{"id":217777,"date":"2026-06-17T19:11:31","date_gmt":"2026-06-17T12:11:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blj.co.id\/?p=217777"},"modified":"2026-06-17T19:48:47","modified_gmt":"2026-06-17T12:48:47","slug":"josephine-teo-membangun-kedaulatan-ai-dengan-cara-yang-cerdas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/2026\/06\/17\/josephine-teo-membangun-kedaulatan-ai-dengan-cara-yang-cerdas\/","title":{"rendered":"Josephine Teo: Membangun Kedaulatan AI dengan Cara yang Cerdas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">(Business Lounge Journal &#8211; Tech)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah perlombaan global mengembangkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence\/AI), banyak negara mulai berbicara mengenai &#8220;kedaulatan AI&#8221;. Namun, apakah kedaulatan berarti sebuah negara harus membangun seluruh teknologi AI secara mandiri, mulai dari pusat data, model bahasa, hingga chip semikonduktor?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi Josephine Teo, Menteri Pengembangan Digital dan Informasi Singapura, cara pandang seperti itu justru perlu ditinjau kembali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sesi diskusi bertajuk <em>&#8220;From Infrastructure to Intelligence: Turning Southeast Asia&#8217;s Digital Foundations into AI Scale&#8221;<\/em> pada Asia Economic Summit (AES) 2026 di Jakarta, Teo menawarkan perspektif yang lebih pragmatis. Menurutnya, kedaulatan AI bukanlah tentang memiliki seluruh rantai teknologi secara penuh, melainkan kemampuan sebuah negara untuk memanfaatkan AI sesuai kepentingan rakyatnya.\u00a0&#8220;Sangat sedikit negara yang mampu membangun, memiliki, dan memelihara seluruh tumpukan teknologi AI karena terlalu banyak komponen yang terlibat,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Teo, terdapat tiga hal yang harus dimiliki agar sebuah negara benar-benar berdaulat dalam era AI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertama adalah kemampuan pemerintah menggunakan AI untuk kepentingan publik. Pemerintah tidak bisa hanya berperan sebagai regulator yang mengawasi dari kejauhan. Aparatur negara perlu memahami bagaimana AI bekerja, menggunakannya untuk meningkatkan pelayanan publik, sekaligus membangun kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengelolanya.\u00a0Tanpa pengalaman menggunakan AI secara langsung, pemerintah akan kesulitan menentukan aturan yang tepat. Tata kelola yang baik hanya dapat lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap manfaat maupun risikonya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedua, negara harus mampu membuat keputusan yang cerdas dalam memilih teknologi. Teo menekankan bahwa pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah apakah teknologi berasal dari negara A atau negara B, melainkan apakah teknologi tersebut memberikan kinerja terbaik, terjangkau secara biaya, serta mampu menjamin keamanan dan ketahanan sistem.\u00a0&#8220;Yang terpenting adalah nilai keseluruhan yang dihasilkan, bukan dari mana teknologi itu berasal,&#8221; katanya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika banyak organisasi menghadapi banjir solusi AI dari berbagai vendor. Dalam situasi seperti itu, kemampuan mengevaluasi teknologi secara objektif menjadi aset strategis.\u00a0Bagi perusahaan, misalnya, keamanan tidak dapat diperlakukan secara seragam. Sistem yang menyimpan data keuangan tentu membutuhkan tingkat perlindungan berbeda dibandingkan sistem administrasi biasa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap risiko, ketahanan operasional, serta opsi pemulihan ketika terjadi gangguan harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketiga, membangun ekosistem teknologi yang sehat. Negara tidak boleh terlalu bergantung pada satu penyedia layanan atau satu pemasok teknologi tertentu. Semakin beragam pilihan yang tersedia, semakin besar ruang bagi pemerintah maupun pelaku usaha untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.\u00a0Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan tidak selalu identik dengan swasembada total. Dalam ekonomi digital yang saling terhubung, kemampuan menentukan pilihan secara mandiri justru menjadi bentuk kedaulatan yang lebih realistis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal serupa juga terlihat dalam pembahasan mengenai arus data lintas negara. Teo mengibaratkan ekonomi digital seperti sistem penerbangan internasional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap negara dapat membangun &#8220;bandara&#8221; digitalnya masing-masing. Namun, infrastruktur itu tidak akan banyak berguna jika data tidak dapat mengalir secara aman dan efisien melintasi batas negara.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di ASEAN, upaya tersebut diwujudkan melalui <em>Digital Economy Framework Agreement<\/em> (DEFA). Menurut Teo, DEFA dapat dipandang sebagai perjanjian layanan penerbangan yang memungkinkan &#8220;pesawat&#8221; berupa data bergerak dari satu negara ke negara lain.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, sebagaimana dunia penerbangan membutuhkan standar teknis yang sama agar pesawat dapat mendarat dengan aman, ekonomi digital juga membutuhkan interoperabilitas. Negara-negara ASEAN harus menyepakati berbagai mekanisme teknis agar sistem yang berbeda tetap dapat saling terhubung meskipun memiliki regulasi perlindungan data yang tidak identik.\u00a0&#8220;Kerja keras sesungguhnya ada pada penyelesaian persoalan interoperabilitas tersebut,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain tata kelola data, Teo juga mengingatkan bahwa ledakan investasi AI menghadirkan tantangan baru dalam aspek infrastruktur.\u00a0Kapasitas komputasi memang terus bertambah melalui pembangunan pusat data. Namun pusat data membutuhkan energi dalam jumlah besar. Ketersediaan listrik berpotensi menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi digital kawasan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, gagasan ASEAN Power Grid yang tengah dibahas negara-negara anggota ASEAN menjadi semakin penting. Integrasi jaringan listrik regional dinilai dapat membantu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung kebutuhan infrastruktur digital jangka panjang.\u00a0Namun, sebesar apa pun investasi yang digelontorkan, keberhasilan AI pada akhirnya ditentukan oleh satu hal: kepercayaan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ini, jutaan orang menggunakan aplikasi berbasis AI tanpa benar-benar memahami bagaimana teknologi tersebut bekerja, apa batasannya, maupun risiko yang mungkin muncul. Menurut Teo, kondisi tersebut berbeda dengan produk-produk lain yang telah melalui berbagai pengujian sebelum dipasarkan.\u00a0Karena itu, Singapura tengah mengeksplorasi konsep &#8220;label nutrisi&#8221; untuk AI.\u00a0Seperti halnya roti yang mencantumkan kandungan bahan atau obat yang menjelaskan dosis penggunaan, aplikasi AI di masa depan mungkin perlu memberikan informasi yang jelas mengenai fungsi, keterbatasan, dan penggunaan yang tepat bagi pengguna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Singapura telah berdiskusi dengan para pengembang untuk merancang bentuk informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan rahasia dagang perusahaan. Pada tahap awal, pendekatan ini kemungkinan bersifat sukarela sebelum dievaluasi efektivitasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di luar isu regulasi dan infrastruktur, Teo melihat AI juga membawa peluang untuk menciptakan pemerataan manfaat ekonomi.\u00a0Selama ini, gelombang teknologi cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar yang memiliki sumber daya untuk beradaptasi lebih cepat. Perusahaan kecil sering kali tertinggal karena keterbatasan modal dan kemampuan.\u00a0Namun, AI memiliki karakteristik yang berbeda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan bantuan alat bantu pemrograman berbasis AI, usaha kecil kini dapat mengembangkan aplikasi sederhana sesuai kebutuhannya sendiri tanpa harus membeli layanan yang mahal. Bahkan, sejumlah inovator muda di ASEAN telah menciptakan solusi AI ringan yang dapat berjalan di telepon genggam dengan dukungan jaringan 2G atau 3G.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Konsep yang oleh Presiden Bank Dunia Ajay Banga disebut sebagai &#8220;small AI&#8221; ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan tidak selalu harus hadir dalam bentuk investasi bernilai miliaran dolar. AI juga dapat menjadi alat sederhana yang membantu petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat di daerah terpencil menyelesaikan persoalan sehari-hari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mungkin di situlah masa depan AI Asia Tenggara akan dibentuk. Bukan sekadar oleh siapa yang memiliki teknologi terbesar, melainkan oleh siapa yang paling mampu menggunakan teknologi tersebut untuk menciptakan manfaat yang nyata, inklusif, dan dapat dipercaya bagi masyarakatnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Business Lounge Journal &#8211; Tech) Di tengah perlombaan global mengembangkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence\/AI), banyak negara mulai berbicara mengenai &#8220;kedaulatan AI&#8221;. Namun, apakah kedaulatan berarti sebuah negara harus membangun seluruh teknologi AI secara mandiri, mulai dari pusat data, model bahasa, hingga chip semikonduktor? Bagi Josephine Teo, Menteri Pengembangan Digital dan Informasi Singapura, cara pandang seperti itu justru perlu ditinjau kembali. Dalam sesi diskusi bertajuk &#8220;From Infrastructure to Intelligence: Turning Southeast Asia&#8217;s Digital Foundations into AI Scale&#8221; pada Asia Economic Summit [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":217778,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[8027,2725,7941],"tags":[13328],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/217777"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=217777"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/217777\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":217784,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/217777\/revisions\/217784"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/217778"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=217777"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=217777"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blj.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=217777"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}