![\"\"](\"http:\/\/blj.co.id\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Hanif-Dhakiri-1.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
(Business Lounge Journal – News & Insight)<\/p>\n
Pemerintah telah mencanangkan tahun 2019 sebagai Tahun Pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia), demikian seperti telah disampaikan Muhammad Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan RI. Untuk itu pemerintah sedang berupaya menyiapkan SDM dalam menghadapi revolusi industri 4.0.<\/p>\n
Salah satu terobosan yang dibuat oleh Pak Jokowi adalah dengan menggenjot pendidikan maupun pelatihan vokasi yang sudah dimulai. \u201cPendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah digenjot di berbagai kementerian termasuk di Kementerian Tenaga Kerja,\u201d demikian disampaikan Hanif yang juga menjelaskan mengapa pendidikan dan pelatihan vokasi ini menjadi suatu yang penting. \u201cKarena kita tahu bahwa angkatan kerja kita ini masih didominasi oleh pendidikan-pendidikan yang relatif terbatas, misalnya lulusan SD dan SMP yang masih sangat besar, bahkan hampir mencapai 60%. Sedangkan mereka yang pendidikannya lebih tinggi, mengalami problem mismatch<\/em> sehingga yang menjadi jembatan untuk itu adalah pelatihan vokasi atau pelatihan kerja,\u201d jelas Hanif. Dengan demikian pemerintah mengharapkan masyarakat dapat mempunyai skill<\/em> yang memadai, untuk mereka dapat bekerja di industri atau memulai wira usaha.<\/p>\n Pemerintah telah mencanangkan tahun 2019 sebagai Tahun Pembangunan SDM.<\/strong><\/em><\/p>\n Pada prinsipnya semua sektor telah memiliki SKKNI (Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) baik itu asosiasi industri maupun asosiasi profesi. Dalam hal ini semua SKKNI akan dilegalisasi atau dilegitimasi oleh kementerian tenaga kerja. \u201cSKKNI ini penting untuk menjadi rujukan dari standar kompetensi para pekerja kita di berbagai sektor,\u201d demikian dijelaskan Hanif. Sebagai contoh, ia menyebutkan profesi sebagai jurnalis pada sektor media. Maka sebagai jurnalis yang baik, kemampuan apa saja yang harus dimiliki yang kemudian akan menjadi rujukan dalam pemerintah memberikan pelatihan dan sekaligus sertifikasi kompetensi.<\/p>\n D<\/span>alam menyambut arus tenaga kerja, pemerintah melakukan beberapa persiapan, salah satunya dengan membuat atau mencanangkan kebijakan Triple Skilling, <\/em>yang isinya skilling<\/em>, upskilling<\/em>, reskilling<\/em>.<\/p>\n Pada generasi milenial, pemerintah juga memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakan termasuk dengan memfasilitasi mereka untuk pengembangan digital skill<\/em>. Untuk hal ini Hanif mengungkapkan bahwa pemerintah telah membangun Innovation Room <\/em>bagi anak anak muda yang juga disebut dengan Talent Hub. <\/em>\u201cItu tempat anak-anak muda bekerja, berinovasi, membangun platform-platform berbasis digital<\/em> di berbagai sektor dan bidang. Ada yang mengurus nelayan, petani, jual beli, dan berbagai bidang lainnya,\u201d jelas Hanif. \u201cSaat ini sudah ada 15 startup<\/em> di sana yang semuanya anak-anak muda tetapi karyanya luar biasa,\u201d lanjutnya.<\/p>\n Selain itu, Hanif juga memaparkan kembali pencapaian pemerintah di era Jokowi. Mulai dari kemiskinan yang menurun menjadi 9.6% (angka kemiskinan paling rendah sepanjang sejarah Indonesia), ketimpangan sosial yang menurun dari 0.41 gini ratio menjadi 0.38, pengangguran menurun mencapai angka 5,3% (angka pengangguran terendah sejak Indonesia memasuki reformasi), juga penciptaan lapangan kerja yang telah melampaui target hanya dalam waktu 4 tahun. Dalam akhir perbincangan, Hanif pun mengutip keberhasilan pembagunan infrastruktur yang mempermudah konektifitas, mobilitas baik manusia maupun barang. \u201cKarena jarak lebih dekat, mobilitas barang dan manusia menjadi lebih lancar sehingga pasokan makanan menjadi leih cepat, dan harga menjadi lebih murah,\u201d ujar Hanif.<\/p>\n\n