(The Manager’s Lounge – Business Today), Bisnis sawit di Indonesia ternyata masih sarat dengan konflik. Pengembangan akan perkebunan sawitnya sendiri masih saja terkendala akan masalah lahan, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya akan harga dan juga adanya tumpang tindih dalam masalah hukum akan kelegalitasan lahan, dan selain itu juga terkait dengan ketenaga kerjaan yang ada.
Jefri Gideon Saragih, sebagai koordinator Sawit Watch menyatakan bahwa rendahnya bisnis ini dikarenakan dari pemerintah sendiri belum memiliki sistem yang jelas tentang tata kelola dalam pemberian ijin akan pemanfaatan lahan.
Masalah tumpang tindih lahan ini menjadi masalah yang cukup signifikan dan sangat menghambat akan perkembangan dan ekspansi akan bisnis sawit ini. Bila terjadi konflik lahan, maka dapat dipastikan yang menjadi korbannya adalah masyarakat.
Menurut Jefri Gideon, Inpres No.10 tahun 2011 tentang Moratium pemberian ijin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut harus diperpanjang. Karena Inpres tersebut diketahui akan berakhir bulan Mei 2013, setelah berjalan 2 tahun. Pemerintah melakukan penundaan dalam pemberian ijin dalam pembukaan lahan karena industri sawit menggunakan akan hutan alam primer dan lahan gambut di dalam kawasan hutan konservasi atau hutan lindung. Dan itu dapat menyebabkan ketidak seimbangan alam.
Diakui oleh Jefri Gideon, bahwa banyak pengusaha sawit yang menolak akan moratium itu dengan berbagai alasan. Hal ini terjadi karena mudahnya perusahaan sawit mendapatkan akan HGU dari pemerintah. Akibat mudahnya mendapatkan HGU tanpa pemeriksaan yang berkala maka sering terjadi pengrusakan hutan atau yang disebut juga dengan deforetasi.
“Contoh di Indonesia, 1 orang itu mengurus seluas 4 hektarare (ha) kebon kelapa sawit. Bila buruh itu tidak sanggup, maka dia tidak diberikan upah. Dan bila dihitung bila ada 4 juta buruh maka 60 persen nya merupakan buruh harian lepas,” jelas Jefri.
Bila dibandingkan dengan negara Malaysia, maka produksi sawit di Indonesia masih terbilang rendah, hal itu terjadi karena berkaitan dan tidak bisa dilepaskan dari masalah ketenaga kerjaan yang ada. Jadi hambatan nya sudah saling tumpang tindih.
(rs/IK/tml-dtc)