(Business Lounge – Business Today) – Korea Selatan menolak permohonan izin kasino dari para penawar dari negara asing yang berharap dapat berinvestasi di resort dekat Seoul, upaya ini dilakukan untuk dapat menghindari meledaknya perjudian Asia.
Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata menolak permohonan Kazuo Okada dari Universal Entertainment Corp, dan menolak juga permohonan dari konsorsium yang berbasis di AS Caesars Entertainment Corp serta konglomerat Grup Lippo Indonesia karena permohonan mereka tidak memenuhi kualifikasi, juru bicara kementerian mengatakannya pada Jumat kemarin tanpa merinci lebih jelas.
Pemerintah Korea Selatan khawatir mengenai sengketa yang terjadi antara Mr Okada dan kasino di Las Vegas perusahaan Wynn Resorts Ltd, yang telah melahirkan tuntutan hukum dan penyelidikan federal di beberapa Negara.
Steven Tight, pimpinan international development untuk Caesars mengatakan bahwa keputusan yang sudah ada ini benar-benar cukup membingungkan. Ia mempertegas bahwa permohonannya telah memenuhi persyaratan dan sudah dievaluasi juga. Pihak Universal menolak berkomentar mengenai hal ini.
Pemerintah Korea Selatan tetap ragu-ragu dalam menetapkan kebijakan pariwisatanya. Sudah ada 17 kasino yang beroperasi di Korea Selatan, sementara ini hanya orang asing yang diizinkan untuk berjudi disana. Beberapa pejabat menganggap adalah bijaksana untuk mendorong dibuatnya suatu peraturan yang membiarkan orang-orang Korea dapat bermain di kasino baru. Seperti halnya mengikuti model Singapura.
Sama halnya dengan Singapura, di Singapura memungkinkan warganya untuk berjudi dengan beberapa batasan tertentu, dan dua kasino besarnya sudah menyaingi pendapatan tahunan Las Vegas Strip sebesar $ 6 miliar dari perjudian. Korea Selatan diperkirakan memperoleh pendapatan dari perjudian sekitar setengahnya. Makau adalah pasar perjudian terbesar di dunia dengan menghasilkan $ 38 miliar pada tahun lalu.
Universal menyatakan bahwa dalam laporan yang dilaporkan oleh Wynn Resort menyebutkan apa yang dilakukan Mr Okada dengan melakukan pembayaran yang tidak wajar kepada pejabat publik di Filipina menunjukkan sikap”kurang kredibilitas”. Selain itu Universal juga mengatakan setuju dengan rekomendasi penyelidikan pihak ketiga yang mengatakan bahwa perlu untuk dikembangkan suatu “compliance system” yang tepat untuk menghadapi bisnis perjudian secara global.
(SJ/IC/Bl-WSJ)