{"id":221005,"date":"2026-11-09T11:30:57","date_gmt":"2026-11-09T04:30:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blj.co.id\/?p=221005"},"modified":"2026-11-09T11:31:32","modified_gmt":"2026-11-09T04:31:32","slug":"sistem-kesejahteraan-sosial-eropa-menghadapi-tekanan-fiskal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/2026\/11\/09\/sistem-kesejahteraan-sosial-eropa-menghadapi-tekanan-fiskal\/","title":{"rendered":"Sistem Kesejahteraan Sosial Eropa Menghadapi Tekanan Fiskal"},"content":{"rendered":"
\n
(Business Lounge-Essay on Global) Eropa sedang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan sistem kesejahteraan sosial yang selama puluhan tahun menjadi salah satu fondasi model ekonominya. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara Eropa membangun berbagai program perlindungan masyarakat, mulai dari jaminan pensiun, layanan kesehatan, bantuan pengangguran, perumahan, hingga pendidikan. Sistem tersebut dirancang agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko ekonomi maupun sosial. Namun, perubahan demografi, meningkatnya biaya pensiun, dan kebutuhan investasi baru membuat pemerintah semakin sulit mempertahankan seluruh komitmen tersebut.<\/div>\n
\n

Persoalannya menjadi semakin rumit karena tekanan terhadap anggaran sosial muncul bersamaan dengan kebutuhan pembiayaan lainnya. Eropa harus meningkatkan belanja pertahanan, memperbaiki infrastruktur, memperkuat industri teknologi, dan menjaga daya saing ekonominya di tengah persaingan global. Pemerintah tidak bisa terus-menerus memperbesar pengeluaran tanpa mempertimbangkan kemampuan penerimaan negara dan keberlanjutan utang. Di sisi lain, pengurangan manfaat sosial juga berisiko menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, terutama kelompok pensiunan dan pekerja yang selama ini menggantungkan perlindungan hidupnya pada program pemerintah.<\/p>\n

Sistem Perlindungan Sosial yang Dibangun Setelah Perang Dunia II<\/h2>\n

Fondasi sistem kesejahteraan sosial Eropa dibangun dalam kondisi ekonomi dan demografi yang sangat berbeda dari sekarang. Setelah Perang Dunia II, negara-negara Eropa menghadapi kebutuhan besar untuk membangun kembali perekonomian sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat yang terdampak kehancuran perang. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan kesempatan kerja, dan populasi yang relatif muda memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperluas program perlindungan sosial. Dalam situasi tersebut, pembiayaan pensiun, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk bantuan sosial dapat dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan nasional.<\/p>\n

Sistem tersebut kemudian menjadi salah satu karakteristik utama ekonomi Eropa. Pemerintah mengambil peran besar dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar dan perlindungan ketika menghadapi berbagai risiko kehidupan. Pensiun memberikan jaminan pendapatan setelah seseorang berhenti bekerja, sementara asuransi sosial membantu masyarakat menghadapi kehilangan pekerjaan dan persoalan kesehatan. Pendidikan publik juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan ekonomi.<\/p>\n

Selama beberapa dekade, model tersebut dapat berjalan karena struktur penduduk dan kondisi ekonomi relatif mendukung. Jumlah pekerja yang membayar pajak dan kontribusi sosial cukup besar untuk membiayai kebutuhan kelompok masyarakat yang sudah pensiun. Pertumbuhan ekonomi juga membantu pemerintah meningkatkan penerimaan tanpa harus terus-menerus menaikkan beban pajak. Namun, kondisi tersebut perlahan berubah ketika angka kelahiran menurun dan harapan hidup meningkat, sehingga jumlah penduduk lanjut usia semakin besar dibandingkan generasi yang memasuki pasar kerja.<\/p>\n

Penuaan Penduduk Meningkatkan Beban Anggaran<\/h2>\n

Prancis memperlihatkan besarnya tantangan yang sedang dihadapi sistem perlindungan sosial Eropa. Negara tersebut mengalokasikan hampir sepertiga produk domestik bruto untuk perlindungan sosial, sementara sekitar 35 persen penduduknya berusia 55 tahun atau lebih. Jumlah penerima pensiun langsung telah melampaui 17 juta orang dan terus meningkat lebih cepat dibandingkan jumlah pekerja yang membiayai sistem tersebut. Perkembangan ini menciptakan ketidakseimbangan antara penerimaan kontribusi dan kewajiban pembayaran manfaat yang harus dipenuhi pemerintah.<\/p>\n

Prancis bukan satu-satunya negara yang menghadapi persoalan tersebut. Sembilan negara anggota Uni Eropa mengalokasikan sedikitnya seperempat PDB untuk belanja sosial publik. Peningkatan usia median penduduk juga terjadi di hampir seluruh negara anggota Uni Eropa, dengan Jerman dan Malta menjadi pengecualian dalam perbandingan yang dibahas. Perubahan demografi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap sistem pensiun dan layanan sosial bukan persoalan sementara, melainkan tantangan struktural yang akan memengaruhi keuangan pemerintah dalam jangka panjang.<\/p>\n

Anton Hemerijck, profesor di European University Institute yang meneliti kebijakan sosial, menjelaskan bahwa negara-negara Eropa Barat menghabiskan sekitar 30 persen PDB untuk berbagai pengeluaran sosial. Jika pendidikan turut diperhitungkan, jumlahnya mencapai sekitar 70 persen dari keseluruhan anggaran publik. Angka tersebut memperlihatkan besarnya posisi kebijakan sosial dalam struktur keuangan negara. Ketika kebutuhan pensiun dan kesehatan terus meningkat, pemerintah harus mencari sumber penerimaan tambahan atau menata kembali prioritas pengeluaran agar tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan lainnya.<\/p>\n

Monika Queisser dari OECD juga menyoroti perubahan rasio antara penerima pensiun dan pekerja yang masih aktif. Semakin banyak penduduk yang memasuki masa pensiun, sementara jumlah orang yang membayar kontribusi relatif semakin terbatas. Dalam sistem yang mengandalkan pekerja aktif untuk membiayai pensiunan, perubahan tersebut dapat menimbulkan tekanan fiskal yang semakin besar. Pemerintah pada akhirnya harus menghadapi pilihan sulit antara meningkatkan kontribusi, mengubah manfaat pensiun, memperpanjang usia kerja, atau mengembangkan mekanisme pendanaan alternatif.<\/p>\n

Reformasi Pensiun Menjadi Persoalan Politik<\/h2>\n

Pensiun menjadi salah satu bagian paling sensitif dalam perdebatan mengenai reformasi anggaran sosial. Secara teknis, pemerintah dapat mengubah usia pensiun, besaran manfaat, dan mekanisme kontribusi untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan negara. Namun, kebijakan tersebut menyangkut hak dan harapan masyarakat yang telah bekerja selama puluhan tahun. Perubahan usia pensiun, misalnya, dapat dipandang sebagai keputusan yang memaksa pekerja menghabiskan waktu lebih lama di tempat kerja sebelum memperoleh hak atas manfaat yang selama ini dijanjikan.<\/p>\n

Pengalaman Prancis memperlihatkan betapa sulitnya pemerintah menjalankan reformasi tersebut. Upaya untuk menyesuaikan usia pensiun menghadapi penolakan besar dari masyarakat dan memicu ketegangan politik. Bagi pemerintah, perubahan diperlukan karena jumlah penerima pensiun terus bertambah, tetapi bagi pekerja, kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai pengurangan hak sosial. Situasi ini membuat reformasi pensiun menjadi salah satu persoalan politik yang paling sulit diselesaikan di banyak negara.<\/p>\n

Persoalan tersebut semakin kompleks karena meningkatnya harapan hidup tidak selalu berarti seluruh pekerja memiliki kemampuan fisik untuk terus bekerja lebih lama. Jenis pekerjaan, kondisi kesehatan, dan kesempatan kerja bagi kelompok usia lanjut juga harus menjadi pertimbangan. Perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan agar pekerja berusia lebih tua tetap memiliki kesempatan berkontribusi secara produktif. Dengan demikian, reformasi pensiun tidak cukup dilakukan melalui perubahan aturan pemerintah, tetapi juga membutuhkan penyesuaian di pasar tenaga kerja.<\/p>\n

Persaingan Anggaran antara Kesejahteraan dan Pertahanan<\/h2>\n

Tekanan terhadap belanja sosial muncul ketika Eropa juga membutuhkan anggaran lebih besar untuk memperkuat pertahanan dan meningkatkan investasi strategis. Perubahan lingkungan geopolitik membuat pengeluaran militer semakin penting, sementara infrastruktur transportasi, energi, pendidikan, dan teknologi membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Pemerintah harus mengelola berbagai kebutuhan tersebut dalam ruang fiskal yang terbatas, terutama ketika pengeluaran pensiun dan kesehatan terus meningkat.<\/p>\n

Perdebatan mengenai hubungan antara welfare dan warfare sering kali menggambarkan seolah-olah peningkatan belanja pertahanan harus dilakukan dengan mengurangi perlindungan sosial. Namun, perbandingan antarnegara menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu sederhana. Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Belanda menjadi contoh negara yang mampu mempertahankan pengeluaran sosial sekaligus mengalokasikan lebih dari 2 persen PDB untuk pertahanan. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan membiayai kedua kebutuhan tersebut juga dipengaruhi oleh desain kebijakan fiskal, produktivitas ekonomi, dan efisiensi pengelolaan anggaran.<\/p>\n

Tantangan yang lebih besar justru muncul ketika belanja sosial terus meningkat tanpa diimbangi kemampuan ekonomi untuk menghasilkan penerimaan negara. Pemerintah membutuhkan investasi produktif agar industri berkembang, lapangan kerja bertambah, dan basis pajak semakin kuat. Jika anggaran terlalu banyak terserap untuk memenuhi kewajiban rutin, ruang untuk membiayai proyek infrastruktur dan pengembangan teknologi dapat semakin terbatas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko melemahkan pertumbuhan ekonomi yang justru diperlukan untuk mempertahankan sistem perlindungan sosial.<\/p>\n

Denmark Menawarkan Model Distribusi Anggaran yang Berbeda<\/h2>\n

Pengalaman Denmark memberikan perspektif menarik mengenai bagaimana anggaran sosial dapat didistribusikan antargenerasi. Dalam perbandingan yang dibahas, sekitar sepertiga anggaran sosial negara tersebut dialokasikan untuk kelompok muda, sepertiga untuk penduduk usia dewasa, dan sepertiga untuk kelompok lanjut usia. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perlindungan sosial tidak hanya berorientasi pada pembayaran pensiun, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan generasi yang sedang membangun kehidupan dan memasuki dunia kerja.<\/p>\n

Struktur tersebut berbeda dengan Prancis yang mengalokasikan sekitar separuh anggaran sosialnya untuk kelompok lanjut usia. Sementara itu, masing-masing sekitar seperempat dialokasikan untuk kelompok muda dan penduduk usia dewasa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa komposisi belanja sosial dapat memengaruhi keseimbangan kebijakan antargenerasi. Ketika anggaran terlalu terkonsentrasi pada pembayaran manfaat bagi kelompok pensiunan, investasi terhadap pendidikan, keterampilan, dan kesempatan ekonomi generasi muda berpotensi memperoleh ruang yang lebih terbatas.<\/p>\n

Denmark, Belanda, Austria, dan Swiss juga sering disebut sebagai negara dengan sistem perlindungan sosial yang memiliki kinerja relatif baik. Namun, perbandingan antarnegara harus memperhitungkan keseluruhan mekanisme pembiayaan, bukan hanya besarnya belanja publik. Beberapa negara memiliki kewajiban pensiun swasta atau pensiun berbasis pekerjaan, sementara sebagian manfaat sosial dikenai pajak sehingga sebagian pengeluaran pemerintah kembali menjadi penerimaan negara. Karena itu, struktur manfaat, kewajiban swasta, insentif perpajakan, dan sumber pendanaan perlu dilihat secara bersamaan untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja.<\/p>\n

Mengurangi Ketergantungan pada Kontribusi Generasi Muda<\/h2>\n

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem pensiun Eropa adalah ketergantungan pada mekanisme pay-as-you-go. Dalam sistem ini, kontribusi yang dibayarkan oleh pekerja aktif digunakan untuk membiayai manfaat bagi masyarakat yang telah memasuki masa pensiun. Mekanisme tersebut dapat berjalan relatif baik ketika jumlah pekerja jauh lebih besar dibandingkan penerima pensiun. Namun, ketika populasi menua dan jumlah pekerja tumbuh lebih lambat, tekanan terhadap sistem pembiayaan menjadi semakin besar.<\/p>\n

Chrystia Freeland, yang pernah menjabat sebagai Deputy Prime Minister dan Menteri Keuangan Kanada, menilai bahwa pemerintah perlu menyesuaikan usia pensiun dengan meningkatnya harapan hidup. Selain itu, negara perlu mengembangkan sistem tabungan dan investasi pensiun agar pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada kontribusi generasi pekerja berikutnya. Kanada, Australia, dan Denmark disebut sebagai contoh negara yang telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pay-as-you-go.<\/p>\n

Sistem pendanaan berbasis akumulasi modal memungkinkan kontribusi dikumpulkan dan diinvestasikan selama seseorang masih berada dalam usia produktif. Dana yang terbentuk kemudian dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pensiun pada masa mendatang. Negara yang lebih awal membangun cadangan pendanaan juga memiliki keuntungan ketika jumlah penerima pensiun meningkat karena pemerintah dapat memanfaatkan akumulasi dana yang telah tersedia. Pendekatan tersebut membantu mengurangi tekanan langsung terhadap anggaran tahunan, meskipun tetap membutuhkan tata kelola investasi dan pengawasan yang baik.<\/p>\n

Reformasi juga perlu mencakup pembiayaan kesehatan yang berpotensi menjadi tantangan lebih besar seiring bertambahnya usia penduduk. Kelompok lanjut usia umumnya membutuhkan layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang yang lebih intensif. Pada saat bersamaan, perusahaan perlu mengembangkan kebijakan yang memungkinkan pekerja berusia lebih tua tetap berkontribusi sesuai kemampuan dan kondisi kesehatannya. Dengan demikian, keberlanjutan sistem sosial tidak hanya bergantung pada perubahan aturan pensiun, tetapi juga pada bagaimana negara dan sektor swasta mengelola perubahan struktur tenaga kerja.<\/p>\n

Perlindungan Sosial Juga Menentukan Daya Saing Ekonomi<\/h2>\n

Belanja sosial sering dipandang sebagai beban ekonomi karena membutuhkan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam jumlah besar. Namun, pendekatan tersebut tidak sepenuhnya memperhitungkan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh sistem perlindungan sosial. Layanan kesehatan yang baik membantu menjaga produktivitas tenaga kerja, pendidikan meningkatkan keterampilan masyarakat, sementara dukungan pengasuhan anak memungkinkan lebih banyak penduduk usia produktif berpartisipasi dalam pasar kerja.<\/p>\n

Bagi investor, kualitas sistem sosial merupakan salah satu bagian dari lingkungan bisnis suatu negara. Keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya pajak dan biaya tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, ukuran pasar, infrastruktur, kesehatan pekerja, serta stabilitas sosial. Negara yang mampu menyediakan lingkungan kerja dengan tenaga kerja sehat dan terampil dapat memiliki daya tarik lebih besar bagi investasi jangka panjang. Karena itu, perlindungan sosial yang dirancang secara efektif dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing ekonomi.<\/p>\n

Sebaliknya, pemotongan belanja sosial tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap produktivitas dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas. Berkurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak dapat menghambat partisipasi tenaga kerja serta memperlebar kesenjangan kesempatan ekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia dan melemahkan kemampuan negara bersaing dengan perekonomian lain. Tantangannya bukan sekadar mengurangi pengeluaran, melainkan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang sepadan.<\/p>\n

Pertumbuhan Ekonomi Harus Menopang Pembiayaan Sosial<\/h2>\n

Persoalan yang dihadapi Eropa memperlihatkan hubungan erat antara keberlanjutan perlindungan sosial dan kemampuan ekonomi menghasilkan pendapatan. Pemerintah dapat membangun berbagai program pensiun, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, tetapi seluruh komitmen tersebut membutuhkan basis ekonomi yang produktif. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, penerimaan pajak berpotensi melemah, sementara kewajiban pembayaran manfaat sosial tetap berjalan. Jika berlangsung dalam waktu panjang, pemerintah dapat semakin bergantung pada utang untuk mempertahankan program yang sudah ada.<\/p>\n

Dalam pembahasan mengenai keberlanjutan fiskal, terdapat prinsip bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu menopang kebutuhan sosial. Negara yang ingin mempertahankan sistem perlindungan masyarakat harus memastikan bahwa kebijakan anggarannya tetap memberikan ruang bagi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas. Hal ini tidak berarti pemerintah harus mengurangi tanggung jawab sosial, tetapi justru memperkuat fondasi ekonomi yang memungkinkan perlindungan tersebut terus dibiayai.<\/p>\n

Prancis dan Italia menjadi contoh negara yang menghadapi tantangan fiskal akibat besarnya komitmen pengeluaran sosial. Sementara itu, pengalaman Kanada memperlihatkan bagaimana tekanan keuangan pada 1990-an mendorong munculnya kemauan politik untuk membenahi keuangan publik dan memperkuat sistem pendanaan pensiun. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa reformasi struktural sering kali membutuhkan keputusan politik yang sulit, terutama ketika perubahan kebijakan menyentuh manfaat yang telah lama dinikmati masyarakat.<\/p>\n

Reformasi Sebelum Krisis Menjadi Terlambat<\/h2>\n

Masa depan sistem perlindungan sosial Eropa akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan demografi dan struktur ekonomi. Reformasi pensiun, penguatan pendanaan jangka panjang, peningkatan partisipasi tenaga kerja, dan investasi pada generasi muda menjadi bagian penting dari penyesuaian tersebut. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara kewajiban sosial yang telah berjalan dan kebutuhan investasi baru yang menentukan pertumbuhan ekonomi masa depan.<\/p>\n

Tantangan terbesarnya adalah membangun kesepakatan politik bahwa perubahan diperlukan tanpa menghilangkan prinsip dasar perlindungan sosial. Masyarakat perlu memahami bahwa keberlanjutan program pensiun dan kesehatan tidak dapat hanya bergantung pada anggaran pemerintah yang terus membesar. Pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan bahwa reformasi tidak secara tidak proporsional membebani kelompok pekerja berpendapatan rendah, masyarakat rentan, dan generasi muda yang sedang membangun masa depan ekonominya.<\/p>\n

Keberhasilan sistem perlindungan sosial tidak hanya diukur dari besarnya manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat hari ini, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan manfaat tersebut bagi generasi berikutnya. Eropa menghadapi pilihan untuk melakukan penyesuaian secara bertahap melalui reformasi yang terencana atau menunggu hingga tekanan fiskal memaksa pemerintah mengambil keputusan yang lebih berat. Janji perlindungan sosial yang dibangun setelah Perang Dunia II tetap menjadi bagian penting dari model pembangunan Eropa, tetapi keberlangsungannya akan sangat bergantung pada kekuatan ekonomi, disiplin fiskal, dan keberanian melakukan perubahan sebelum krisis semakin dalam.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Business Lounge-Essay on Global) Eropa sedang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan sistem kesejahteraan sosial yang selama puluhan tahun menjadi salah satu fondasi model ekonominya. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara Eropa membangun berbagai program perlindungan masyarakat, mulai dari jaminan pensiun, layanan kesehatan, bantuan pengangguran, perumahan, hingga pendidikan. Sistem tersebut dirancang agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko ekonomi maupun sosial. Namun, perubahan demografi, meningkatnya biaya pensiun, dan kebutuhan investasi baru membuat pemerintah semakin sulit […]<\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":206006,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[1762],"tags":[542],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/221005"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=221005"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/221005\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":221006,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/221005\/revisions\/221006"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/206006"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=221005"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=221005"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=221005"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}