Amerika dan Uni Eropa Desak Rusia Batalkan Referendum

(Business Lounge – World News) – Presiden AS Barack Obama hari Rabu kemarin menyambut kedatangan Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk di Washington  beberapa hari menjelang referendum di Krimea. Referendum yang akan digelar hari Minggu mendatang itu memberi dua opsi kepada pemilih, opsi pertama adalah bergabung dengan Rusia sedangkan opsi kedua adalah  tetap menjadi bagian dari Ukraina dengan hak-hak otonomi luas.

Seperti yang telah diketahui Amerika Serikat dan Uni Eropa menyatakan bahwa referendum itu ilegal, karena tidak melibatkan pemerintahan pusat di Kiev. Padahal Krimea masih merupakan teritorial resmi Ukraina. Krisis di Krimea menyebabkan ketegangan antara barat dan Rusia seperti pada era perang dingin.

Kepala pemerintahan negara-negara industri yang tergabung dalam kelompok G-7 mendesak Rusia membatalkan pelaksanaan referendum di Krimea. Referendum itu tidak akan mendapat pengakuan dunia dan melanggar hukum internasional, demikian mereka sampaikan.

Selain mencari dukungan politis, Perdana Menteri interim Ukraina juga mencari bantuan financial. Arseniy Yatsenyuk mengatakan, negaranya perlu bantuan dana dari barat untuk mempertahankan diri terhadap negara tetangga Rusia, yang disebutnya “mempersenjatai diri sampai ke gigi”.

Parlemen Ukraina menunjuk Yatsenyuk sebagai Perdana Menteri interim setelah Presiden Viktor Yanukovych melarikan diri ke Rusia. Yanukovych kehilangan kekuasaan setelah para penetangnya menggelar demonstrasi selama berbulan-bulan. Aksi protes itu mulai meluas ketika Yanukovych bulan November lalu menolak perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa.

Hanya beberapa hari setelah kepergian Yanukovych, militer Rusia mulai menduduki tempat-tempat strategis di kawasan Krimea, yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Rusia. Tapi pasukan yang dikerahkan tidak memakai tanda pengenal.

Selain bertemu dengan Obama, Arseniy Yatsenyuk juga akan melakukan pembicaraan dengan sejumlah pejabat tinggi di Washington, antara lain Wakil Presiden Joe Biden dan Menteri Luar Negeri John Kerry.

Pemerintah Amerika kembali menegaskan komitmennya untuk mengucurkan bantuan darurat senilai 1 miliar dolar dan dukungan teknis untuk pelaksanaan pemilu. Presiden Obama mendesak komisi luar negeri di Senat untuk segera meloloskan rancangan undang-undang bantuan Ukraina dan sanksi terhadap Rusia.

Sebelumnya Uni Eropa menjanjikan bantuan dan pinjaman dana sampai 15 miliar dolar kepada Ukraina. Pemerintahan interim Ukraina menyebutkan, mereka perlu sekitar 35 miliar dolar untuk menopang perekonomian selama tiga tahun ke depan.

Arum/Journalist/VM/BL
Editor: Iin Caratri
Foto: Antara

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x