(Business Lounge – World Today) – Kondisi di Thailand sepertinya masih tidak memungkinkan meskipun Pemilu sudah dilakukan tanggal 2 Februari kemarin. Pihak oposisi Thailand hari Senin terus melancarkan tekanan terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Oposisi berjanji tetap menggelar protes jalanan dan menempuh jalur hukum guna menggulingkannya. Sepanjang akhir pekan kemarin, oposisi sukses menghambat jalannya pemilihan umum di Thailand.
Kekisruhan politik tampaknya masih akan membayangi negara berekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu. Komite Pemilihan Umum Thailand tidak akan merilis hasil pemilu sampai 11% daerah pemilihan – yang diblokir pendukung oposisi untuk berpartisipasi pada pemilu Minggu – telah memberikan suaranya. KPU Thailand berencana menjadwalkan ulang pemilu di 11 daerah tersebut.
Oposisi turun ke jalan pada Senin kemarin untuk merayakan keputusan KPU tersebut. Pemilu yang dilangsungkan 2 Februari itu sendiri diusulkan oleh Yingluck untuk memperbarui mandatnya sebagai perdana menteri.
- REUTERS
- Pendemo anti-pemerintah masih bertahan di Bangkok, 3 Februari.
Gerakan anti-Shinawatra ini memiliki dua senjata dalam mewujudkan impiannya. Pertama, terus menggelar demonstrasi agar pendukung mereka – kelas menengah Bangkok – tetap bersemangat. Kedua, menempuh jalur hukum untuk menggulingkan Yingluck dan kroni-kroninya.
Analis menilai pemilu adalah satu-satunya opsi bagi Yingluck untuk mempertahankan jabatannya. Status darurat yang diterapkan pemerintah di Bangkok sebelum pemilu rupanya gagal membendung protes. Kekerasan akan meningkat jika militer memutuskan turun tangan, satu skenario yang sangat dihindari Yingluck.
Jumlah massa di jalanan Bangkok berkurang. Namun sengketa hukum “berada di tangan beberapa organisasi yang dipandang berseberangan dengan pemerintah,” kata Sirote Klampaiboon, peneliti dan ilmuwan politik independen.
Hasil sementara pemilu mencerminkan betapa terpecahnya Thailand saat ini. KPU mengatakan pemilu digelar di 89% daerah pemilihan dan berjalan normal di wilayah utara dan timur laut Thailand. Kedua wilayah itu merupakan basis pendukung kebijakan populis yang menguntungkan partai Yingluck dan kakaknya, taipan Thaksin Shinawatra, dalam 10 tahun terakhir.
Pemilu terganggu di 11% daerah pemilihan, sebagian besar di Bangkok dan selatan Thailand. Kedua wilayah merupakan sumber dukungan bagi protes anti-pemerintah dan Partai Demokrat, oposisi yang memboikot pemilu.
Menurut KPU, di 68 provinsi yang menggelar pemilu, hampir 46% pemilih yang memenuhi syarat memberikan suaranya, sementara di Bangkok hanya 26% pemilih yang berpartisipasi. Dalam pemilu itu, banyak tempat pemungutan yang tidak mendapat jatah kertas suara akibat distribusinya diganggu oposisi.
Sedikitnya 95% dari 500 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat harus terisi sebelum parlemen dapat berunding untuk membentuk pemerintahan dan menunjuk perdana menteri baru. KPU Thailand tidak mengatakan berapa kursi yang telah terisi lewat pemilu kali ini. Namun pemerintahan Yingluck secara tersirat sadar belum memenuhi batas 95% dengan meminta pemilu tambahan.
(FJ/FJ/BL-WSJ)
Foto : Antara, WSJ