(Business Lounge Journal – News and Insight)
Kecerdasan buatan (AI) semakin dipercaya untuk berbagai keputusan penting, termasuk urusan pajak. Dari menghitung potongan pajak, memahami aturan fiskal, hingga mengisi laporan pajak tahunan, chatbot generatif seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini mulai digunakan sebagai “konsultan digital” oleh individu dan pelaku bisnis.
Namun, para pakar keuangan dan regulator global memperingatkan bahwa ketergantungan pada AI untuk pajak dapat menimbulkan risiko serius—mulai dari kesalahan pelaporan hingga kebocoran data keuangan sensitif.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Amerika Serikat. Tren penggunaan AI untuk urusan pajak dan keuangan kini muncul di berbagai negara, mencerminkan pergeseran besar dalam cara masyarakat mengakses layanan profesional.
AI sebagai Konsultan Pajak Global
Di Eropa, profesional dan UMKM mulai menggunakan AI untuk memahami sistem pajak lintas negara, terutama terkait pajak digital dan VAT cross-border. Di Inggris dan Uni Eropa, banyak pelaku bisnis kecil memanfaatkan chatbot untuk menafsirkan aturan pajak baru yang kompleks, meskipun otoritas pajak seperti HMRC dan otoritas fiskal UE secara eksplisit menyarankan penggunaan konsultan pajak resmi untuk keputusan final.
Di India, penggunaan AI untuk pajak bahkan lebih luas. Banyak freelancer dan startup digital menggunakan chatbot untuk memahami GST (Goods and Services Tax) yang terkenal rumit. Dengan sistem pajak yang berubah cepat dan birokrasi yang kompleks, AI dianggap sebagai shortcut untuk memahami kewajiban fiskal tanpa harus membayar konsultan mahal.
Di Singapura, profesional keuangan dan expat menggunakan AI untuk memahami struktur pajak global dan tax residency rules, terutama bagi mereka yang bekerja lintas negara. Meski demikian, firma pajak dan regulator setempat mengingatkan bahwa kesalahan interpretasi residency status bisa berdampak pada penalti pajak lintas yurisdiksi.
Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tren ini mulai terlihat secara informal. Banyak pekerja digital, investor kripto, dan pelaku UMKM bertanya pada AI tentang pajak penghasilan, pajak kripto, dan kewajiban pelaporan SPT. Dengan literasi pajak yang masih terbatas, AI dianggap sebagai sumber informasi cepat—meski tidak selalu akurat atau sesuai regulasi terbaru.
Masalah Akurasi dan Konteks yang Tidak Dipahami AI
Masalah utama AI dalam pajak adalah konteks individual. Pajak tidak hanya soal formula, tetapi juga kondisi pribadi: struktur pendapatan, status keluarga, investasi lintas negara, dan interpretasi hukum yang dinamis.
AI generatif bekerja berdasarkan pola data historis, bukan interpretasi hukum terkini. Regulasi pajak berubah setiap tahun, bahkan setiap bulan, sementara model AI tidak selalu memiliki akses real-time ke peraturan terbaru atau interpretasi resmi dari otoritas pajak.
Kesalahan kecil dalam interpretasi pajak dapat berujung pada denda, audit, atau tuntutan hukum. Dan dalam semua yurisdiksi, tanggung jawab tetap berada pada wajib pajak—bukan pada AI atau perusahaan teknologi.
Risiko Privasi: Data Pajak sebagai Aset Sensitif
Risiko yang lebih besar adalah privasi data. Dokumen pajak mencakup informasi yang sangat sensitif: pendapatan, investasi, aset, nomor identitas, dan struktur perusahaan.
Memasukkan data ini ke chatbot publik berarti menyerahkannya ke sistem pihak ketiga yang tidak selalu berada dalam kerangka perlindungan data yang sama dengan firma pajak profesional. Di Eropa, GDPR mengatur perlindungan data pribadi secara ketat, tetapi penggunaan chatbot global sering kali melampaui yurisdiksi regulasi lokal.
Di negara berkembang, risiko ini lebih besar karena kesadaran perlindungan data masih rendah, sementara kebocoran data keuangan dapat berdampak pada kejahatan finansial, penipuan, dan pencurian identitas.
AI Proprietary vs Chatbot Publik
Industri pajak global sebenarnya tidak menolak AI. Firma akuntansi besar dan platform pajak digital mengembangkan AI proprietary yang dilatih khusus dengan regulasi lokal dan diawasi oleh profesional pajak.
Perbedaan utama:
- Chatbot publik bersifat general-purpose dan tidak dirancang untuk kepatuhan regulasi spesifik.
- AI proprietary pajak berada dalam sistem tertutup, diaudit, dan dikontrol secara ketat.
Ini menunjukkan bahwa masa depan profesi pajak bukan tanpa AI, tetapi dengan AI yang berada dalam kerangka governance yang jelas.
AI dan Disrupsi Industri Jasa Profesional
Penggunaan AI untuk pajak mencerminkan disrupsi lebih besar dalam ekonomi jasa profesional. Jika AI dapat memberi nasihat pajak, hukum, dan keuangan secara gratis, maka model bisnis konsultan tradisional akan tertekan.
Namun, risiko misinformasi juga meningkat. AI dapat menurunkan biaya akses informasi, tetapi juga meningkatkan biaya kesalahan. Dalam konteks pajak, kesalahan kecil dapat berdampak besar secara finansial dan legal.
Fenomena ini paralel dengan tren lain seperti reverse recruiting, di mana layanan profesional menjadi komoditas digital yang bisa di-outsourcing atau di-automate. AI menciptakan efisiensi, tetapi juga menciptakan pasar baru dengan risiko sistemik.
Alarm bagi Regulasi dan Tata Kelola AI Global
Kasus pajak menjadi contoh penting mengapa AI tidak bisa dilepaskan dari kerangka regulasi publik. Pemerintah di berbagai negara mulai mempertimbangkan:
- standar penggunaan AI dalam layanan keuangan dan pajak,
- kewajiban transparansi model AI,
- perlindungan data pengguna,
- serta batas tanggung jawab antara pengguna dan penyedia AI.
Tanpa regulasi, AI bisa menjadi sumber kesalahan massal dalam keputusan finansial masyarakat, yang pada skala besar dapat mengganggu kepatuhan pajak dan stabilitas fiskal.
AI sebagai Asisten, Bukan Otoritas
AI chatbot memiliki nilai besar sebagai alat edukasi pajak dan asisten produktivitas. Namun, menjadikannya sebagai otoritas utama dalam keputusan pajak adalah risiko besar.
Paradoksnya, semakin canggih AI, semakin besar kepercayaan publik terhadapnya—bahkan untuk keputusan yang memiliki konsekuensi hukum dan finansial.
Dalam ekonomi digital, AI tidak hanya alat teknologi, tetapi aktor baru dalam ekonomi pengetahuan. Tantangannya adalah memastikan bahwa kecerdasan buatan memperluas akses informasi tanpa menciptakan krisis kepercayaan baru dalam sistem keuangan dan pajak global.