(Business Lounge Journal – News and Insight)
Ruang sidang Dewan Keamanan PBB (DK PBB) New York sangat berbeda pada Selasa (7/5) sebab pertemuan hari ini dimeriahkan dengan berbagai ragam motif batik yang dikenakan para delegasi peserta pertemuan dari berbagai negara. Mulai dari batik tulis hingga batik tenun pun memberikan warna seperti yang dikenakan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yang menggunakan motif tenun troso berwarna cerah.
Sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019 ini dipimpin oleh Menlu RI sebagai Presiden DK PBB. Itulah sebabnya batik pun digunakan sebagai dress code sidang DK PBB merupakan bentuk penghormatan para anggota DK PBB bagi Indonesia yang memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB untuk bulan Mei 2019.
Berbagai batik yang dikenakan delegasi DK PBB hari ini merupakan koleksi pribadi mereka masing-masing. Sejumlah delegasi mengoleksi batik tersebut tidak hanya dari pemberian dari delegasi Indonesia di New York, atau ketika mereka menjadi ketua delegasi dalam konferensi di Indonesia, namun juga ada yang membelinya sendiri pada saat kunjungan ke Indonesia.
Selain Sekjen PBB, delegasi lainnya yang terlihat menggunakan batik termasuk Amerika Serikat, Jerman, Pantai Gading, Perancis, Peru, Dominican Republic, dan Tiongkok. “Sangat menyenangkan bahwa dalam sidang hari ini cantik dan colorful, karena sebagian besar anggota DK PBB mengenakan batik, termasuk Sekjen PBB mengenakan tenun dari Bali,” tutur Menlu Retno seperti dituliskan pada website Kementerian Luar Negeri.
Penggunaan batik di dalam Sidang DK PBB diharapkan semakin mempopulerkan batik yang saat ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan dunia.
Pertemuan Debat Terbuka (Open Debate) yang bertemakan “Menabur Benih Perdamaian” yang dilaksanakan hari ini ditujukan untuk terus mendorong peningkatan kapasitas Pasukan Penjaga Perdamaian dalam berbagai misi di belahan dunia. Pertemuan ini merupakan salah satu agenda prioritas Indonesia setelah tahun lalu Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selama dua tahun, setelah meraih 144 suara dukungan dari 193 negara anggota PBB.
Sumber: Kementerian Luar Negeri