(Business Lounge – News & Insight)-Pemerintah Tiongkok sungguh bertekad mengubah sistem hukum di negara itu menjadi lebih independen dan profesional. Pernyataan ini adalah hasil dari rapat pleno empat hari Komite Pusat Partai Komunis yang terdiri dari sekitar 200 pejabat paling senior di Tiongkok yang dirilis oleh kantor berita resmi Xinhua beberapa hari lalu.
Sikap ini merupakan tanggapan terhadap banyaknya tuduhan yang datang akan sistem hukum di Tiongkok yang rentan akan korupsi dan kolusi. Selain itu, lemahnya penegakkan hukum dan kurangnya transparansi juga menjadi beban berat bagi kemajuan hukum di Tiongkok.
Seperti sudah diketahui oleh dunia internasional bahwa pemimpin elite Tiongkok hampir tak dapat tersentuh oleh hukum. Kondisi ini membuat banya pihak memperkirakan Partai Komunis akan sulit menerapkan sistem peradilan yang benar-benar independen. Namun, kali ini muncul suatu harapan baru bahwa partai akan mengambil langkah-langkah nyata untuk dapat mengalihkan sebagian kecil dari kekuasaannya ke sistem hukum.
Fu Hualing, pengajar hukum di Hong Kong University berpendapat bahwa Pemerintah Tiongkok membutuhkan sistem peradilan yang kuat untuk menahan, atau memecahkan, semua sengketa di rakyat.
Dari apa yang dirilis oleh The Wall Street Journal maka sejumlah analis menilai perubahan ini menunjukkan kesadaran Presiden Tiongkok, Xi Jinping bahwa sistem barter yang sebelumnya mendefinisikan politik di Tiongkok tidak lagi bernilai. Rakyat tidak lagi rela menerima otoritas penuh Partai Komunis sekalipun ditukar dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan peningkatan standar hidup.
Semakin melebarnya jurang antara masyarakat yang tidak mampu dan kaya telah menimbulkan banyak sengketa dan permasalahan sosial dan politik. Keadaan ini telah mendesak Partai Komunis untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan transparan.
Beberapa langkah yang akan segera dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas pengadilan adalah partai akan menerapkan mekanisme baru untuk membentengi dari campur tangan pemerintah dalam keputusan pengadilan. Selain itu, dalam bentuk uji coba, partai juga akan memisahkan lembaga pembuatan keputusan hukum dengan penegakan hukum. Partai juga menetapkan panduan bagi sistem pengadilan baru yang dimaksudkan untuk mengurangi beberapa otoritas legal politikus tingkat daerah.
Pemerintah Tiongkok sendiri sesungguhnya sudah menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap pengadilan Tiongkok sudah sangat minim. Tapi disatu sisi, mereka tak dapat menggeser kekuasaan Partai Komunis atas sistem hukum. Sebab bagi mereka kekuasaan atas hukum adalah modal dasar bagi terwujudnya hukum di negeri itu.
Febe/Journalist/VMN/BL
Editor: Tania Tobing
Image: Wikipedia