(Business Lounge Journal – Economy)<\/p>\n
Dalam forum dialog kelautan di Papua, Duta Besar Nico Barito, Special Envoy of the President of Seychelles for ASEAN<\/em>, menyampaikan gagasan yang berani: menjadikan konservasi alam bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga sumber ekonomi baru. Menurutnya, selama ini pendekatan terhadap pelestarian alam sering berhenti pada kegiatan simbolik \u2014 seperti penanaman pohon atau mangrove \u2014 tanpa ada kesinambungan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk ikut menjaga.<\/p>\n \u201cKalau mau mangrove dirawat baik, harus ada ekonomi di mangrove,\u201d ujarnya tegas. Ia mencontohkan pengalamannya di Pomako dan Mahakam Delta, di mana konsep ekonomi berbasis ekosistem (eco-based economy) berhasil diterapkan. Di kawasan itu, konservasi mangrove dikombinasikan dengan budidaya udang dan kepiting lumpur organik tanpa pakan buatan, menghasilkan nilai jual tiga kali lipat dibandingkan produk konvensional. Hasilnya bukan hanya menjaga ekosistem, tetapi juga membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat pesisir.<\/p>\n Lebih jauh, Dubes Nico menjelaskan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha dan masyarakat lokal. Ia mencontohkan proyek rehabilitasi Mahakam Delta yang didukung perusahaan minyak asal Prancis, Total, sebagai model sinergi antara kepentingan industri dan lingkungan. \u201cKita netralisir konflik. Ekonomi masyarakat jalan, ekonomi migas juga jalan,\u201d ujarnya. Pendekatan ini, menurutnya, bisa menjadi inspirasi untuk Papua \u2014 wilayah dengan potensi kelautan besar namun masih menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi dan keterlibatan masyarakat.<\/p>\n Dubes Nico mengingatkan, tantangan utama di kawasan pesisir sering kali muncul ketika investasi besar tidak diimbangi dengan keterlibatan lokal. Akibatnya, masyarakat merasa tertinggal dan tertekan, sementara aparat di lapangan menghadapi beban sosial. \u201cKalau masyarakat tidak ada yang menarik untuk membuat sesuatu yang baru, mereka hanya jadi penonton,\u201d katanya.<\/p>\n Melalui pengalamannya di bidang pemberdayaan wilayah pertahanan dan lingkungan hidup, Dubes Nico mendorong Papua untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di sektor kelautan. Ia mengusulkan pembangunan Dermaga Internasional di Biak dan Nabire sebagai langkah awal membentuk hub ekonomi kelautan Pasifik. Dengan biaya operasional yang lebih efisien dibanding negara tetangga, pelabuhan di wilayah timur Indonesia dapat menarik kapal-kapal dari Pasifik untuk berlabuh, memperkuat rantai pasok, dan menumbuhkan ekonomi lokal.<\/p>\n \u201cBiaya di sini lebih murah. Kapal akan senang berlabuh di Biak atau Nabire karena selain efisien, budaya dan hiburan lokal juga menarik,\u201d ujarnya sambil menambahkan bahwa fasilitas ini bisa diperluas menjadi kawasan berikat (tax-free zone) untuk menarik investor asing, termasuk dari Jepang dan Seychelles, guna membangun industri pengolahan hasil laut di kawasan timur Indonesia.<\/p>\n Dari pidato tersebut, satu pesan menonjol: laut bukan sekadar sumber daya alam, tetapi juga arena manajemen ekonomi global. Laut menempati 70 persen permukaan bumi, dan pergerakan ikan melintasi perbatasan menunjukkan bahwa ekosistem laut adalah satu kesatuan yang tidak mengenal batas negara. \u201cIkannya ikan, karunia Tuhan,\u201d tutur Dubes Nico. \u201cKalau kita kelola dengan baik, akan terbentuk hub-hub baru untuk ekonomi kelautan.\u201d<\/p>\n Visi ini merefleksikan paradigma baru bisnis berkelanjutan: membangun kemakmuran tanpa merusak keseimbangan alam. Dari konservasi mangrove hingga pembangunan pelabuhan strategis, setiap langkah diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomi yang lestari. Papua dan Indonesia timur, dengan posisi geografisnya yang unik, berpeluang besar menjadi episentrum ekonomi biru Asia Pasifik \u2014 selama kepemimpinan, kolaborasi, dan inovasi dikelola dengan satu prinsip: keberlanjutan sebagai inti pertumbuhan.<\/p>\nKolaborasi Konservasi dan Kapital<\/h3>\n
Papua sebagai Hub Ekonomi Kelautan Pasifik<\/h3>\n
Manajemen Laut dan Visi Ekonomi Biru<\/h3>\n