(Business Lounge Journal – Foreign Insight)
Kedutaan Besar Ukraina di Indonesia, bersama Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam serta Parlemen Eropa untuk ASEAN, pada Senin, 23 Maret 2026 menggelar konferensi pers dan pembukaan pameran bertajuk “Four Years of Resilience.” Acara ini menandai empat tahun invasi skala penuh Rusia ke Ukraina—fase perang yang dimulai pada 2022, tetapi berakar sejak 2014, ketika Krimea diduduki dan konflik bersenjata pecah di Ukraina timur.
Pameran ini menampilkan karya fotografer Ukraina yang merekam realitas kompleks kehidupan di tengah perang: cinta di tengah kehilangan, ketahanan dalam perjuangan, dan kehidupan yang terus berdenyut di antara kehancuran. Setiap gambar menggambarkan bahwa setiap hari bagi warga Ukraina adalah pertempuran—untuk rumah, untuk kehidupan yang bermartabat, dan untuk hak dasar untuk hidup serta bermimpi secara bebas.
Dalam konferensi pers, Chargé d’Affaires Ukraina, Yevhenia Shynkarenko, menyampaikan pidato yang menekankan bahwa perang ini bukan hanya konflik regional, tetapi tantangan langsung terhadap tatanan internasional berbasis hukum.
Perang yang Dimulai Lebih dari Satu Dekade Lalu
Shynkarenko menegaskan bahwa bagi Ukraina, perang tidak dimulai pada 2022. Konflik telah dimulai pada Februari 2014 dengan pendudukan ilegal Krimea dan agresi bersenjata di wilayah Donetsk dan Luhansk. Selama delapan tahun berikutnya, Ukraina bertahan dan menahan ekspansi lebih lanjut, meskipun sebagian wilayahnya tetap berada di bawah pendudukan.
Invasi skala penuh pada 24 Februari 2022, menurutnya, merupakan upaya terbuka Kremlin untuk menghancurkan kenegaraan Ukraina dan mengendalikan negara tersebut dengan kekuatan militer. “Ini bukan hanya serangan terhadap Ukraina, tetapi juga serangan langsung terhadap tatanan internasional,” ujarnya.
Empat tahun setelah invasi tersebut, perang masih berlangsung. Serangan rudal dan drone terus menghantam kota-kota Ukraina hampir setiap hari. Dalam satu minggu terbaru, Rusia meluncurkan sekitar 1.300 drone, lebih dari 1.200 bom udara berpemandu, dan 50 rudal, sebagian besar balistik.
Harga Perang yang Sangat Tinggi
Dalam pidatonya, Shynkarenko memaparkan angka-angka yang menggambarkan skala konflik. Menurut data Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, sejak 24 Februari 2022 Rusia telah kehilangan lebih dari 1,25 juta personel militer serta ribuan peralatan militer, termasuk tank, sistem artileri, pesawat, helikopter, sistem pertahanan udara, kapal perang, dan drone.
Namun, harga yang harus dibayar Ukraina untuk mempertahankan diri juga sangat besar. Sekitar 23% wilayah Ukraina—sekitar 137.000 kilometer persegi, hampir setara luas Pulau Jawa—masih dipenuhi ranjau. Infrastruktur energi mengalami kerusakan besar, dengan setidaknya 8,5 gigawatt kapasitas pembangkit listrik rusak sejak Oktober 2025, dalam upaya yang disengaja untuk menjadikan musim dingin sebagai senjata perang.
Perang juga meninggalkan kerusakan lingkungan yang disebut sebagai ecocide, ancaman nuklir melalui penggunaan fasilitas nuklir sebagai alat tekanan, serta kehancuran situs budaya dan fasilitas olahraga. Lebih dari 800 fasilitas olahraga rusak atau hancur, dan 650 atlet serta pelatih Ukraina telah terbunuh.
Dampak Global dan Kerapuhan Tata Kelola Internasional
Shynkarenko menekankan bahwa perang di Ukraina telah mengubah rantai pasok global, memperdalam perpecahan antara sistem demokratis dan otoritarian, serta menghidupkan kembali ancaman nuklir. Konflik ini juga menyoroti kerapuhan sistem tata kelola global, termasuk keterbatasan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menghadapi agresi oleh anggota tetap Dewan Keamanan.
Dalam konteks ini, Ukraina menolak gagasan pembekuan konflik atau jeda sementara yang melegitimasi pendudukan wilayahnya. “Kami tidak membutuhkan jeda sementara. Kami membutuhkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Ukraina, perdamaian yang adil berarti penarikan penuh pasukan Rusia dari wilayah yang diakui secara internasional, pemulihan integritas teritorial, akuntabilitas atas kejahatan perang, pemulangan anak-anak yang dideportasi dan tawanan perang, serta jaminan keamanan yang dapat mencegah agresi ulang.
Resonansi dengan Prinsip Indonesia
Dalam pidatonya, Shynkarenko juga mengaitkan konflik Ukraina dengan prinsip-prinsip yang dijunjung Indonesia sebagai negara berdaulat. Ia menyoroti bahwa Indonesia dibangun atas prinsip kedaulatan, integritas teritorial, dan koeksistensi damai—nilai-nilai yang juga menjadi dasar perjuangan Ukraina.
Sebagai negara kepulauan dan suara penting Global South, Indonesia memahami bahwa kedaulatan dan kebebasan navigasi bukan sekadar konsep abstrak, tetapi fondasi stabilitas regional dan global. Ukraina, menurutnya, berjuang untuk prinsip yang sama di wilayah perairan dan perbatasan internasionalnya.
Ketahanan sebagai Identitas Nasional
Shynkarenko menggambarkan ketahanan Ukraina bukan hanya sebagai konsep militer, tetapi sebagai identitas nasional. Ia mengutip seorang pekerja energi Ukraina yang mengatakan bahwa bagian tersulit adalah membangun kembali infrastruktur yang hancur, hanya untuk melihatnya dihancurkan lagi, dan kemudian harus memulai dari awal.
Namun, para insinyur dan pekerja terus memperbaiki jaringan listrik dan fasilitas vital di bawah ancaman serangan, demi rumah sakit, keluarga, dan anak-anak. Rekonstruksi, katanya, bukan hanya tentang bangunan, tetapi tentang martabat manusia, keselamatan, dan hak untuk hidup.
Ukraina juga terus melanjutkan pembangunan meski dalam kondisi perang, termasuk menjaga ekspor maritim dan kontribusi pada ketahanan pangan global. Melalui program Grain from Ukraine, lebih dari 320.000 ton produk pertanian telah dikirim ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Ethiopia, Somalia, Sudan, Yaman, Nigeria, dan Palestina.
Dalam penutup pidatonya, Shynkarenko menegaskan bahwa agresi Rusia tidak didorong oleh alasan keamanan, tetapi oleh ambisi imperialis dan penolakan terhadap kedaulatan Ukraina sebagai negara bangsa. Ia menegaskan prinsip-prinsip yang menurutnya harus dipertahankan komunitas internasional: kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat dinegosiasikan, hukum internasional harus mengungguli kekuatan militer, dan agresi tidak boleh diberi legitimasi. “Stabilitas global hari ini—dan masa depannya—bergantung pada apakah prinsip-prinsip ini dipertahankan,” ujarnya. Ukraina, katanya, memilih ketahanan, keadilan, dan perdamaian yang berakar pada hukum internasional.
Pameran sebagai Diplomasi Visual
Pameran “Four Years of Resilience” menjadi medium diplomasi visual yang kuat, menyajikan narasi manusiawi di balik statistik perang. Melalui fotografi, Ukraina berupaya menjangkau audiens global—termasuk Indonesia—untuk memahami bahwa konflik ini bukan hanya tentang geopolitik, tetapi tentang manusia, keluarga, budaya, dan masa depan bangsa.
Acara ini juga mencerminkan strategi diplomasi Ukraina dan Uni Eropa di Asia Tenggara, menggunakan pendekatan budaya dan komunikasi publik untuk memperkuat pemahaman global tentang konflik dan nilai-nilai yang dipertaruhkan.
Empat tahun invasi skala penuh Rusia ke Ukraina telah mengubah lanskap geopolitik global, mempertegas kembali perdebatan tentang kedaulatan, hukum internasional, dan arsitektur keamanan global. Pameran ini bukan hanya peringatan atas perang, tetapi juga pernyataan bahwa ketahanan nasional, solidaritas internasional, dan supremasi hukum tetap menjadi pilar utama stabilitas dunia.
Bagi Indonesia dan negara-negara Global South, narasi Ukraina tentang kedaulatan dan integritas teritorial memiliki resonansi yang kuat, mengingat prinsip-prinsip tersebut juga menjadi fondasi kebijakan luar negeri dan stabilitas nasional.