(Business Lounge Journal – News) Sebuah perjanjian perubahan iklim bersejarah telah disepakati pada Sabtu (12/12) di Paris. Hal ini diyakini Presiden Amerika Barack Obama sebagai sebuah “titik balik bagi dunia” dan diharapkan dapat mengatasi krisis iklim disebabkan akan menciptakan mekanisme, arsitektur, bagi negara-negara untuk terus mengatasi masalah perubahan iklim dengan cara yang efektif, demikian seperti dilansir oleh CNN.
Melalui perjanjian ini, maka diharapkan semua negara yang berpartisipasi kelak dapat bekerja sama mewujudkan sebuah antisipasi atas perubahan iklim yang dapat menjadi ancaman atas planet milik bersama ini. Kesepakatan tersebut dicapai untuk satu tujuan utama yaitu membatasi pemanasan global rata-rata untuk 2 derajat Celsius di atas suhu pra-industri dan berusaha untuk batas 1,5 derajat Celsius jika memungkinkan.
Namun demikian berbagai pendapat dari para ilmuwan pun bermunculan tentang bagaimana rencana itu dapat menjadi spesifik, bagaimana hal tersebut dapat diberlakukan, dan bagaimana perbaikan akan diukur.
Beberapa poin utama tidak dibahas
Perjanjian tersebut dihasilkan lewat COP21 namun tidak menyepakati persis berapa banyak masing-masing negara harus mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang mengetahui adanya kerusakan yang tidak dapat diperbaiki tetapi hampir tidak melakukan apa-apa untuk merealisasikannya. Sebaliknya, perjanjian ini menetapkan sistem bottom-up dengan setiap negara menetapkan tujuan sendiri dan kemudian harus menjelaskan bagaimana rencana untuk mencapai tujuan itu. Janji mereka harus ditingkatkan dari waktu ke waktu, dan mulai tahun 2018 setiap negara harus menyerahkan rencana baru setiap lima tahun.
Banyak negara sebenarnya menyampaikan rencana baru mereka sebelum konferensi perubahan iklim, yang dikenal sebagai COP21, dimulai bulan lalu, namun dipahami benar bahwa janji tidak cukup untuk menjaga pemanasan di bawah target 2 derajat. Tapi harapan peserta adalah bahwa dari waktu ke waktu, negara-negara akan memiliki tujuan yang lebih ambisius dalam mencapai komitmen mereka.
Hal lain mencuat bagaimana seharusnya disepakati cara untuk menghukum negara-negara yang tidak melakukan bagian mereka, tapi pengamat mengatakan bahwa tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Sebaliknya, perjanjian juga membentuk sebuah komite ahli untuk “memfasilitasi pelaksanaan” dan “mempromosikan kepatuhan” dengan perjanjian tersebut, tetapi tidak akan memiliki kekuatan untuk menghukum pelanggar.
Perjanjian tersebut menyerukan negara-negara maju untuk meningkatkan setidaknya dana sebesar USD 100 miliar per tahun untuk membantu negara-negara berkembang.
Reaksi para aktivis dan ilmuwan
Kesepakatan CPO21 memang mengundang respons baik dari para aktivis lingkungan dan ilmuwan dengan merespon dalam berbagai tingkat optimisme. Ada yang sedemikian optimis, namun ada juga yang pesimis dan menganggap bahwa kesepakatan yang ada tidak akan menyelamatkan planet ini.
Langkah Selanjutnya
Meskipun perjanjian telah disepakati, namun masih ada banyak lagi yang perlu dilakukan sebelum perjanjian mulai berlaku. Perjanjian tersebut diadopsi melalui konsensus selama pertemuan para menteri pemerintah. Namun demikian tidak berarti ke-196 pihak menyetujuinya; Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius, yang menjabat sebagai presiden konferensi, memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah konsensus telah dicapai. Masing-masing negara sekarang harus secara individual meratifikasi atau menyetujui perjanjian di negara masing-masing dan perjanjian tidak akan berlaku sampai 55 negara telah meratifikasinya. Negara-negara harus memperhitungkan 55% dari total emisi gas rumah kaca global.
Tiongkok dan Amerika Serikat, masing-masing, mencapai sekitar 24% dan 14% dari emisi gas rumah kaca total, menurut World Resources Institute. Selain itu Amerika Serikat pun berjanji untuk memberikan uang kepada negara-negara berkembang untuk mendukung program ini setelah sebelumnya negeri Paman SAM ini menarik dukungannya dari tindakan perubahan iklim di masa lalu, demikian seperti dilansir oleh CNN.
Pada April 2016 akan diadakan pertemuan kembali untuk melakukan penandatanganan dan meminta agar Sekretaris Jenderal PBB menjaga perjanjian terbuka untuk penandatanganan sampai April 2017.
nancy/VMN/BL/Journalist
Editor: Ruth Berliana
Image : COP 21