(Business Lounge – Global News) Pemerintahan Trump kembali menyorot hubungan antara sektor swasta dan lembaga pemerintah, kali ini dengan mengirimkan permintaan resmi kepada sejumlah perusahaan konsultan besar, termasuk McKinsey & Company serta Boston Consulting Group (BCG). Dalam sebuah surat yang dikirimkan oleh General Services Administration (GSA), pemerintah meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut memberikan justifikasi atas proyek-proyek konsultasi mereka dengan badan-badan federal, serta memberikan rekomendasi konkret terkait efisiensi dan penghematan biaya.
Surat tersebut dikirim kepada pimpinan sekitar setengah lusin firma konsultan besar yang selama ini memiliki kontrak bernilai tinggi dengan pemerintah AS. Selain McKinsey dan BCG, firma seperti Deloitte dan Accenture juga disebut-sebut sebagai penerima surat serupa, meskipun tidak semua perusahaan telah memberikan tanggapan publik. Tujuan utama dari langkah ini, menurut GSA, adalah untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan jasa konsultan swasta dan memastikan bahwa belanja negara memberikan nilai maksimal bagi pembayar pajak.
Langkah ini mencerminkan dorongan dari lingkaran dalam administrasi Trump untuk meninjau kembali peran firma konsultan global dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Beberapa pejabat senior menyuarakan kekhawatiran bahwa kontrak-kontrak tersebut, yang nilainya mencapai miliaran dolar per tahun, tidak selalu menghasilkan manfaat yang sepadan. Kritik yang mengemuka adalah bahwa beberapa proyek hanya mereplikasi rekomendasi yang sudah ada, atau berkontribusi pada birokratisasi tanpa menyelesaikan masalah struktural yang dihadapi lembaga-lembaga pemerintah.
Selama dekade terakhir, perusahaan-perusahaan seperti McKinsey dan BCG telah memperluas keterlibatan mereka dalam urusan publik. Dari merancang strategi transformasi digital di lembaga kesehatan, mengatur reformasi kebijakan veteran, hingga membantu lembaga keamanan nasional dalam pengambilan keputusan berbasis data, kehadiran konsultan swasta telah menjadi bagian yang hampir permanen dalam lanskap administratif pemerintah federal. Namun, tren ini mulai memicu pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan.
Menurut laporan The Wall Street Journal, permintaan ini merupakan bagian dari upaya internal untuk mengendalikan pengeluaran birokrasi serta menjajaki kemungkinan memotong anggaran operasional yang tidak memiliki dampak langsung. Meskipun bukan audit formal, surat dari GSA tersebut dianggap sebagai bentuk peringatan agar para konsultan besar lebih hati-hati dalam membenarkan jasa dan biaya mereka.
Sebagian analis kebijakan menilai bahwa langkah ini berpotensi mengganggu hubungan antara pemerintah dan sektor konsultan, terutama di tengah tahun-tahun yang penuh tekanan fiskal. Namun, yang lain berpendapat bahwa langkah tersebut bisa mendorong terciptanya standar baru tentang bagaimana kinerja konsultan diukur, serta bagaimana pemerintah dapat menilai nilai tambah dari setiap kontrak.
Beberapa firma konsultan yang dimintai klarifikasi diketahui telah mendapat sorotan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, McKinsey pernah dikritik karena keterlibatannya dalam proyek-proyek kebijakan imigrasi serta konsultan untuk sistem penjara, sementara BCG dikaitkan dengan penanganan yang kurang transparan dalam proyek reformasi kesehatan dan pendidikan di negara bagian tertentu.
Dari sudut pandang publik, meningkatnya peran konsultan dalam keputusan pemerintah sering menimbulkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan arah kebijakan. Saat banyak kementerian dan lembaga kekurangan staf teknis yang memadai, mereka cenderung menyerahkan pembuatan strategi dan implementasi kepada pihak eksternal. Hal ini membuat garis antara pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan menjadi kabur.
Surat dari GSA ini tampaknya menjadi sinyal bahwa administrasi ingin menarik kembali sebagian kontrol tersebut ke tangan internal pemerintah. Selain itu, permintaan agar firma menyampaikan usulan penghematan juga menunjukkan bahwa pemerintah menuntut agar mereka tidak hanya menjadi pengamat atau penyusun laporan, tetapi juga aktor aktif dalam menciptakan efisiensi nyata dalam sistem pemerintahan.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa perusahaan-perusahaan konsultan ini memiliki jaringan luas dan rekam jejak yang sulit digantikan secara tiba-tiba. Mereka juga menyuplai keahlian teknis dan pandangan global yang kadang tidak tersedia di dalam institusi pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, langkah pemerintah ini tidak serta-merta akan menghapus peran mereka, tetapi lebih sebagai tekanan untuk memperkuat transparansi dan evaluasi.
Dalam konteks yang lebih luas, tindakan ini juga mencerminkan pergeseran politik terhadap skeptisisme atas globalisasi dan ketergantungan pada perusahaan multinasional. Di bawah pemerintahan Trump, retorika nasionalisme ekonomi dan efisiensi birokrasi sering digunakan untuk membenarkan evaluasi ulang terhadap lembaga-lembaga dan mitra eksternal yang dianggap membebani anggaran negara.
Sejauh ini, belum ada tenggat waktu resmi yang diberikan kepada para konsultan untuk menjawab surat tersebut. Namun, GSA menegaskan bahwa langkah berikutnya bisa meliputi audit, revisi kontrak, atau bahkan pembatalan kerjasama jika dianggap tidak sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran.
Dengan meningkatnya pengawasan dan tekanan dari pemerintah, masa depan hubungan antara Washington dan dunia konsultasi global kini tengah berada dalam ujian. Apakah langkah ini hanya sekadar sinyal politik, atau akan menghasilkan restrukturisasi hubungan yang lebih mendalam antara negara dan konsultan, masih harus dilihat dari tanggapan industri dalam beberapa minggu ke depan.