Aksi Unjuk Rasa Anti Perang di Crimea

(Business Lounge – World News)  Terlihat dalam foto di atas warga mengikuti aksi unjuk rasa anti-perang di Lapangan Kemerdekaan, Kiev, Ukraina, pada hari Minggu kemarin. Pasukan Rusia memperkuat cengkeraman mereka atas Crimea  meskipun adanya peringatan dari AS kepada Moskow bahwa perebutan kawasan selatan Ukraina akan menutup pintu diplomasi Timur-Barat.

Dalam salah satu pertemuan darurat di Brussels, Uni Eropa mengatakan akan menerapkan sanksi bagi Moskow, seperti larangan bepergian dan pembekuan aset. Sanksi ini bisa diterapkan jika Rusia tidak mulai bernegosiasi dan menemui kesepakatan dengan Ukraina dalam beberapa hari ke depan.

Crimea berada di bawah pendudukan militer sejak 27 Februari. Ribuan tentara bersenjata berat menduduki sejumlah lokasi penting di semenanjung tersebut, sehingga Crimea terisolasi dari wilayah Ukraina lainnya. Meski seragamnya polos, para pria ini diduga bagian dari tentara Rusia, yang mayoritas berasal dari Armada Rusia di Laut Hitam di pelabuhan Sevastopol, Crimea.

Para tentara itu mengambil alih gedung parlemen dan mengawasi penetapan Sergey Aksyonov sebagai perdana menteri baru Crimea yang pro-Rusia. Aksyonov lantas menentukan referendum agar Crimea mendapatkan otonomi yang lebih luas dari Kiev.

Awalnya referendum dijadwalkan pada 25 Mei, bersamaan dengan pemilihan umum presiden yang ditetapkan pemerintahan interim Ukraina. Tetapi jadwal referendum lantas dimajukan menjadi 30 Maret, yang sekarang diubah menjadi 16 Maret. Referendum diumumkan saat diplomat Barat tengah berunding dengan Rusia di Roma untuk mengakhiri kebuntuan politik ini. Minggu lalu Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia tidak berminat merebut Crimea.

Sebagian besar warga etnis Rusia di Ukraina tinggal di bagian timur negara itu. Daerah Ukraina dengan persentase etnis Rusia terbesar adalah Semenanjung Crimea.

Amerika Serikat (AS) dan Eropa sudah mengatakan bahwa referendum ini akan melanggar konstitusi Ukraina dan hukum internasional.

Perdana Menteri Ukraina, Arseniy Yatsenyuk, di Brussels mengatakan bahwa ini keputusan yang tidak sah. Referendum ini sama sekali tak sesuai hukum. Ia tengah bertemu dengan para pemimpin negara Uni Eropa (UE) untuk menentukan respons yang tepat terkait hal ini.  Dulu, kini, dan nanti Crimea selalu menjadi bagian integral dari Ukraina demikian penjelasannya.

Arum/Journalist/VM/BL-wsj
Editor: Iin Caratri
Foto: Antara

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x