(Business Lounge – News) KTT UE di Brussels telah berakhir namun para pemimpin Uni Eropa telah gagal untuk menyepakati siapa yang harus mengisi dua posisi teratas di Uni Eropa, yaitu Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Presiden Dewan Eropa pada pertemuan puncak di Brussels. Catherine Ashton akan mengundurkan diri sebagai Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa pada bulan November, bersama dengan Herman Van Rompuy, Presiden Dewan yang memimpin KTT Uni Eropa. Namun penggantinya belum juga jelas. Namun kandidat terkuat berasal dari Denmark dan Italy.
Untuk itu pertemuan puncak baru akan digelar pada akhir Agustus untuk mencapai kesepakatan siapa yang akan menjadi nominasi untuk kedua posisi tersebut. Sebelumnya Parlemen Eropa telah mengkonfimrasi Jean-Claude Juncker sebagai presiden baru Komisi Eropa – posisi yang paling berpengaruh di Brussels.
Cameron Akan Bertemu Dengan Juncker
Juncker telah mendapat dukungan mayoritas dari para pemimpin pemerintahan Uni Eropa dan Parlemen Eropa. Namun pemerintah Inggris dan banyak anggota parlemen Inggris menentangnya, meragukan apakah dia bisa memberikan reformasi lebih jauh bagi Uni Eropa. Terkait dengan ini, Perdana Menteri Inggris David Cameron akan mengadakan pembicaraan dengan Juncker pada Kamis (17/7). Juncker diharapkan dapat menekan kasus untuk reformasi Uni Eropa. Selain itu Cameron juga akan mendesak Juncker untuk tetap memberikan posisi kepada Lord Hill of Oareford yang sebelumnya menjadi saingan Juncker.
Perdebatan Uni Eropa
Para diplomat mengatakan bahwa Uni Eropa tengah berdebat tentang apakah Menteri Luar Negeri Italia Federica Mogherini akan menjadi kepala kebijakan luar negeri. Beberapa negara Eropa Timur menyuarakan kekhawatiran bahwa ia bisa masih belum berpengalaman dan juga terlalu lunak terhadap Rusia. Komisaris Bulgaria Kristalina Georgieva dipandang sebagai calon yang mungkin untuk mengisi posisi tersebut.
BBC melansir bahwa ada tekanan diplomatik yang kuat untuk Eropa Timur mendapatkan salah satu posisi penting saat ini. Sedangkan Perdana Menteri baru Finlandia Alexander Stubb juga beranggapan bahwa memang banyak yang perlu diperhitungkan untuk mengisi kedua posisi tersebut, tetapi hal yang paling penting adalah kompetensi.”
Kepala Kebijakan Luar Negeri
Kepala kebijakan luar negeri memiliki tugas yang menantang untuk mengkoordinasikan kebijakan Uni Eropa di berbagai bidang seperti program nuklir Iran, stabilisasi Kosovo dan sanksi terhadap berbagai negara, termasuk Rusia. Posisi ini diciptakan pada tahun 2009 dengan tujuan menciptakan satu suara secara global mewakili Uni Eropa, meskipun para kritikus mengatakan bahwa hal ini masih sering gagal.
Uni Eropa juga harus menunjuk anggota lain dari Komisi Eropa. Ini merupakan tugas berat oleh karena adanya persaingan nasional secara intens pada area yang sangat diharapkan seperti pasar internal, perdagangan dan energi. Paling tidak tim ini sudah harus diputuskan pada bulan September, ketika anggota parlemen akan melakukan audiensi secara rinci sehingga parlemen akan mendapatkan nominasi akhir.
Presiden Dewan
Perdana Menteri Denmark Helle Thorning-Schmidt dipandang sebagai calon kuat untuk menggantikan Van Rompuy sebagai presiden Dewan. Pada tahun 2009 pengangkatan Baroness Ashton dan Mr Van Rompuy merupakan sebuah kejutan besar bagi banyak pengamat. Van Rompuy telah memiliki peran penting dalam menetapkan prioritas Uni Eropa selama krisis zona euro. Ia menggabungkan perencanaan strategis dengan keterampilan negosiasi yang dibutuhkan untuk mencapai beragam konsensus di Eropa.
uthe/Journalist/VMN/BL Editor: Ruth Berliana Image : Youtube