{"id":4047,"date":"2007-10-22T15:33:37","date_gmt":"2007-10-22T15:33:37","guid":{"rendered":"http:\/\/themanagerslounge.com\/?p=4047"},"modified":"2017-05-02T09:18:54","modified_gmt":"2017-05-02T02:18:54","slug":"cara-pelaporan-pajak-elektronik-yang-mudah-dan-real-time","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/2007\/10\/22\/cara-pelaporan-pajak-elektronik-yang-mudah-dan-real-time\/","title":{"rendered":"Cara Pelaporan Pajak Elektronik Yang Mudah Dan Real Time"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">(The Manager&#8217;s lounge &#8211; Tax) &#8211; Saat ini pelaporan pajak tidak perlu lagi mengantri dan mengetik berlembar-lembar, pemerintah menyadari akan hal ini karena itu pemerintah membuat peraturan-peraturan baru dan memberi pelatihan supaya terlaksana pelaporan pajak secara online ini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tujuan dari pelaporan pajak secara online:<br \/>\n\u2022Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara<br \/>\n\u2022Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah<br \/>\n\u2022Menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan tehnologi informasi<br \/>\n\u2022Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan<br \/>\n\u2022Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten<br \/>\n\u2022Mendukung iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraturan-peraturan yang mendukung dilakukan pelaporan scara online:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 :<br \/>\n1. Penandatangan Surat Pemberitahuan (SPT)<br \/>\nPasal 3<br \/>\nAyat (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ayat (1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasal 6<br \/>\nAyat (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br \/>\n\u2022Penjelasan Ayat (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan tehnologi informasi, perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuannya, misalnya disampaikan secara elektronik<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-Peraturan Mengenai Penyampaian SPT<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88\/PJ.\/2004 tentang Penyampaian SPT secara elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)<br \/>\n\u2022Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-05\/PJ.\/2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.Pembayaran Pajak<br \/>\nPasal 10<br \/>\nAyat (1). Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ayat(1a). Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ayat(2)Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3.Peraturan Mengenai Pembayaran Pajak\/Penerimaan Negara<br \/>\n\u2022Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29\/PJ\/2003 tentang penegasan mengenai surat setoran pajak (SSP) khusus<br \/>\n\u2022Peraturan Menteri Keuangan No. 99\/PMK.06\/2006 tentang Modul Penerimaan Negara yang berlaku mulai Januari 2007<br \/>\n\u2022Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-78\/PB\/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara yang berlaku mulai 1 Januari 2007.<br \/>\n\u2022Peraturan yang berkaitan dengan<br \/>\nPembayaran Pajak\/ Penerimaan Negara (SE Dirjen DJP No.SE- 29\/PJ\/2003)<br \/>\nSSP Khusus yang dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP tidak perlu dibubuhi cap dan tanda tangan pejabat yang berwenang dari Kantor Penerima Pembayaran<br \/>\n\u2022Peraturan yang berkaitan dengan<br \/>\nPembayaran Pajak\/ Penerimaan Negara (PMK No. 99\/PMK.06\/2006)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-Bank Persepsi\/Devisa Persepsi\/Pos Persepsi selama jam buka kas wajib menerima setiap setoran penerimaan negara Wajib Pajak\/Wajib Setor tanpa melihat jumlah pembayaran.<br \/>\n-Dalam hal wajib pajak\/wajib setor membayar teller, Bank Persepsi\/Devisa Persepsi\/Pos Persepsi tidak dibenarkan mengenakan biaya atas transaksi pembayaran.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022Peraturan yang berkaitan dengan<br \/>\nPembayaran Pajak\/ Penerimaan Negara (PERDIRJEN DJPB No. PER-78\/PB\/<br \/>\n2006)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-Pembayaran penerimaan negara :<br \/>\n* Melalui loket\/teler Bank\/Pos<br \/>\n* Melalui elektronik banking (e-banking)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Pengesahan penerimaan negara :<br \/>\n* Setiap transaksi penerimaan negara harus mendapat NTPN<br \/>\n* Penerimaan negara disetor oleh Wajib Pajak\/Wajib Bayar\/Wajib Setor\/<br \/>\nBendahara Penerimaan diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Negara<br \/>\ndan mendapatkan NTPN.<br \/>\n* NTPN dan NTB yang terdapat pada dokumen sumber pengesahan atas<br \/>\npenerimaan negara melalui Bank.<br \/>\n* NTPN dan NTP yang terdapat pada dokumen sumber merupakan<br \/>\npengesahan atas penerimaan negara melalui pos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa manfaat dari pelaporan online pajak adalah untuk :<br \/>\n\u2022Memberi kemudahan<br \/>\n-Fleksibel melalui berbagai cara dan fasilitas pembayaran dan<br \/>\npelaporan<br \/>\n-On-line untuk layanan pembayaran\/pelaporan 24 jam<br \/>\n-Lengkap untuk semua jenis setoran penerimaan negara dan jenis SPT<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Memberi Kepastian<br \/>\n-Memiliki Nomor Otentifikasi (NTPN\/NTPS) dengan kode penomoran khusus untuk setiap transaksi<br \/>\n-Akurat dengan jaminan validitas transaksi penerimaan<br \/>\n-Terkendali dengan Real Time Monitoring<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Link \u2013 link untuk pelaporan pajak sampai saat ini adalah:<br \/>\n1.http:\/\/www.pajakku.com<br \/>\n2.http:\/\/www.laporpajak.com<br \/>\n3.http:\/\/www.taxreport.web.id<br \/>\n4.http:\/\/www.layananpajak.com<br \/>\n5.http:\/\/www.onlinepajak.com<br \/>\n6.http:\/\/www.setorpajak.com<br \/>\n7.http:\/\/www.pajakmandiri.com<br \/>\n8.http:\/\/www.spt.co.id<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pelatihan e-Filing laporpajak.com<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporpajak.com menyediakan pelatihan eFiling agar Wajib Pajak lebih mengenal dan memahami cara penggunaan dan manfaatnya selama kurang lebih 3 jam yang di wakili maksimum 2**) orang secara gratis, yaitu pada:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanggal : 30 dan 31 Oktober 2007 *)<br \/>\nWaktu : Pkl. 09.00 \u2013 12.00 WIB<br \/>\nTempat : Gedung Graha Inovasi Lt.3,<br \/>\nJl. Panjang No. 28, Jakarta Barat<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">*) pilih salah satu tanggal pelatihan<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nikmatilah kemudahan-kemudaan dari pembayaran pajak secara online, dan pada tahun 2008 sudah akan diterapkan bagi semua wajib pajak.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">(Lonny Tjioe\/IK\/TML)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(The Manager&#8217;s lounge &#8211; Tax) &#8211; Saat ini pelaporan pajak tidak perlu lagi mengantri dan mengetik berlembar-lembar, pemerintah menyadari akan hal ini karena itu pemerintah membuat peraturan-peraturan baru dan memberi pelatihan supaya terlaksana pelaporan pajak secara online ini. Tujuan dari pelaporan pajak secara online: \u2022Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara \u2022Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah \u2022Menyesuaikan dengan tuntutan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":160833,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4047"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4047"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4047\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":160835,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4047\/revisions\/160835"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/160833"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}