikatakan Braun, yang menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana mudahnya untuk mengkompilasi profil pribadi dengan mengumpulkan metadata.
Resolusi itu mendesak Dewan HAM untuk menindaklanjuti hal ini dengan tindakan seperti penamaan utusan untuk privasi digital yang akan memastikan masalah ini tetap pada agenda internasional.
Perdebatan atas resolusi pertama tahun lalu, juga dirancang oleh Jerman dan Brasil, namun kemudian terkaburkan oleh karena urusan Snowden serta adanya kabar AS memata-matai Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Brazil Dilma Rousseff.
Namun dengan adanya kasus internasional yang saat ini menjadi perhatian dunia yaitu militan di Irak dan Suriah, penentang resolusi berpendapat bahwa pemerintah tidak harus sepenuhnya melumpuhkan tindakan pemantauan dan penyadapan komunikasi untuk mencegah aksi teror.
Inggris dan Australia menyatakan bahwa dalam menangani privasi online, PBB harus menjaga keseimbangan antara menghormati hak-hak individu dan kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya dari ancaman. Kanada berbicara menentang “Fokus yang dipersempit” dari resolusi itu dan mengatakan harus ada diskusi yang lebih luas yang melibatkan pemerintah, industri, masyarakat sipil dan komunitas teknologi dalam perjalanan ke depan.
Sedangkan Amnesty International mengatakan kekuatirannya bahwa beberapa negara termasuk The Five Eyes “tampaknya lebih peduli dengan melindungi praktek pengawasan dan intelijen mereka daripada melindungi hak asasi manusia.” “Pengawasan massal atas komunikasi masyarakat tidak akan berakhir hanya dengan mendeklarasikan niat baik mereka, negara harus segera memenuhi kewajiban mereka untuk menegakkan privasi,” demikian dikatakan kelompok hak asasi.
uthe/Journalist/VMN/BL
Editor: Ruth Berliana
Image: wikipedia