(Business Lounge – News & Insight) Presiden Joko Widodo pada Selasa (4/11) telah mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja di Istana Merdeka. Acara ini juga dihadiri 34 gubernur dan Kapolda dari seluruh provinsi. Ada beberapa hal yang Presiden Joko Widodo bahas dalam Rakornas ini yaitu masalah pengalihan subsidi BBM dan perijinan.
Perbandingan Subsidi BBM
Subsidi BBM memang terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi salah satu poin yang dibahas oleh Presiden Jokowi pada Rakornas kemarin.
Bila dibandingkan tahun 2008, subsidi BBM naik hampir dua kali lipat. Sedangkan dibandingkan tahun 2007, subsidi BBM naik enam kali lipat.
Pengalihan Subsidi BBM
Bila ditotalkan anggaran subsidi BBM tahun 2009 – 2013 maka totalnya mencapai 714,5 triliun rupiah. Sedangkan anggaran untuk kesehatan sebesar 202,6 triliun rupiah (28% anggaran subsidi BBM) dan anggaran infrastruktur sebesar 577,9 triliun rupiah (80% anggaran subsidi BBM).
Jelas terlihat perbedaan yang cukup significant antara anggaran BBM dan anggaran kesehatan. Karena itu Presiden Jokowi mencanangkan pengalihan subsidi BBM yang semula konsumtif menjadi produktif. Adapun beberapa hal yang akan mendapatkan dana alihan dari subsidi BBM adalah:
1. Mesin Kapal dan Pendingin Ikan
2. Irigasi dan bendungan
3. Pelabuhan.
Presiden Jokowi akan membangun 24 pelabuhan laut dalam yang akan mendukung proyek “tol laut” – kombinasi pelabuhan yang sudah ada dan baru. Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, yang semula memiliki 3,6 juta Teus pada tahun 2009 ditargetkan akan memiliki 15 juta Teus pada tahun 2017.
4. Transportasi
– Mengembangkan jalur kereta api yang menghubungkan 5 pulau besar, meningkatkan 3 kali lipat dari jalur kereta api yang sudah ada.
– Mengembangkan transportasi masal, MRT Jakarta
– Mengembangkan “Tol Laut”. Tol laut yang berbiaya sekitar 70 triliun akan mengurangi biaya sebesar 50%. Hal ini akan memungkinkan arus dan distribusi barang ke daerah terpencil.
5. Listrik, 35,000 megawatts di seluruh Indonesia
Terkait dengan ke-5 point di atas, Presiden Jokowi juga membahas masalah pembebasan lahan dan perijinan.
Terkait dengan pembebasan lahan, Presiden Jokowi memberikan contoh seperti proyek Tol Ciledug yang sebelumnya selama sekitar 7 tahun tidak mengalami kemajuan yang significant karena beberapa terhambat faktor akuisisi lahan. Tetapi ketika Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI maka proyek ini pun dapat dirampungkan dengan cepat.
Sedangkan untuk perijinan, Presiden Jokowi mengatakan salah satu kasus perijinan yang berkaitan dengan pembangkit listrik di Palembang yang sudah enam tahun tidak selesai dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa hal perijinan ini juga berkaitan dengan pusat sehingga ia mendesak kementerian terkait untuk mempercepat proses perizinan.
Dalam perijinan Usaha maka Presiden Jokowi juga meminta peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Beberapa Tantangan
Ada beberapa tantangan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan anggaran ini seperti:
1. Kenaikan suku bunga The Fed (0.25% – 1%)
2. Harga komoditas global stagnan sebanyak 65% (ekspor Indonesia bergantung pada komoditas primer)
3. Ekonomi Tiongkok melambat (Tiongkok menjadi tujuan ekspor Indonesia senilai US$ 22.6 miliar)
4. Defisit neraca berjalan (tahun 2015 diperkirakan menembus 3%)
5. Subsidi energi membengkak (subsidi energi 2015 menccapai 334.7 triliun)
6. Likuiditas ketat (rasio kredit terhadap dana simpanan nasabah mencapai 90%).
Hadir juga dalam Rakornas tersebut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kapolri Jendral Pol. Sutarman, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago. Kapolri Jenderal Pol. Sutarman dalam paparannya mengatakan pihaknya siap membantu para Gubernur dalam menerapkan kebijakan untuk membangun daerah.
uthe/Journalist/VMN/BL
Editor: Ruth Berliana
Image: Business Lounge