(Photo: Kemenkeu)

Kesepakatan Dua Pilar Prinsip Perpajakan Internasional Siap Diterapkan Indonesia

(Businesslounge Journal-News) Dalam pertemuan Finance Ministers dan Central Bank Governors (FMCBG) G20 yang pertama pada bulan Februari 2022 lalu, sudah disepakati dua pilar prinsip perpajakan internasional mengenai perpajakan terkait sektor digital dan global minimum taxation yang akan diterapkan pada tahun 2023.

Dalam Global Tax Policy Webinar yang diadakan oleh Harvard Kennedy School – Irish Tax Institute Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara sampaikan bahwa kedua pilar tersebut dinantikan implementasinya oleh Indonesia.

Pada Rabu (18/05) secara daring Wamenkeu menjelaskan bahwa Indonesia sangat sangat menantikan dampak dari pelaksanaan pilar satu tersebut di Indonesia. Selain itu pilar kedua memiliki tujuan untuk mengatasi base erosion and profit shifting (BEPS). Pajak minimum global sebesar 15 persen tujuannya untuk meminimalkan risiko BEPS dan untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional dengan omset global dalam jumlah tertentu akan membayar pajak minimal 15 persen dimanapun mereka beroperasi.

Bagi Indonesia pilar kedua ini sangat memberikan dampak pada perekonomian Indonesia yang juga merupakan negara berkembang, sebab saat ini banyak investasi global yang memilih berinvestasi di Indonesia. Persaingan diantara negara berkembang umumnya terjadi dalam memperoleh investasi atau modal global. Persaingan seperti ini pada umumnya berpengaruh pada kebijakan di masing-masing negara dimana mereka saling berlomba untuk menurunkan tarif pajak sehingga bisa lebih rendah bagi investor.

Wamenkeu jelaskan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan juga situasi geografis yang sangat besar. Tentunya sangat memerlukan pendanaan, juga memerlukan mobilisasi sumber daya dalam negerti, tetapi saling berlomba untuk memiliki tarif pajak yang paling rendah bukanlah hal yang baik bagi negara manapun. Sehingga pilar kedua ini sangat penting bagi semuanya dan juga Indonesia sangat merespon positif akan pajak minimum global sebesar 15 persen sebagai cara untuk memastikan bahwa hal ini akan cukup untuk memobilisasi sumber daya domestik serta modal dari global.

Tantangan bagi Indonesia saat ini salah satunya adalah ada sejumlah insentif pajak yang sudah ditawarkan Indonesia kepada modal global. Itu sebabnya dibutuhkan suatu transisi supaya implementasi pilar dua ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.