Pada dasarnya, semua wajib pajak\u2014baik perorangan maupun badan (kecuali yang berbentuk Badan Usaha Tetap\/BUT\u2014dengan \u201cperedaran bruto\u201d yang memenuhi kriteria di bawah ini dikenakan PPh Final sesuai PP 46:<\/p>\n
\u201cWajaib pajak Non-BUT yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak rnelebihi Rp 4.8 miliar dalam 1 tahun fiskal.\u201d<\/p>\n
Apa dan Bagaimana Caranya Menentukan Peredaran Bruto?<\/strong><\/p>\n Seperti disebutkan dalam PP ini\u00a0 bahwa WP yang dikenakan PPh Final sesuai dengan PP 46\/2013 ini adalah yang memiiliki \u201cPendapatan bruto yang tidak melebihi 4.8 miliar.\u201d Bagaimana caranya menentukan besarnya \u201cperedaran bruto\u201d yang akan dijadikan dasar perhitungan? Misalnya:<\/p>\n (a) Data pendapatan (revenue) PT. AAA pada tahun fiskal 2014 nampak sebagai berikut: Kesimpulan: Dilihat dari totalnya, pendapatan PT. AAA sudah di atas 4.8 miliar. Namun karena yang 30 juta berupa pendapatan jasa giro dan telah dikenakan PPh final oleh pihak bank, maka peredaran bruto yang diperhitungkan hanya Rp 4,775,000,000, sehingga masuk kriteria wajib pajak yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1 persen, sesuai dengan PP 46\/2013 ini.<\/p>\n (b) Tahun fiskal 2014, data pendapatan PT. BBB yang berkantor pusat di Depok memiliki data pendapatan sebagai berikut: Kesimpulan: Total pendapatan PT BBB termasuk cabang melebihi 4.8 miliar, sehingga TIDAK memenuhi kriteria wajib pajak yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1 persen.<\/p>\n (c). Tahun fiskal 2014, data pendapatan Tuan Amirudin, pemilik Minimarket UD ABC dan Toko Bangunan UD DEF, adalah sbb: Kesimpulan: Total pendapatan Tuan Amirudin memang melebihi 4.8 miliar dalam satu tahun fiskal. Namun karena pendapatan dari pekerjaan bebas tidak dihitung, jadinya belum melewati Rp 4.8 miliar, sehingga memenuhi kriteria untuk dikenakan PPh Final dengan tarif 1 persen.<\/p>\n
\nApa itu peredaran bruto? Dalam bahasa dagang umum sering disebut \u201comzet\u201d, sedangkan dalam akuntansi disebut \u201cpendapatan\u201d (revenue) saja.<\/p>\n
\nMenurut PP ini, pendapatan yang dihitung sebagai dasar untuk menentukan 4.8 miliar adalah semua pendapatan termasuk pendapatan perusahaan cabang (bila ada), namun TIDAK TERMASUK pendapatan yang telah dikenakan PPh final dan pendapatan yang berupa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.<\/p>\n
\nPenjualan = Rp 4,775,000,000
\nPendapatan Bunga Jasa Giro = Rp 30,000,000
\nTotal = Rp 4,805,000,000<\/p>\n
\nPenjualan di Kantor Pusat = Rp 2,700,000,000
\nPenjualan di Cabang Daan Mogot = Rp 1,200,000,000
\nPenjualan di Cabang Pal Merah = Rp 1,800,000,000
\nTotal = Rp 5,700,000,000<\/p>\n
\nPenjualan Minimarket UD. ABC = Rp 2,100,000,000
\nPenjualan Toko Bangunan UD DEF = Rp 2,650,000,000
\nPendapatan dari Pekerjaan Bebas = Rp 250,000,000
\nTotal = Rp 5,000,000,000<\/p>\n
![\"iin3\"](\"http:\/\/businesslounge.co.id\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/iin3.jpg\")
<\/a>Endah Caratri\/Managing Partner Financial, Accounting & Tax Services<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"