Grab kembali menghadapi tantangan serius di Indonesia, pasar terbesarnya di Asia Tenggara. Perusahaan ride-hailing dan layanan pesan-antar yang tercatat di Nasdaq ini tengah diterpa angin regulasi, setelah pemerintah Indonesia mengkaji rencana penurunan batas maksimal komisi yang boleh dipotong Grab dari pendapatan mitra pengemudi.
Kabar ini langsung berdampak ke pasar. Saham Grab dilaporkan turun karena investor khawatir kebijakan tersebut akan menekan sumber pendapatan utama perusahaan, terutama dari layanan transportasi roda dua dan roda empat yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis Grab di Indonesia.
Bagi Grab, Indonesia bukan sekadar salah satu pasar, melainkan pasar kunci. Jumlah pengguna, mitra pengemudi, serta volume transaksi di Indonesia menyumbang porsi besar dari total pendapatan Grab di kawasan Asia Tenggara. Maka, perubahan kecil dalam aturan di Indonesia bisa berdampak besar pada kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.
Selama ini, Grab memperoleh pendapatan dengan mengambil komisi dari setiap perjalanan atau pesanan yang diselesaikan mitra pengemudi. Jika batas komisi ini diturunkan oleh regulator, otomatis margin keuntungan Grab akan menyempit. Para analis menilai, jika aturan baru benar-benar diterapkan pada 2026, target Grab untuk memperkuat profitabilitas tahun ini bisa terganggu.
Di sisi lain, rencana regulasi ini lahir dari tekanan yang sudah lama muncul. Banyak mitra pengemudi mengeluhkan besarnya potongan komisi, terutama di tengah naiknya biaya hidup, harga bahan bakar, dan perawatan kendaraan. Pemerintah pun berada di posisi sulit: menjaga keberlangsungan bisnis platform digital sekaligus melindungi kesejahteraan jutaan pengemudi yang menggantungkan hidup pada aplikasi.
Grab sendiri bukan pemain pasif. Perusahaan yang bermarkas di Singapura ini terus berupaya mencari sumber pendapatan baru di luar ride-hailing tradisional. Selain layanan pengantaran makanan dan logistik, Grab juga mulai bereksperimen dengan teknologi baru seperti pengiriman menggunakan drone di beberapa negara Asia Tenggara. Inovasi ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi sekaligus membuka peluang bisnis baru di masa depan.
Namun, inovasi butuh waktu dan investasi besar. Dalam jangka pendek, pasar tetap fokus pada satu hal utama: apakah Grab masih bisa menjaga arus kas dan keuntungan jika tekanan regulasi di Indonesia semakin kuat.
Bagi pengguna, perubahan aturan ini mungkin terasa positif jika berdampak pada peningkatan kesejahteraan pengemudi dan kualitas layanan. Tetapi bagi Grab dan para investornya, kebijakan ini menjadi ujian nyata tentang seberapa tangguh model bisnis ekonomi digital menghadapi regulasi yang makin ketat.
Ke depan, arah hubungan antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan mitra pengemudi akan sangat menentukan wajah industri ride-hailing di Indonesia. Grab kini berada di persimpangan: menyesuaikan diri dengan aturan baru, atau berisiko kehilangan momentum di pasar terpentingnya. Langkah Grab akan sangat menentukan masa depannya.