![\"\"](\"http:\/\/blj.co.id\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Menteri-Susi-Merangkai-Puzzle-1.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
(Business Lounge Journal – Wise Man Says)<\/p>\n
Pada dua minggu pertama setelah Susi Pudjiastuti dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi mengakui bahwa ia seolah sedang mencocokkan puzzle demi puzzle yang belum ia mengerti sebelumnya. Walaupun bisnis di bidang perikanan bukanlah hal yang baru baginya, namun ia mengakui bahwa ia tidak tahu menahu apa yang ada di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, ia belajar keras untuk mengenali apa dan bagaimana sektor perikanan di Indonesia.<\/p>\n
Sebelum ia dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di tahun 2014, maka telah ada sebuah sensus yang selalu dilakukan sejak tahun 2003 hingga 2013. Maka dari sensus tersebut diketahui bahwa rumah tangga nelayan turun dari 1,600,000 menjadi sekitar 866,000. Hal ini disebabkan ikan yang jauh berkurang bahkan Susi mengataka \u201ctidak ada ikan\u201d. Itulah sebabnya banyak nelayan yang berhenti menangkap ikan atau tidak lagi menjadi nelayan. \u201cStok ikan turun jauh dan pada saat yang sama, ada 115 eksportir yang yang juga tutup. Pada waktu itu (saya) tidak mengerti kenapa. Karena lautan itu lebih belantara daripada hutan, nobody knows, no body see<\/em>,\u201d demikian diungkapkan Menteri Susi.<\/p>\n Visi Presiden Jokowi pada Sektor Kelautan <\/strong><\/p>\n Presiden Jokowi pada kepemimpinannya sejak tahun 2014, memiliki visi mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. \u201cLaut adalah masa depan bangsa,\u201d demikian Menteri Susi menjelaskan. \u201cIndonesia menjadi poros maritim dunia.\u201d<\/p>\n Untuk menterjemahkan visi yang dimiliki Presiden Jokowi maka Menteri Susi pun membuat 3 pilar yang menjadi dasar atau pola Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam melakukan pekerjaan.<\/p>\n Khusus untuk pilar ketiga, maka akan dapat dicapai apabila kedaulatan dan keberlanjutan telah dapat terwujud.<\/p>\n Mengumpulkan Puzzle demi Puzzle<\/strong><\/p>\n \u201cSebelumnya dengan Susi Air saya selalu terbang ke mana-mana dan selalu melihat ada banyak kapal. Tetapi setelah masuk ke KKP, saya baru mengetahui bahwa rupanya sejak tahun 2001 Pemerintah Kementerian Kelautan memberikan ijin kapal asing untuk dapat berbendera Indonesia dan menangkap ikan di Indonesia,\u201d jelas Menteri Susi. \u201cPada dua minggu pertama, saya melakukan deeply learning<\/em>.\u201d Menteri Susi mengungkapkan bagaimana pada dua minggu kepemimpinannya banyak hal yang baru dia ketahui. Seolah menemukan potongan dengan potongan puzzle, ia pun bekerja dengan keras untuk menyamakannya dengan hal-hal yang sebelumnya telah ia ketahui dari pengalamannya saat ia masih berbisnis dalam dunia perikanan, teman-teman yang berkecimpung pada sektor perikanan, juga kemudian beralih ke penerbangan.<\/p>\n \u201cJadi puzzle itu saya kumpulkan satu-satu,\u201d demikian pengakuan Menteri Susi.<\/p>\n Kedaulatan yang Utama<\/strong><\/p>\n Setelah mengetahui fakta yang ada, maka Menteri Susi menemui Presiden Jokowi dan mengusulkan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mengamankan kedaulatan kita.<\/p>\n Bagaimana tidak, peraturan yang ada telah menyebabkan lebih dari 10ribu kapal asing berlalu lalang di perairan Indonesia untuk mengambil kekayaan laut Indonesia. Itulah sebabnya jumlah ikan terus menurun yang kemudian diikuti oleh turunnya jumlah nelayan.<\/p>\n \u201cYang menjadi penyebab jumlah nelayan turun, jumlah ikan turun adalah masifnya kapal asing yaitu lebih dari 10,000 kapal. Awalnya saya pikir hanya 5 sampai 7 ribu kapal. Begitu lihat how they operated<\/em>, dari citra satelit yang kita tangkap, maka itu sebetulnya lebih dari 10 ribu kapal. Hilir mudik setiap hari. Menangkap ikan di Indonesia,\u201d demikian penjelasan Menteri Susi.<\/p>\n Dengan demikian Menteri Susi mengusulkan untuk menjalankan detrain effect<\/em> atau efek jera yang sebenarnya suda diatur oleh Undang-undang kita. \u201cNamun mengingat banyaknya kapal, jika kita mau mengerjakannya satu per satu adalah tidak mungkin. Sebab sudah masif dan telah menjadi hal yang lazim, oleh karena itu saya usulkan bagaimana kalau kita eksekusi dengan tidak menyitanya untuk dilelang, tetapi disita oleh negara untuk dimusnahkan.\u201d<\/p>\n Dengan restu dari Presiden Jokowi, maka sejak itu dilakukanlah penenggelaman kapal asing yang mengambil ikan di perairan Indonesia.<\/p>\n\n