Pemimpin militer Thailand mendapatkan restu dari kerajaan Thailand untuk membentuk pemerintahan di negeri yang terpisah antara dua kubu itu. Hari Senin kemarin Pihak Istana menyatakan dukungannya terhadap kudeta yang dijalankan oleh Panglima Militer, Prayut Chan-O-Cha, dengan dibentuknya pemerintahan junta militer.
Istana Kerajaan di Bangkok menuliskan dalam siaran persnya, “Untuk mengembalikan perdamaian dan hukum, serta demi persatuan bangsa, raja mengangkat Jendral Prayut Chan-O-Cha sebagai kepala pemerintahan”.
Selama ini restu dari istana yang dipimpin oleh Raja Bhumibol Adulyadej ini sangat dipercaya oleh penduduk Thailand. Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam melegitimasi perubahan kekuasaan di Bangkok, dimana saat ini militerlah yang berkuasa.
Lebih dari 1000 penduduk turun memenuhi jalanan di Bangkok untuk menentang kudeta, sekalipun sudah ada larangan demonstrasi dari pemerintah militer.
Setelah restu kerajaan diterima, Prayut gelar konfrensi pers pertama sebagai pemimpin junta dan mengancam akan lakukan “penegakan hukum,” terhadap demonstran anti kudeta. Bahkan diancam juga para pendemo bisa dihadapkan ke mahkamah militer.
Sementara itu masih belum ada kejelasana nasib dari bekas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra beserta 200 tokoh sipil lainnya. Letnan Jendral, Thirachai Nakwanich mengatakan bahwa saat ini Yingluck ada dalam kondisi penanahan yang cukup bagus.
Setelah mendapat restu kerajaan, maka bekas pemimpin oposisi, Suthep Thaugsuban dibebaskan oleh pemerintahan junta militer Thailand, setelah sempat ditangkap selama empat hari.
Arum/Journalist/VM/BL
Editor: Iin Caratri
Image: Antara