(Business Lounge – World Today) – Krisis politik di Thailand sepertinya terus berlanjut. Pada hari Rabu, Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand menerima petisi penggulingan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra yang diajukan oleh Senator Thailand . Meskipun Yingluck terus berjuang mempertahankan kekuasaannya, sepertinya keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand membuat tekanan atas Yingluck semakin dalam.
Yingluck Shinawatra hadapi serangkaian tantangan hukum, termasuk juga penyelidikan akan peran Yingluck akan perannya dalam subsidi beras yang kontroversional. Perdana Menteri wanita pertama di Thailand memang harus menghadapi adanya kemungkinan pemakzulan.
Petisi yang menuntut akan penggulingan Yingluck diajukan oleh sekelompok senator. Mereka ingin Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri, terkait dengan keputusan Yingluck pada 2009. Saat itu, Yingluck memberhentikan Tawin Pleansri dari jabatan kepala Dewan Keamanan Nasional. Sebagai gantinya, Yingluck menurunkan pangkatnya menjadi penasihat Perdana Menteri.
Selama bertahun-tahun, Tawin Pleansri perjuangkan jabatannya kembali. Bulan Mei lalu, Pengadilan Administratif akhirnya memutuskan bahwa pergantian jabatan Tawin telah melanggar hukum. Yingluck mengajukan banding ke Mahkamah Agung Administratif. Namun, upayanya hanya memperkuat putusan yang sudah dibuat Pengadilan Administratif awal bulan lalu, yang memerintahkan Tawin supaya kembali menjabat sebagai kepala dewan keamanan. Tawin sendiri mengaku tidak terlibat secara pribadi di dalam kasus ini.
Bagaimanapun, Tawin menilai alasan para senator menyerahkan petisi itu adalah kondisi menyangkut pergantian jabatannya, yang “melibatkan langkah PM yang tidak sesuai hukum.” Yingluck sendiri sama tidak mengomentari keputusan MK Thailand.
Para senator juga menuding Yingluck Shinawatra ikut campur tangan dalam fungsi pejabat pemerintah. Ia dianggap telah melakukan eksploitasi kekuasaan serta melanggar undang-undang lewat pergantian jabatan. Senator menilai tindakan Yingluck berdasarkan kepentingan pribadi, klan Shinawatra, dan Partai Pheu Thai, ketimbang kepentingan nasional.
Belum diketahui kapan Mahkamah tersebut akan mengeluarkan putusan, tetapi Yingluck memiliki 15 hari untuk mengajukan pembelaan di Mahkamah Konstitusi Thailand.
Jika jabatan Yingluck sebagai Perdana Menteri Thailand akhirnya dicopot, ia harus segera mengundurkan diri. Selain itu, Yingluck juga harus menyerahkan jabatan sebagai Menteri Pertahanan Thailand.
Fanny Sue/VM/BL-WSJ
Editor : Fanya Jodie
Foto : Antara