(Business Lounge – World News) – Pada hari Selasa dini hari, pasukan bersenjata Thailand mendeklarasikan darurat militer. Dari pihak militer, mereka membantah bahwa hal ini merupakan kudeta, tetapi justru hal ini dimaksudkan untuk mengakhiri politik Thailand yang terkadang rusuh.
Jenderal Prayuth Chan-ocha, selaku Kepala Militer, merilis dua pernyataan pada pukul tiga pagi dan kemudian ditayangkan di televisi. Dia mengatakan bahwa darurat militer dibutuhkan di seluruh Thailand demi menangani situasi keamanan yang memburuk. Saat ini, Thailand sangat terpecah antara pendukung pemerintahan populis dan penentangnya yang konservatif. Pihak oposisi telah turun ke jalan selama lebih dari enam bulan dalam upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang ada.
Di dalam pernyataan pertama militer, Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan bahwa kekerasan yang terus meningkat, terkait dengan adanya protes politik yang ada di dalam dan di sekeliling Bangkok cenderung memicu kerusuhan serius di beberapa area, yang berdampak pada keamanan dan keselamatan warga.
Sebelum Jenderal Prayuth Chan-ocha memberikan pernyataan di televisi, Channel 5 yang merupakan televisi resmi militer menyampaikan pesan berjalan di bawah layar yang berisi permintaan kepada publik agar tidak panik. Pesan tersebut menyatakan bahwa pihak militer ingin menjaga perdamaian dan mempertahankan keamanan dan keselamatan warga dari berbagai pihak, dan meminta warga untuk beraktivitas seperti biasa. Dalam pesan berjalan tersebut, pihak militer juga menegaskan bahwa darurat militer bukan merupakan kudeta.
Dimulai dari unjuk rasa pada bulan November, sedikitnya 24 orang tewas di dalam kemelut politik yang ada di Thailand. Mengingat kudeta yang berlangsung pada tahun 2006 terhadap mantan perdana mentri Thaksin Shinawatra masih membekas, masyarakat Thailand pun menjadi kian terpecah.
Krisis semakin memuncak ketika pada awal bulan ini adik Thaksin, Yingluck Shinawatra dicopot dari jabatannya sebagai Perdana Menteri oleh Pengadilan Konstitusi Thailand atas tudingan melakukan demosi terhadap seorang pejabat tinggi secara tidak sah pada tahun 2011. Selain itu, oposisi juga terus mencoba untuk mendirikan sebuah pemerintahan baru tanpa pemilu dalam rangka mewujudkan serangkaian reformasi.
Niwattumrong Boonsongpaisan, selaku Perdana menteri sementara Thailand, belum dapat diminta komentar mengenai hal ini. Dan menurut kepala penasihat keamanan bagi perdana menteri sementara, keputusan militer tidak pernah dikonsultasikan dengan pihak pemerintah.
Sampai saat ini, masih belum jelas apakah pihak militer Thailand memberi tahu pemerintah sebelum menerapkan status darurat militer. Tercatat sejak akhir monarki absolut pada 1932, militer Thailand telah melakukan kudeta sebanyak 18 kali. Dikatakan oleh Jenderal Prayuth Chan-ocha, bahwa militer memiliki hak untuk memanggil pejabat maupun individu untuk diinvestigasi. Dari pihak demonstran anti pemerintah,dikabarkan saat ini telah menyatakan akan menghentikan protes dahulu untuk sementara waktu.
Fanny Sue/VM/BL
Editor : Fanya Jodie
Foto : ANTARA FOTO/REUTERS/Damir Sagolj